Indonesia saat ini menghadapi masalah serius dalam sektor kesehatan dengan kekurangan sekitar 120.000 dokter umum, berdasarkan rasio ideal yang disarankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini menjadi sorotan dalam diskusi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono, dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang digelar secara daring. Ia menyebutkan bahwa saat ini jumlah dokter umum di Indonesia hanya sekitar 150.000 orang. Mengingat rasio ideal WHO yang merekomendasikan satu dokter untuk 1.000 penduduk, Indonesia jelas masih sangat jauh dari target tersebut.
Dante mencatat bahwa jika tidak ada upaya terobosan kebijakan, pencapaian jumlah dokter umum yang ideal baru dapat dirasakan dalam waktu 10 tahun ke depan. "Pendidikan dokter umum yang ada di fakultas kedokteran Indonesia hanya mampu menghasilkan rata-rata 12.000 dokter setiap tahun," jelasnya. Ini menciptakan tantangan besar bagi sistem kesehatan Indonesia yang kini sangat membutuhkan peningkatan jumlah tenaga medis.
Usulan Kebijakan untuk Memenuhi Kebutuhan Dokter Umum
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan dokter umum, Dante menggarisbawahi beberapa langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dan fakultas kedokteran. Pertama, ia mengusulkan untuk membuka kuota pendidikan dokter umum sebanyak-banyaknya. Ini berarti fakultas kedokteran harus meningkatkan kapasitas penerimaan mahasiswa untuk pelatihan dokter. Langkah kedua adalah membuka fakultas kedokteran baru dengan memanfaatkan sistem academic health survey, yang diharapkan dapat meningkatkan produksi lulusan dokter.
Harapan tidak hanya terletak pada jumlah, tetapi juga pada kualitas dan pemerataan layanan dokter di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Dante mengusulkan program beasiswa bagi putra-putri terbaik di daerah untuk melanjutkan pendidikan dokter di tempat yang menyediakan program tersebut. Namun, ada syarat tegas: mereka harus kembali ke daerah masing-masing untuk mengabdi setelah menyelesaikan pendidikan.
Kekurangan Dokter Spesialis
Tidak hanya kekurangan dokter umum, Indonesia juga menghadapi masalah dalam penyebaran dokter spesialis. Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), rasio dokter spesialis saat ini hanya 0,30 per 1.000 penduduk. Angka ini masih jauh dari ideal dan menunjukkan ketidakseimbangan dalam distribusi dokter spesialis, di mana 59 persen terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Dante menekankan bahwa perlu adanya kegiatan untuk memberikan beasiswa kepada dokter-dokter terbaik di daerah yang ingin melanjutkan pendidikan menjadi dokter spesialis. Program ini termasuk skema bantuan beasiswa Kemenkes serta skema LPDP, yang dibuat untuk meningkatkan jumlah dan pemerataan dokter spesialis di seluruh pelosok Indonesia.
Ketersediaan Beasiswa dan Kewajiban untuk Mengabdi
Dalam satu tahun, Kemenkes menyediakan sekitar 3.000 beasiswa untuk dokter umum yang ingin melanjutkan pendidikan menjadi spesialis. Beasiswa ini tidak hanya menutupi biaya pendidikan tetapi juga biaya hidup. Namun, penerima beasiswa tersebut juga dibebankan kewajiban untuk kembali ke daerah mereka setelah menyelesaikan pendidikan dan bekerja sebagai dokter spesialis.
Dante menekankan bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kebutuhan akan dokter harus segera ditangani. "Keterbatasan jumlah dokter dan distribusinya yang tidak merata telah menjadi tantangan utama, dan ini harus diperbaiki untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia," imbuhnya.
Kesimpulan
Kekurangan dokter umum dan spesialis di Indonesia menciptakan krisis dalam sektor kesehatan yang harus segera ditangani. Dengan meningkatkan kapasitas pendidikan, membuka fakultas kedokteran baru, memberikan beasiswa, dan memastikan pemerataan layanan kesehatan, diharapkan Indonesia dapat menuju keadaan kesehatan yang lebih baik untuk semua warganya. Peningkatan kualitas tenaga medis diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan kadar kesehatan masyarakat tetapi juga memperkuat sistem kesehatan nasional secara keseluruhan.
Keberlanjutan usaha ini akan menjadi tantangan dan memerlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, institusi pendidikan kedokteran, serta masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.
