DPR RI baru saja menetapkan Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sebagai Ketua Komisi II untuk periode 2024-2029. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-5 masa sidang I tahun 2024-2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Rifqi, yang merupakan anggota legislatif dari Partai NasDem, kini memegang posisi strategis dalam komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan, tata ruang, kepegawaian, kepemiluan, dan otorita ibu kota negara Nusantara.
Dalam struktur baru Komisi II DPR, selain Rifqinizamy, terdapat empat wakil ketua yang mewakili berbagai partai politik. Posisi tersebut ditempati oleh Aria Bima dari PDI Perjuangan, Dede Yusuf dari Partai Demokrat, Zulfikar Arse Sadikin dari Golkar, dan Bahtera dari Gerindra. Pembentukan kepengurusan ini menunjukkan komitmen DPR untuk menciptakan kolaborasi yang lebih baik antar partai dalam menangani isu-isu penting di tanah air.
Rifqinizamy, yang lahir di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, langsung menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Menurutnya, peran Komisi II sangat krusial dalam menjamin kesiapan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Beliau menyatakan pentingnya dukungan anggaran, mitigasi kecurangan, dan penyelesaian sengketa selama pemilihan.
Rifqi mengungkapkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Komisi II akan sangat memperhatikan kelancaran penyelenggaraan pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota. “Komisi II akan sangat concern untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, walikota pada 27 November 2024 itu bisa berjalan dengan baik,” ujarnya di Gedung DPR. Pernyataan ini mencerminkan keseriusan dan dedikasi Rifqi dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Komisi II.
Lebih lanjut, Rifqi menyampaikan bahwa Komisi II akan segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pekerjaan yang telah ditetapkan. Ucapan tersebut menggarisbawahi niatnya untuk tidak menunggu lama dalam memberikan sumbangsihnya terhadap berbagai agenda penting yang telah ada. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil semua menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga negara yang menjadi mitra Komisi II. Pertemuan itu bertujuan untuk membangun hubungan dan mengidentifikasi roadmap kementerian di bawah bimbingan menteri-menteri yang baru diangkat.
“Saya ingin bertemu dengan mereka untuk mengenal satu sama lain dan juga untuk mempertanyakan apa yang menjadi roadmap kementerian di bawah menteri-menteri yang baru ini,” tegas alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini. Dengan melakukan langkah tersebut, Rifqi berharap dapat memberikan pandangan bersama mengenai arah pembangunan yang akan diambil oleh kementerian.
Tak hanya fokus pada Pilkada, Rifqinizamy juga menekankan pentingnya pengembangan produk legislasi yang berkualitas. Ia bertekad untuk memastikan bahwa setiap produk legislasi yang dihasilkan oleh Komisi II dapat relevan dan bermanfaat bagi kepentingan bangsa. Hal ini menunjukkan visi dan misi komisi di bawah kepemimpinannya untuk memberikan kontribusi berarti bagi masyarakat dan negara.
Rifqi yang dikenal memiliki pemikiran inovatif, berjanji akan sederhana namun efektif dalam melaksanakan agenda-agenda penting. Ia berharap agar Komisi II mampu menjadi penggerak utama dalam menanggulangi berbagai isu yang ada, baik di mestinya maupun di lapangan, terkait pemerintahan dalam negeri. Pihaknya memastikan bahwa Komisi II akan berfungsi secara proaktif dan tidak meremehkan urgensi waktu.
Dengan pemilihan Rifqinizamy sebagai Ketua Komisi II, banyak kalangan berharap agar kinerjanya dapat memberikan warna baru dalam dunia politik Indonesia. Komisi ini diharapkan menjadi motor penggerak yang dapat memberi solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama dalam konteks pemilihan umum yang semakin kompleks di era digital ini.
Melihat dinamika politik yang ada, pelaksanaan Pilkada serentak ini bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Kesiapan pemangku kepentingan dan sinergi antar lewan dan eksekutif dianggap sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang transparan dan demokratis.
Sebagai pemimpin baru Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda memiliki tantangan untuk merespons isu-isu yang berkembang dan komunikasi yang baik dengan mitra kerja berbagai kementerian. Dengan segala perhatian dan komitmen yang ditunjukkan, masyarakat Indonesia menantikan langkah-langkah konkret dari komisi ini demi mewujudkan kelancaran Pemilu 2024 dan pengembangan legislatif yang lebih baik ke depannya.
Kira-kira, bagaimana langkah-langkah Rifqinizamy dan Komisi II akan berkontribusi dalam proses sejarah pemilu yang akan datang? Waktu dan kinerja mereka ke depannya akan jauh lebih berbicara. Diharapkan semua akan berjalan seiring dengan harapan masyarakat untuk sebuah demokrasi yang sehat dan berpihak kepada rakyat.
