JAKARTA – Angka impor pipa di Indonesia menunjukkan peningkatan siginifikan meskipun Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengekspresikan kekecewaannya terkait hal ini. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi telah menyoroti pentingnya penggunaan produk lokal dan mengimbau agar pengadaan barang/jasa pemerintah lebih mengutamakan produk dalam negeri. Ironisnya, data terbaru menunjukkan bahwa impor komoditas Oil Country Tubular Goods (OCTG) yang mencakup pipa untuk industri hulu migas justru mengalami kenaikan.
Data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mencatat bahwa pada tahun 2023, total impor pipa mencapai 201.731 ton, sementara ekspor hanya 70.201 ton. Hal ini jelas menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan antara tingkat impor dan ekspor selama beberapa tahun terakhir. Jika kita menelusuri angkanya dari tahun 2018, impor pipa tercatat sebesar 198.793 ton dengan ekspor di angka 99.054 ton. Dalam laporan berikutnya, jumlah impor pipa mengalami fluktuasi tetapi tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang mencolok, terutama pada 2023.
Kenaikan impor pipa tidak hanya dipandang sebagai masalah pemasokan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas produk pipa yang dihasilkan di dalam negeri. Firdaus Manti, Asisten Deputi Bidang Industri Maritim dan Transportasi Kemenko Marves, mengungkapkan bahwa meskipun ada penurunan dari tahun ke tahun pada angka impor hingga 2021, kenyataan di tahun 2023 menunjukkan lonjakan drastis yang cukup menyorot. "Kalau dilihat tren ekspor impor komoditas OCTG dari 2018 sampai 2023, drill pipe untuk kode HS sekian dan casing tubing jumlah impor ini masih lebih besar," ujarnya.
Dalam pembicaraan di acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024, Firdaus mempertegas bahwa pengawasan terhadap komoditas ini perlu diperkuat, karena ketergantungan pada pipa impor dapat menghambat perkembangan industri dalam negeri dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jokowi, dalam kesempatan sebelumnya, menyatakan kekesalannya terkait pengadaan pipa yang selalu harus dilakukan secara impor. “Gak ada spek dalam negeri, Pak. Nomornya ini Pak, ukurannya ini terpaksa kita harus impor,” ungkap Jokowi, mempertanyakan mengapa produk lokal tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut.
Di balik semua kritik tersebut, pabrik-pabrik pipa di Indonesia sebenarnya telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pabrik-pabrik ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga mengekspor produk mereka ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara di Eropa. Dengan situasi ini, Jokowi mempertanyakan, "Apakah memang sesulit itu proses pembuatan pipa di dalam negeri?" Pernyataan ini mencerminkan harapannya terhadap industri dalam negeri agar lebih percaya diri dan mampu bersaing di pasar internasional.
Pernyataan Jokowi dalam konteks ini menunjukkan betapa pentingnya bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan pengadaan barang. Ia menekankan perlunya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memperkuat pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Jokowi menyatakan, "Saya minta ini betul-betul berhasil. Sehingga, bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi.”
Klaim pengawasan yang ketat terhadap belanja produk lokal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Dengan meningkatnya permintaan akan produk domestik, diharapkan akan ada dampak positif bagi perekonomian secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, Jokowi berharap bahwa pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada barang impor yang bisa dihasilkan oleh industri lokal.
Krisis ketergantungan ini, jika tidak diatasi, dapat berimplikasi pada keseimbangan neraca perdagangan dan mempengaruhi daya saing industri Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, langkah-langkah nyata dan strategis harus diambil untuk mendorong kapasitas produksi lokal serta mempertahankan keunggulan kompetitif dalam sektor-sektor krusial seperti material pipa.
Jokowi pun telah memberikan sinyal bahwa ada upaya untuk memperbaiki situasi ini. Ia menegaskan bahwa setiap BUMN harus memprioritaskan pembelian produk dalam negeri, dan mempertegas bahwa kebijakan ini tidak hanya sebatas kewajiban, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
Masyarakat dan pelaku industri harus tetap optimis dan dapat menadaptasi perkembangan ini dengan baik. Pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor yang selama ini menjadi masalah. Dalam konteks ini, peran aktif masyarakat dan pelaku usaha menjadi sangat penting untuk bersinergi dengan program pemerintah demi kemajuan industri nasional.
Menghadapi tantangan seperti ini tidaklah mudah, namun dengan kerjasama yang solid antara pemerintah dan industri lokal, diharapkan angka impor pipa dapat diturunkan seiring dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri yang mampu bersaing di kancah global. Data yang ada menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk memprioritaskan produk lokal jujur sangat diperlukan agar cita-cita menguasai pasar domestik dapat segera terwujud.
