Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang tahunan MPR 2024 yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 16 Agustus 2024. Dalam kesempatan ini, Puan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ia juga memberikan selamat kepada anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berhasil terpilih untuk periode mendatang. Namun, selain ucapan selamat, Puan juga melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Joko Widodo.
Kritik Pertama: Penyelenggaraan Pemilu
Salah satu poin utama dalam pidatonya adalah kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Puan mengungkapkan bahwa pemilu belum memenuhi aspek keadilan. Ia menegaskan bahwa kualitas pemilu tidak seharusnya dinilai dari jumlah partisipasi, tetapi dari kebebasan rakyat dalam memilih. “Pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih,” ujarnya, menekankan pentingnya kebebasan rakyat untuk memilih tanpa rasa takut atau paksaan. Puan juga mengingatkan bahwa sejarah demokrasi di Indonesia seharusnya menciptakan pemilu yang bebas, jujur, dan adil.
Kritik Kedua: Etika Politik
Selanjutnya, Puan mengkritik etika politik di kalangan peserta Pemilu 2024. Ia menyampaikan bahwa para peserta pemilu harus memiliki sikap siap kalah dan siap menang, serta menjaga etika dalam bertanding. “Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya,” katanya. Puan menekankan pentingnya integritas dan kehormatan dalam politik agar proses demokrasi berjalan baik.
Kritik Ketiga: Arah Demokrasi
Di bagian lain, Puan menyebutkan bahwa arah demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan tanda-tanda yang kurang baik. Ia menyatakan bahwa dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah benar-benar berkuasa, tetapi hanya menentukan siapa yang berkuasa. “Demokrasi dapat berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat,” ungkapnya. Ia berharap agar makna demokrasi yang hakiki dapat dialami oleh seluruh rakyat dan tidak hanya menjadi narasi kosong.
Kritik keempat: Indonesia Bukan Milik Satu Golongan
Puan menegaskan bahwa Indonesia adalah milik bersama, bukan milik satu orang atau golongan. Mengutip prinsip yang dikemukakan oleh Soekarno, ia menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia seharusnya memberikan kehidupan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan,” tegas Puan, menggarisbawahi pentingnya keberagaman dan inklusivitas dalam sistem pemerintahan.
Kritik Kelima: Kebebasan Berpendapat
Puan juga menyoroti pentingnya ruang bagi rakyat untuk terlibat dalam kontrol sosial. Ia berpendapat bahwa negara harus memberikan ruang bagi rakyat untuk mengekspresikan pendapatnya, baik melalui media massa, media sosial, maupun organisasi masyarakat. “Demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial,” ucapnya. Menurutnya, pengawasan dari masyarakat merupakan hal yang krusial untuk memastikan kekuasaan digunakan demi kepentingan rakyat.
Kritik Keenam: Penegakan Hukum
Melalui pidatonya, Puan menyoroti fenomena di masyarakat yang dikenal sebagai no viral, no justice. Ia menilai bahwa lemahnya respons lembaga hukum terhadap masalah yang dihadapi rakyat kecil sering kali membuat masyarakat mencari cara lain untuk mendapatkan keadilan. “Ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri,” katanya, menunjukkan bahwa keadilan harus dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Ia menyerukan agar semua lembaga negara bekerja lebih responsif dan memperhatikan rasa keadilan dalam setiap tindakan mereka.
Kritik-kritik yang disampaikan Puan Maharani ini, di satu sisi, menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi dalam menyelesaikan berbagai isu mendasar di masyarakat, namun di sisi lain juga menunjukkan komitmennya terhadap proses demokrasi dan keadilan sosial. Dalam konteks pemilu yang baru lalu, Puan berharap agar setiap langkah yang diambil tidak hanya mencerminkan hasil yang baik namun juga menjamin kebebasan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ucapan dan kritiknya menyoroti pentingnya dialog terbuka dan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat demi tercapainya tujuan bersama dalam pembangunan bangsa.
