Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek, Abdul Haris, mengungkapkan bahwa kebijakan terbaru dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia, yang diatur oleh Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024, mencakup berbagai aspek penting mengenai sertifikasi hingga hak ketenagakerjaan dosen. Dalam sosialisasi yang berlangsung pada Rabu, 3 Oktober 2024, Haris menjelaskan bahwa regulasi ini terdiri dari empat pokok kebijakan utama yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperjelas kondisi yang ada sebelumnya.
Pertama, kebijakan tersebut menyoroti kejelasan profesi dosen. Sebelum adanya Permendikbudristek 44/2024, posisi dan peran dosen dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia tidak memiliki batasan yang jelas terkait hak dan kewajiban. Hal ini seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi para dosen terkait apa yang menjadi tanggung jawab dan hak mereka dalam menjalankan profesi ini. Dengan adanya peraturan baru ini, diharapkan akan ada penjelasan yang lebih terbuka dan terarah mengenai berbagai aspek yang menyangkut profesi dosen.
Kedua, terkait dengan persyaratan sertifikasi dan proses administrasi yang dirasakan rumit, Permendikbudristek 44/2024 berusaha untuk memberikan penyederhanaan regulasi. Sebelumnya, pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen dianggap sulit dan tidak fleksibel. Dalam upaya menyusun sistem yang lebih efisien, regulasi baru ini akan mempermudah para dosen dalam menjalani proses pengangkatan dan sertifikasi, yang diharapkan dapat mempercepat pendewasaan karier akademik mereka.
Selanjutnya, kebijakan ketiga menyoroti isu kenaikan jabatan akademik, yang sebelumnya menjadi tantangan bagi banyak dosen. Proses yang panjang dan kompleks untuk mencapai kenaikan jabatan kini dijanjikan akan lebih sederhana dan transparent. Dengan adanya otonomi yang lebih luas bagi perguruan tinggi dalam mengelola pengembangan karya dosen, diharapkan akan ada akselerasi dalam peningkatan karier akademik para dosen, sehingga dapat lebih mendorong inovasi dan penelitian di bidang pendidikan tinggi.
Penghasilan dosen menjadi fokus utama dalam kebijakan keempat. Dalam pengakuan terhadap kontribusi yang diberikan oleh dosen, pihak Kemendikbudristek menyadari bahwa besaran gaji yang diterima oleh banyak dosen seringkali tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban. Haris menekankan bahwa melalui Permendikbudristek 44/2024, ada upaya untuk lebih melindungi hak-hak ketenagakerjaan dosen, agar mereka bisa mendapatkan imbalan yang lebih adil sesuai dengan kontribusi mereka terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.
Lebih lanjut, Haris dalam pemaparan tersebut mengajak seluruh kalangan untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan ini secara efektif. Ia mengharapkan agar semua stakeholder pendidikan tinggi mulai dari pemangku kepentingan di perguruan tinggi hingga pemerintah bisa bersinergi demi tercapainya tujuan bersama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. "Kami yakin, dengan adanya kebijakan ini, akan ada perbaikan signifikan dalam kehidupan dosen dan kualitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa," tuturnya.
Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa orientasi kebijakan tidak hanya mengutamakan administrasi, tetapi juga berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dunia pendidikan. Pengembangan profesional yang berkelanjutan menjadi kunci, di mana dosen tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga harus terus melakukan riset dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan sistematis, diharapkan dosen akan merasa lebih termotivasi untuk berkontribusi maksimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Melalui kebijakan yang komprehensif ini, langkah-langkah konkret untuk mendukung perlindungan hak ketenagakerjaan dosen semakin jelas. Masyarakat akademik kini dihadapkan dengan harapan baru, di mana mereka dapat semakin fokus dalam melaksanakan tugas-tugas akademik tanpa adanya kekhawatiran yang berlebihan terkait status dan hak sebagai dosen. Diharapkan, upaya ini mampu memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia dan mencetak generasi penerus yang lebih siap menghadapi tantangan global.
Dengan adanya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih baik bagi para dosen, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Para pengambil keputusan di dunia pendidikan diingatkan untuk terus mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan ini, agar tujuan dan harapan yang telah dicanangkan dapat tercapai dengan optimal.
