Wakil Presiden Ma’ruf Amin memerintahkan pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan setiap pekerja terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Instruksi ini disampaikan saat sambutannya pada acara Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage Award 2024 yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Kamis, 8 Agustus 2024. Penekanan dari pernyataan Wapres tersebut bertujuan agar semua individu, tanpa kecuali, dapat mengakses pelayanan kesehatan yang memadai, sejalan dengan konsep pembangunan kesehatan global.
Dalam konteks peningkatan akses layanan kesehatan ini, Ma’ruf menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk mengawasi dan mendorong seluruh pemberi kerja, baik formal maupun informal, untuk mendaftarkan pekerja beserta keluarganya sebagai peserta JKN-KIS. Hal ini diharapkan dapat membantu mencapai tujuan program JKN-KIS yang bertujuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memberikan jaminan kesehatan yang merata.
Menurut data resmi yang disampaikan oleh Wapres, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 275 juta jiwa per 1 Agustus 2024. Angka tersebut mencakup 98 persen dari total penduduk Indonesia. Capaian ini menunjukkan progres signifikan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan di negara ini. Namun, meskipun angka partisipasi yang tinggi, Ma’ruf mengingatkan bahwa pelaksanaan program ini masih perlu dievaluasi secara berkelanjutan.
Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah isu tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu. Masalah ini berpotensi menghambat fungsi BPJS Kesehatan dalam menjamin tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Wapres Ma’ruf Amin menekankan perlunya langkah-langkah untuk menangani pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang sering mengalami kendala.
Pentingnya kepesertaan JKN-KIS bukan hanya mengenai angka statistik, tetapi juga tentang bagaimana program tersebut dapat berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Banyak pekerja di sektor informal, yang sering kali tidak terdeteksi, menjadi cacatnya pencapaian jaminan kesehatan nasional. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong pendaftaran peserta menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam pemerolehan jaminan kesehatan.
Kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, di mana setiap individu, terlepas dari status sosial dan ekonominya, dapat mengakses pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Melalui berbagai program dan penghargaan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mendaftarkan diri mereka ke dalam program jaminan kesehatan.
Adanya penghargaan seperti Universal Health Coverage Award 2024 juga menandakan pengakuan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem kesehatan yang adil dan merata. Namun tantangan terbesar tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berada di sektor informal, dapat terdaftar dan mendapatkan manfaat dari program ini.
Dengan harapan agar permasalahan terkait iuran dan tunggakan dapat diatasi, Wapres menuturkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan sangat bergantung pada seberapa banyak masyarakat yang terdaftar dan berkontribusi dalam sistem jaminan kesehatan ini. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan diri dan keluarga mereka sebagai peserta JKN-KIS perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah yang masih rendah partisipasinya.
Ma’ruf Amin juga mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk berperan aktif dalam mencapai target jaminan kesehatan universal. Program JKN-KIS bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari setiap individu agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Dengan kerja sama yang solid antar semua pemangku kepentingan, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan kesehatan yang lebih baik dan lebih inklusif.
Sebagai catatan, pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah terhadap kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftar pekerja mereka juga sangat penting. Hal ini akan menjamin bahwa semua pekerja, terutama mereka yang ada di sektor informal, mendapatkan perlindungan kesehatan yang seharusnya mereka nikmati. Ke depan, penting untuk terus mendorong diskusi dan kolaborasi lintas Sektor dalam rangka mencapai tujuan tersebut.
Pemerintah pun diharapkan dapat menciptakan berbagai kebijakan dan insentif yang dapat mendorong para pemberi kerja untuk aktif mendaftar pekerja mereka ke dalam sistem JKN-KIS. Pasalnya, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh sebanyak apa masyarakat berkontribusi dalam sistem jaminan kesehatan, dan bagaimana akses terhadap layanan kesehatan bisa dirasakan secara merata oleh semua golongan masyarakat.
Dengan mengikuti perkembangan yang ada, diharapkan JKN-KIS dapat terus bertransformasi menjadi lebih baik, sehingga semua warga negara Indonesia bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan berkualitas, sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.
