Menurut hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa hukuman pokok yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana. Namun, ada juga beberapa hal yang tidak termasuk dalam kategori hukuman pokok. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai apa saja yang bukan termasuk hukuman pokok dalam sistem hukum Indonesia.
1. Denda
Denda merupakan salah satu bentuk hukuman tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Denda digunakan sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan. Denda ini biasanya diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku.
2. Kurungan
Kurungan adalah hukuman pokok yang berbeda dengan pidana penjara. Kurungan biasanya berupa pembatasan kebebasan seseorang untuk jangka waktu tertentu. Hukuman kurungan dapat dikenakan sebagai hukuman tambahan atau bersamaan dengan hukuman pidana lainnya.
3. Pengawasan Narapidana
Pengawasan narapidana merupakan salah satu bentuk pemasyarakatan yang dilakukan terhadap narapidana setelah menjalani hukuman pidana. Pengawasan narapidana bertujuan untuk memantau perilaku dan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman pidana.
4. Pembebasan Bersyarat
Pembebasan bersyarat adalah proses di mana seorang narapidana diberikan kesempatan untuk bebas sebelum menjalani masa pidana secara penuh. Namun, pembebasan bersyarat ini mengikat narapidana dengan beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi.
5. Pembinaan Narapidana
Pembinaan narapidana adalah program atau kegiatan yang bertujuan untuk mendampingi dan mengarahkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Pembinaan narapidana dilakukan selama narapidana menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan.
6. Restitusi
Restitusi adalah kewajiban pelaku tindak pidana untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Restitusi dapat berupa penggantian kerugian materiil maupun immateriil kepada korban atau pihak yang dirugikan. Restitusi biasanya diatur dalam putusan pengadilan.
7. Pelatihan dan Rehabilitasi
Pelatihan dan rehabilitasi adalah program yang diberikan kepada narapidana untuk membantu mereka mengubah perilaku buruk menjadi perilaku yang lebih baik. Program pelatihan dan rehabilitasi ini bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana kembali mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.
8. Pengobatan Medis
Pengobatan medis dapat diberikan kepada narapidana yang membutuhkan perawatan kesehatan selama menjalani hukuman pidana. Pengobatan medis ini termasuk dalam hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara, tanpa melihat status narapidana sebagai pelaku tindak pidana.
9. Restorasi Keadilan
Restorasi keadilan adalah upaya untuk memulihkan keseimbangan dan keadilan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat. Restorasi keadilan dapat dilakukan melalui proses mediasi, perdamaian, atau rekonsiliasi antara pelaku dan korban tindak pidana.
10. Pemulihan Sosial
Pemulihan sosial merupakan bagian dari upaya rehabilitasi narapidana untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman pidana. Pemulihan sosial ini meliputi reintegrasi narapidana ke masyarakat, dukungan psikososial, dan pembentukan jaringan sosial yang positif.
