Viral di media sosial, terjadi keributan melibatkan pengemudi ojek online (ojol) dan debt collector di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Insiden ini menarik perhatian publik setelah seorang debt collector mencoba menarik paksa kendaraan milik pengemudi ojol yang sedang digunakan. Aksi tersebut berujung pada tindakan fenomenal dari para ojol, di mana motor milik debt collector akhirnya dilemparkan ke kali.
Peristiwa ini dimulai ketika debt collector, yang sering disebut dengan istilah “matel” (mata elang), melakukan penarikan tanpa izin terhadap sepeda motor seorang pengemudi ojol. Hal ini memicu ketegangan antara pengemudi ojol dan pihak debt collector. “Matel tersebut menarik motor milik ojol tanpa izin atau dengan cara paksa sehingga menimbulkan gesekan di antara rekan-rekan ojol,” ujar narasumber dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @jakartabarat24jam, yang kemudian viral.
Ketegangan yang meningkat tersebut menarik perhatian warga sekitar serta pengemudi ojol lainnya. Debt collector yang terlibat pun memilih untuk melarikan diri dan tidak membawa sepeda motor yang awalnya mereka tarik. Dalam video yang beredar, terlihat bagaimana para ojol, yang mungkin merasa marah akibat tindakan debt collector, kemudian melemparkan motor tersebut ke kali yang berada tidak jauh dari tempat kejadian. “Matel tersebut diketahui melarikan diri; dibuat geram, akhirnya motor yang dikendarai matel dilempar ke kali tiak jauh dari lokasi kejadian,” tambahnya.
Kasus Penarikan Kendaraan di Jalan
Kejadian serupa bukanlah hal baru bagi masyarakat, dan banyak orang merasa khawatir akan insiden penarikan kendaraan yang kerap terjadi di jalan. Namun, penting untuk diketahui bahwa penarikan kendaraan oleh debt collector sebenarnya tidak diperbolehkan dilakukan secara paksa di jalan. Menurut data dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN), penarikan paksa umumnya dilakukan ketika konsumen gagal membayar angsuran dalam waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa pihak ketiga seperti debt collector.
Harus diingat bahwa konsumen mempunyai hak untuk tidak ditarik kendaraan mereka di jalanan, meskipun mereka mengalami gagal bayar. Hal ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XIX/2021. Sesuai dengan aturan ini, kreditur wajib mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Pengadilanlah yang akan memutuskan apakah penarikan kendaraan dapat dilakukan atau tidak.
Masyarakat yang mengalami masalah dengan penarikan paksa kendaraan bermotor sebaiknya tidak ragu untuk mengajukan keluhan. Baik melalui aplikasi BPKN 153 atau melalui layanan kontak OJK 157, masyarakat dapat mengakses bantuan dan informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah mereka.
Insiden di Sawah Besar yang melibatkan pengemudi ojol dan debt collector tersebut menyoroti masalah yang lebih besar terkait praktik penarikan kendaraan. Maraknya kasus penarikan kendaraan tetap menjadi sorotan masyarakat, terutama di kalangan para pengemudi ojek online yang sering kali menjadi sasaran empuk. Di samping itu, tekanan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran menjadi sumber kekhawatiran tersendiri bagi banyak konsumen.
Sebagian pihak berpendapat bahwa tindakan para ojol yang melempar motor debt collector itu adalah bentuk protes atas ketidakadilan yang mereka alami. Masih banyak yang berpendapat bahwa penarikan paksa tanpa melalui proses hukum adalah pelanggaran hak asasi manusia. Situasi ini menjadi refleksi bagi pihak-pihak yang berwenang untuk memperbaiki regulasi terkait penarikan kendaraan guna melindungi hak konsumen sekaligus menegakkan keadilan.
Sebagai langkah menuju perbaikan, diperlukan kesadaran bersama mengenai hak-hak konsumen dan pentingnya prosedur hukum dalam penarikan kendaraan. Edukasi tentang konsumsi yang lebih baik diharapkan dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan tidak terjebak dalam praktik yang merugikan.
Dengan kejadian seperti yang terjadi di Sawah Besar, seharusnya memicu diskusi lebih lanjut tentang bagaimana industri keuangan dan jasa semakin terhubung dengan kehidupan rakyat. Hal ini mengingatkan kita bahwa di balik permasalahan birokrasi dan finansial, terdapat individu yang harus diperhatikan hak-haknya dan dilindungi dari tindakan yang merugikan, termasuk penarikan paksa kendaraan.
Melihat dari lensa yuridis, penting untuk menegaskan bahwa setiap tindakan hukum, termasuk penarikan kendaraan, harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Konsumen sebagai pihak lemah dalam hubungan ini seharusnya dilindungi agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Oleh karenanya, perusahaan pembiayaan dan debt collector perlu memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas dalam melakukan penagihan dan penarikan.
Dengan segala kejadian yang terjadi, diharapkan akan ada peningkatan perhatian terhadap isu-isu konsumen, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik penarikan yang tidak sah. Kejadian ini adalah reminder bagi semua pihak bahwa penting untuk mengedepankan dialog dan solusi yang bersifat konstruktif untuk menghindari insiden serupa di masa depan.
