Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan bahwa penggelaran infrastruktur telekomunikasi bersama di Ibu Kota Negara (IKN) masih sulit tercapai, terutama karena pertimbangan bisnis yang kompleks. Hal ini mengakibatkan masing-masing operator telekomunikasi memilih untuk membangun jaringan mereka sendiri di kawasan IKN. Kondisi ini menyulitkan upaya untuk menciptakan efisiensi dan kolaborasi antar operator dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi.
Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kemenkominfo, Aju Widya Sari, menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan sharing infrastruktur telekomunikasi, diperlukan adanya kesepakatan bisnis yang jelas antar operator. Kesamaan misi dan visi antar operator menjadi salah satu hambatan yang menyebabkan sharing ini tidak dapat terwujud, meskipun regulasi untuk mendukung inisiatif tersebut sudah ada. Menurut Aju, “Secara regulasi memang ada, tetapi dalam komersial menjadi hal yang tidak terwujud. Karena usulan sharing bersifat komersial dan bisnis.”
Diharapkan ke depan, kolaborasi untuk berbagi infrastruktur telekomunikasi bisa lebih berhasil, dengan harapan operator seluler fokus pada fungsi layanan yang diberikan, bukan hanya pada aspek komersial belaka.
Sementara itu, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel telah mengambil langkah dengan membangun sejumlah menara telekomunikasi di kawasan IKN. Sebanyak 19 menara, dengan desain kamuflase, telah dibangun oleh Mitratel. Hal ini diharapkan dapat mendukung jaringan telekomunikasi di IKN secara lebih efektif. Menara-menara ini menggunakan teknologi antena bersama yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator seluler, sehingga efisiensi dalam penggunaan infrastruktur dapat tercapai.
Dari sudut pandang operator, sistem ini memungkinkan mereka untuk tidak perlu melakukan investasi di antena, hanya perlu menyiapkan perangkat aktif di bawah antena. Sementara itu, bagi pemilik menara, lebih banyak antena yang terpasang berarti lebih banyak penyewa, sehingga menambah potensi pendapatan. Agus Winarno, Direktur Bisnis Mitratel, menegaskan akan mendukung pembangunan IKN, dengan menyatakan, “Hari ini kita hadir dengan 19 tower, terdiri dari 2 tower makro dan 17 tower mikro.”
Di sisi lain, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) juga berkomitmen untuk memastikan infrastruktur telekomunikasi di IKN siap digunakan. Fadhilah Mathar, Direktur Utama Bakti Kominfo, menyatakan bahwa akses internet sudah tersedia di 261 lokasi di Kalimantan Timur, ditambah 54 menara pemancar 4G yang telah beroperasi. Ini merupakan bagian dari program Bakti untuk menangani internet berbasis satelit ke daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui serat optik.
“Per Agustus 2024, sejumlah akumulasi 261 lokasi akses internet dan 54 BTS 4G sudah on air di Provinsi Kaltim,” ungkap Fadhilah dalam siaran pers. Program Akses Internet Bakti Kominfo berambisi untuk menghubungkan 20.000 lokasi di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2024, sebagai bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan konektivitas dan akses informasi.
Tantangan utama dalam infrastruktur telekomunikasi di IKN tetap pada aspek bisnis yang menghalangi kolaborasi dan sharing. Meski ada beberapa langkah positif dari pihak swasta seperti Mitratel dan dukungan dari Bakti, sinergi yang lebih besar antar operator telekomunikasi diyakini masih diperlukan agar penggelaran infrastruktur berjalan lebih efisien.
Dengan infrastruktur yang terhambat oleh faktor komersial, banyak pihak berharap agar penggelaran infrastruktur telekomunikasi di IKN dapat diselesaikan dengan kolaborasi yang lebih baik. Kemenkominfo menyarankan agar operator lebih mendahulukan fungsi layanan dibandingkan hanya memikirkan keuntungan bisnis individual. Semoga ke depan, sinergi ini dapat terwujud demi kemajuan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru.
