Indonesia dan Peru semakin memperkuat kerjasama bilateral mereka dengan sepakat untuk mempercepat penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, yang dikenal sebagai Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA). Kesepakatan ini dicapai dalam Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI-Peru yang diadakan di Lima, Peru pada Selasa, 10 September 2024, bersamaan dengan pelaksanaan Indonesia-Latin America and the Caribbean (INALAC) Business Forum.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Umar Hadi, yang didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk Peru, Ricky Suhendar, serta Direktur Amerika II Kemlu, Epiphania Riris Wusananingdyah. Sementara itu, delegasi Peru diketuai oleh Direktur Jenderal Asia dan Oceania Kemlu, Fernando Julio Antonio Quiros Campos. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan diplomatik antara kedua negara.
Dalam pernyataannya, Umar Hadi menekankan bahwa penyelesaian perundingan IP-CEPA akan menjadi katalis dalam memperluas kerjasama perdagangan dan investasi. Ia memperkirakan bahwa jika perjanjian ini diberlakukan, volume perdagangan kedua negara dapat meningkat hingga tiga kali lipat. Pernyataan ini menunjukkan optimisme terhadap potensi peningkatan hubungan dagang yang selama ini terjalin, jika kesepakatan ini terwujud.
Peru merupakan salah satu mitra dagang terpenting Indonesia di kawasan Amerika Latin. Pada tahun 2023, total perdagangan dua arah antara Indonesia dan Peru mencapai USD 444 juta. Angka tersebut mencerminkan potensi yang masih bisa dikembangkan melalui perjanjian IP-CEPA, yang diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan perdagangan serta meningkatkan akses pasar yang lebih luas.
Perundingan IP-CEPA pertama dilakukan pada 27-30 Mei 2024 di Lima, Peru. Dalam putaran pertama ini, fokus utama para negosiator adalah sektor barang, yang mencakup pembahasan mengenai akses pasar perdagangan barang, kepabeanan, fasilitasi perdagangan, dan pengurangan hambatan teknis yang mungkin ada dalam transaksi perdagangan. proeses ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan lanskap bisnis yang lebih ramah dan terintegrasi.
Selain diskusi mengenai IP-CEPA, pertemuan bilateral tersebut juga menyoroti beberapa isu strategis lainnya yang menarik perhatian kedua negara. Isu kerjasama antar parlemen, pertahanan, ekonomi pembangunan, serta kolaborasi di bidang kelapa sawit dan anti-narkoba menjadi fokus diskusi. Hal ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk tidak hanya mempertajam hubungan ekonomi, tetapi juga menjalin kerjasama di area yang lebih luas demi kepentingan bersama.
Dalam konteks hubungan regional dan global, Dirjen Umar Hadi dan rekannya dari Peru turut membahas berbagai isu, termasuk kerjasama dalam kerangka ASEAN-Peru dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Keketuaan Peru di APEC 2024 juga menjadi topik penting yang dibahas, mengingat dampak yang dapat ditimbulkan terhadap hubungan perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik.
Dalam upaya untuk lebih memperkuat hubungan diplomatik, kedua negara menargetkan agar perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas dapat segera terwujud. Kebijakan ini diyakini akan menciptakan lebih banyak peluang untuk interaksi antar pejabat tinggi dan meningkatkan aliran niaga dan investasi antara Indonesia dan Peru.
Sejak menjalin hubungan diplomatik pertama pada tahun 1975, Indonesia dan Peru telah membangun kerjasama yang erat dan produktif. Hal ini terlihat dari berbagai kunjungan antar pejabat tinggi dan interaksi di tingkat parlemen, yang mencerminkan kedekatan kedua negara dalam menjalin hubungan diplomatik yang saling menguntungkan. Dengan langkah-langkah konkret yang diambil untuk menyelesaikan perjanjian IP-CEPA, harapan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemitraan yang semakin solid antara Indonesia dan Peru semakin nyata.
Dengan adanya momentum positif ini, diharapkan kerjasama antara kedua negara, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi, dapat meningkat, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi kedua belah pihak. Dalam konteks global yang semakin kompetitif, keberadaan perjanjian ini bukan hanya sebuah langkah strategis, tetapi juga upaya untuk membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat dan dunia usaha di Indonesia dan Peru.
