Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan harapan besar untuk pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Gedung MPR/DPR pada tanggal 16 Agustus 2024. Dua isu utama yang disoroti Jokowi adalah penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan baru.
Jokowi berharap tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi antara 4,5 persen hingga 5 persen pada tahun 2025. Harapan ini diungkapkan setelah mencatat penurunan tingkat pengangguran di tahun 2024 menjadi 4,8 persen. Di samping itu, Jokowi juga menargetkan agar angka kemiskinan dapat turun ke dalam rentang 7 persen hingga 8 persen. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan nasional sudah mengalami penurunan yang signifikan, tercatat berada di angka 9,03 persen, sementara angka kemiskinan ekstrem menurun menjadi 0,83 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya trend positif dalam upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Dalam pidatonya, Jokowi juga menjelaskan beberapa indikator ekonomi lainnya, seperti rasio gini, yang diharapkan berada dalam kisaran 0,379-0,382 dan Indeks Modal Manusia (IMM) yang bisa mencapai 0,56. Data ini penting untuk menggambarkan ketimpangan ekonomi dan kemajuan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Tak hanya itu, Jokowi juga menegaskan pentingnya Nilai Tukar Petani (NTP) untuk ditingkatkan hingga berada di kisaran 115-120, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105-108. Penekanan pada sektor pertanian dan perikanan ditujukan untuk memberikan kesejahteraan bagi para pelaku ekonomi di sektor tersebut, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang masif dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Jokowi menggarisbawahi berbagai proyek yang telah dilaksanakan, seperti pembangunan jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, dan bandara. Infrastruktur menjadi pilar penting dalam meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi daerah, sehingga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Dalam menghadapi tantangan untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran, diperlukan strategi yang jelas dan efektif. Program-program pemerintah yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat menjadi sangat krusial. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, diharapkan masyarakat dapat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.
Investasi yang berkelanjutan juga akan menjadi salah satu kunci dalam menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Selama ini, investasi, baik dari dalam negeri maupun asing, sangat berperan dalam mendukung perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan mengurangi hambatan regulasi dan memberikan insentif bagi investor. Diharapkan bahwa skema investasi ini tidak hanya memberi manfaat bagi investor tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Menghadapi periode baru di bawah pemerintahan Prabowo, tantangan dalam hal penanganan kemiskinan dan pengangguran tidaklah ringan. Namun, dengan pemahaman yang mendalam terhadap potensi lokal dan upaya kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, serta sector swasta, optimisme untuk mencapai target-target ini tetap ada. Implementasi kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global juga menjadi hal yang tidak kalah penting.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, perlu adanya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai program-program yang akan dijalankan. Masyarakat perlu menyadari perubahan yang akan terjadi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi atau mendapatkan manfaat dari program-program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan dapat memperkuat fondasi di tingkat lokal, yang pada gilirannya akan mendukung tujuan nasional dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Masyarakat juga diharapkan aktif dalam memberi masukan terkait program yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan membangun kanal komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat, maka visi dan misi dalam pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan.
Dengan seluruh upaya dan harapan ini, pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto diharapkan dapat meneruskan proses pembangunan yang telah dimulai dan mencapai target-target ambisius dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. Keberhasilan dalam aspek ekonomi ini juga menjadi cerminan dari kemajuan negara yang lebih baik ke depannya.
