Putra Anies Rasyid Baswedan, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, menjadi sorotan publik setelah dugaan pencatutan identitas mereka sebagai syarat dukungan pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana dalam Pilgub DKI Jakarta. Situasi ini mencerminkan permasalahan yang lebih luas mengenai integritas dan keamanan data pribadi di dunia politik.
Melalui akun X pribadinya, Anies yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta, menginformasikan bahwa meskipun identitas dirinya aman dari pencatutan, dua anaknya terdaftar sebagai pendukung Dharma-Kun tanpa sepengetahuan mereka. Anies menyampaikan melalui unggahan yang berisi tangkapan layar hasil pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik keduanya. Dalam tweet resminya, ia mencatat, “KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen.” Unggahan ini segera memicu reaksi dari publik, menciptakan diskusi hangat di media sosial.
Netizen di Jakarta mengungkapkan kemarahan dan kekecewaan mereka terkait pencatutan identitas. Banyak yang melontarkan pernyataan bahwa mereka tidak pernah memberi izin untuk data pribadi mereka digunakan dalam mendukung calon independenmana pun. Seorang pengguna media sosial dengan akun @boredmomxxxxxx mengekspresikan perasaannya, "Jujur saya udah capek sama Pemerintah. Keselnya sampe ke ubun-ubun." Sementara itu, akun lain dengan nama @700xxxx mempertanyakan praktik penggunaan identitas tanpa izin, "Gila benerr yang nyatut KTP warga tanpa izin buat maju jadi calon independen! Mana yang nyalon Jenderal Polisi pula, fa** bener ini negara!"
Dari informasi yang didapat, pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana telah dinyatakan memenuhi syarat untuk maju menjadi calon independen dalam Pilgub DKI Jakarta. Mengikuti langkah administratif yang ditetapkan, mereka berhasil mengumpulkan dukungan lebih dari 826 ribu suara, di mana 494.467 dukungan dinyatakan sah setelah verifikasi administrasi, sementara 332.299 lainnya tidak memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa mereka telah melangsungkan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual terhadap dukungan yang dikumpulkan oleh pasangan calon ini.
Pencatutan identitas yang dialami oleh keluarga Anies bukanlah isu yang terisolasi. Sejumlah laporan sebelumnya menunjukkan bahwa banyak warga yang juga menghadapi situasi serupa, di mana identitas mereka digunakan tanpa sepengetahuan untuk dukungan kandidat lain. Hal ini menunjukkan potensi pelanggaran hak atas privasi dan mengangkat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di era digital ini. Kasus ini kini mendorong masyarakat untuk meminta tindakan lebih lanjut dari lembaga pengawas pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Ketidakpuasan terhadap situasi ini muncul dengan kuat di media sosial, di mana banyak pengguna merasa pemerintah dan institusi terkait tidak cukup responsif dalam menangani permasalahan pencatutan identitas. Mereka menyerukan untuk adanya penyelidikan menyeluruh agar pelaku yang bertanggung jawab bisa ditindak. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum serta perlunya kerjasama dari berbagai pihak untuk menjaga kebersihan demokrasi.
Anies Baswedan sendiri, yang kini terikat pada isu pencatutan identitas ini, menunjukkan kepedulian terkait keamanan data pribadi. Penegasan bahwa KTP-nya aman memberikan gambaran bahwa ia ingin memisahkan diri dari masalah yang dihadapi keluarganya. Namun, situasi ini tetap saja menyentuh banyak lapisan masyarakat yang merasa terancam identitasnya tanpa adanya izin.
Kesempatan seperti ini seharusnya digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih ketat mengenai penggunaan data pribadi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pemanfaatan media sosial, diperlukan regulasi yang jelas tentang bagaimana data warga negara harus dikelola, terutama dalam konteks politik. Ini demi terciptanya pemilu yang lebih jujur dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan dapat terjaga.
Meskipun situasi di sekeliling pencatutan identitas ini kian mencuat, masih ada harapan untuk menunjukkan bahwa integritas dalam pemilihan umum dapat dipulihkan. Publik perlu tetap mengevaluasi sikap institusi pemerintahan dan berpartisipasi dalam upaya menjaga data pribadi mereka. Masyarakat berhak untuk mengetahui tentang siapa dan bagaimana identitas mereka digunakan, serta untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dari tindakan pencatutan yang melanggar hak pribadi mereka. Diskusi tentang dugaan pencatutan identitas ini mungkin akan terus berlanjut, mendorong masyarakat dan lembaga pengawas untuk bergerak lebih aktif demi rencana politik yang lebih baik untuk masa depan.
