Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya pembangunan inklusif dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2024, yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 16 Agustus 2024, Puan menyampaikan bahwa kemajuan suatu negara sejatinya tidak sekadar diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas kehidupan rakyatnya.
Menurut Puan, pembangunan yang berkualitas tidak hanya mengarah pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Ia menekankan, "Berkembang berarti menjadi inklusif." Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari pembangunan, maka semakin baik pula kualitas pembangunan tersebut.
Puan menjelaskan bahwa negara perlu hadir sebagai pihak yang berpihak kepada rakyat. Kondisi masyarakat yang makmur dan sejahtera merupakan indikator penting dari keberhasilan sebuah pembangunan. Tidak hanya bagi kelas menengah ke atas, namun juga petani, nelayan, buruh, guru, dan semua elemen masyarakat harus bisa merasakan hasil pembangunan tersebut.
Dalam pandangannya, pembangunan inklusif itu mencakup partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Dia menyatakan bahwa setiap lapisan masyarakat, termasuk kaum perempuan, memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam proses pembangunan. “Petani, nelayan, buruh, rakyat kecil, guru, PNS, swasta, dan lain sebagainya, semua dapat berpartisipasi dan menikmati kesejahteraan, termasuk juga kaum perempuan," imbuh Puan.
Puan juga menekankan bahwa keikutsertaan perempuan dalam pembangunan bukan sekadar tindakan afirmatif, tetapi merupakan sebuah kesadaran kolektif bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam membangun bangsa adalah setara. Ini menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam setiap aspek pembangunan, menciptakan ruang bagi setiap individu untuk berkembang tanpa dibedakan oleh jenis kelamin.
Ketua DPR RI ini juga menyoroti bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan inklusif. "Guru mesti menikmati hasil-hasil pembangunan," tegasnya. Dengan kata lain, sejahtera bagi guru adalah sebuah keharusan agar mereka bisa melaksanakan tugas sebagai pendidik dengan optimal, karena seorang guru yang sejahtera akan mampu memberikan pengajaran yang lebih baik bagi murid-muridnya. Mereka diharapkan untuk tidak hanya mendidik, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mempengaruhi generasi muda untuk terlibat dalam pembangunan negara.
Dalam upaya menuju pembangunan inklusif ini, Puan mengajak semua elemen masyarakat untuk bersinergi dan berkolaborasi. Dia percaya bahwa setiap orang memiliki kontribusi yang bisa diberikan, dan pemerintah harus menyediakan ruang dan peluang yang adil bagi semua warga negara. Hal ini juga mencakup perhatian yang lebih besar pada masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat di berbagai sektor, agar tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Lebih jauh, Puan juga menyatakan bahwa pembangunan inklusif merupakan bagian dari Cita-Cita Nasional. Aturan-aturan yang mengakomodasi partisipasi dari seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa semua suara didengar, terutama dari mereka yang sering terpinggirkan. "Pembangunan yang inklusif adalah langkah kita untuk menyejahterakan seluruh rakyat. Tanpa adanya inklusivitas, kita akan kehilangan essensi dari pembangunan itu sendiri," ujarnya.
Puan menekankan peran vital dari pendidikan dalam menciptakan masyarakat yang inklusif. Pendidikan yang berkualitas dan merata di semua lapisan masyarakat akan membuka lebih banyak kesempatan dan kemungkinan untuk berkembang. "Kita perlu memastikan bahwa anak-anak di daerah terpencil juga mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti anak-anak di kota-kota besar," ungkap Puan. Dengan demikian, pembangunan manusia dapat berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, Puan menyoroti pentingnya kolaborasi antar sektor. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan inisiatif pembangunan yang berkelanjutan. Dia menyebutkan bahwa partisipasi dari sektor swasta dalam membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga sangat diperlukan. “Keikutsertaan pelaku usaha dalam program-program kemasyarakatan akan mempercepat proses pemerataan kesejahteraan,” imbuhnya.
Sejalan dengan pemikirannya, strategi komunikasi yang efektif juga menjadi perhatian utama Puan. Ia mendorong agar pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih baik terkait kebijakan dan program pembangunan yang ada, agar masyarakat memahami dan bisa ikut berkontribusi dalam pelaksanaannya. "Kita perlu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pembangunan inklusif agar semua pihak merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab," tegas Puan.
Puan juga membuka ruang bagi masukan dan kritik dari masyarakat mengenai pembangunan yang sedang berlangsung. Dia menyadari bahwa pembangunan tidak akan berhasil tanpa adanya umpan balik yang berarti dari rakyat. "Saya mengajak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik yang membangun agar kita bisa bergerak menuju arah yang lebih baik," ujarnya.
Melalui pendekatan inklusif ini, Puan berharap masyarakat dapat merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi salah satu pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pandangannya, pembangunan yang inklusif adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.
