Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah tegas terkait permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Mardani H Maming, yang merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu. Dalam respons yang disampaikan, MA menjelaskan bahwa proses hukum yang dilakukan berlangsung tanpa intervensi dari pihak mana pun. Wakil Ketua MA, Suharto, menyatakan bahwa hakim di MA adalah orang-orang yang merdeka dan mandiri, sehingga setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan dan bukti hukum yang ada.
Permohonan PK Mardani Maming tercatat dengan nomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2004 dan resmi masuk ke dalam pengajuan MA pada tanggal 6 Juni 2024. Kuasa hukum Mardani, Abdul Qodir, menjalankan tugasnya untuk memperjuangkan hak kliennya melalui jalur hukum ini. Dalam proses PK tersebut, majelis hakim yang ditunjuk dipimpin oleh Ketua Majelis, Sunarto, dengan dua anggota majelis yang lain, yaitu Ansori dan PRIM Haryadi. Ini menunjukkan bahwa setiap tahapan hukum dijalankan dengan melibatkan beberapa pihak yang berkompeten di bidangnya.
Dari keterangan MA juga tergambar jelas adanya penegasan bahwa tidak ada celah untuk intervensi, yang menjadi isu hangat dalam berbagai diskusi mengenai proses hukum di negara ini. Suharto menegaskan bahwa independensi hakim sangat dijunjung tinggi dalam setiap putusan yang mereka ambil. "Hakim itu merdeka dan mandiri," ungkapnya lagi, menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap MA sebagai lembaga peradilan sangat penting dan harus terus dijaga.
Di sisi lain, Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Greafik Lioserte, meminta agar PK yang diajukan Mardani ditolak oleh MA. Dia menyoroti bahwa dalam permohonan PK tersebut, salah satu alasan yang diusulkan adalah adanya kekhilafan dari majelis hakim dalam memutuskan kasus korupsi terkait perizinan IUP (Izin Usaha Pertambangan) di Tanah Bumbu. Kasus ini diklaim telah merugikan negara sebesar Rp104,3 miliar dalam periode 2014 hingga 2020.
Greafik meyakini bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa putusan hakim sebelumnya terdapat kesalahan atau kekhilafan. Dia menyatakan, "Kami berkesimpulan tidak terdapat satu pun alasan yang dijadikan sebuah dasar untuk menyatakan putusan hakim telah terdapat kekhilafan. Baik putusan majelis di tingkat pertama, banding maupun kasasi.” Pernyataan ini menegaskan bahwa proses hukum yang dilalui oleh Mardani berada dalam koridor hukum yang sudah seharusnya.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami latar belakang kasus Mardani H Maming dan posisi hukumnya yang dihadapi saat ini. Mardani terjerat dalam sebuah kasus yang menyangkut dugaan korupsi terkait izin usaha yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kasus ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama karena melibatkan seorang mantan bupati dan masalah transparansi dalam pemerintahan.
Proses hukum ini telah menjadi perhatian publik, mengingat tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum sering kali berkaitan dengan isu korupsi yang menjalar di berbagai lini. Dengan adanya penjelasan dari MA dan KPK, diharapkan akan ada pemahaman yang lebih baik mengenai proses hukum yang sedang berjalan, serta menegaskan komitmen kedua lembaga tersebut dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Meski dalam permohonan PK ini terdapat upaya dari pihak Mardani untuk memperjuangkan haknya, contributor dari berbagai lembaga seperti KPK akan terus mengawasi dan memastikan bahwa proses hukum ini berjalan seadil-adilnya. Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa terjaga.
Kepastian hukum dan integritas hakim harus dijaga untuk mencegah potensi kejanggalan di masa mendatang. MA, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, diharapkan dapat menunjukkan integritasnya dalam menangani berbagai kasus—apakah itu kasus besar atau kecil—untuk memberikan keadilan bagi semua pihak.
Setiap perkembangan dalam kasus ini akan terus dipantau, termasuk tanggapan lebih lanjut dari pihak Mardani dan asesor hukum lainnya. Hal ini menjadi penting dalam upaya menjaga marwah penegakan hukum di Indonesia dan memastikan bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang adil di mata hukum. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, transparansi dan keadilan lebih dari sekadar slogan, tetapi harus menjadi praktik nyata dalam setiap langkah yang diambil oleh pihak berwenang.
Dengan semakin terbukanya akses bagi masyarakat untuk mengikuti proses hukum ini, diharapkan ke depan akan tercipta sistem peradilan yang sehat, bersih dari praktik-praktik korupsi, dan mampu menghadirkan keadilan yang sebenar-benarnya. Apapun hasil akhir dari permohonan PK Mardani H Maming, apa yang sedang berlangsung ini akan berpengaruh besar terhadap persepsi masyarakat tentang keadilan dalam sistem hukum di Indonesia.
