Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan akses dan pemerataan jaringan internet di seluruh wilayah, terutama dalam rangka mengatasi kesenjangan digital antara kota besar dan daerah tertinggal. Selama dekade terakhir, upaya tersebut telah melahirkan sejumlah infrastruktur telekomunikasi yang semakin merata. Namun, pemerintah baru menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada dengan baik. Hal ini menjadi penting agar potensi ekonomi digital yang muncul dari kehadiran infrastruktur tersebut tidak hanya terbuang sia-sia.
Menurut Chief Customer Officer Mekari, Arvy Egadipoera, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta telah menunjukkan dampak signifikan dalam mempercepat pengembangan internet di daerah-daerah. Meskipun begitu, Arvy menekankan bahwa keberadaan infrastruktur internet tidak cukup jika masyarakat di daerah tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi ini secara optimal. "Yang pasti ada dan sudah ready infrastrukturnya, tetapi tidak ada orang yang bisa memakai infrastruktur itu, juga sesuatu yang kurang tepat," tuturnya dalam sebuah webinar pada 10 September 2024.
Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mempermudah akses masyarakat terhadap teknologi. Riset yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa kehadiran teknologi informasi terus mendorong pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Christian Marpaung, periset dari Litbang Kompas, menyatakan bahwa adanya infrastruktur IT memunculkan ‘kantong-kantong ekonomi baru’. Namun, ia juga mencatat bahwa pertumbuhan ini belum tergarap secara maksimal, mengingat masyarakat masih membutuhkan edukasi yang memadai untuk memanfaatkan teknologi yang ada.
Dalam konteks anggaran, Komisi I DPR telah menyetujui alokasi anggaran Program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun anggaran 2025 sebesar Rp7,73 triliun. Sebagian besar dana ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi, dengan Rp3,5 triliun dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Rp1,34 triliun untuk pemanfaatan TIK. Selain itu, terdapat juga anggaran untuk pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat, program komunikasi publik, dan dukungan manajemen.
Sementara itu, data dari riset yang sama menunjukkan bahwa 65% perusahaan menengah dan besar di kota-kota besar sudah menyadari pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis mereka. Hal ini dibuktikan dengan 73% perusahaan yang belum memanfaatkan software berbasis awan berencana untuk mengadopsinya dalam waktu dekat. CEO Mekari, Suwandi Soh, menegaskan bahwa kesadaran ini akan mendorong perusahaan untuk segera menerapkan teknologi sehingga dapat memperlancar operasional dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.
Berdasarkan penelitian tersebut, 55% perusahaan di Indonesia telah memanfaatkan software berbasis awan selama lebih dari tiga tahun, dan 52% responden melaporkan telah melihat peningkatan efektivitas pekerjaan setelah menggunakan teknologi tersebut. Peningkatan efektivitas ini penting untuk menciptakan basis pertumbuhan yang berkelanjutan di jangka panjang, yang tentunya akan membantu menggerakkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Meski demikian, pemerintah baru harus fokus tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan literasi digital masyarakat. Tanpa jamaah yang siap memanfaatkan teknologi, keberadaan infrastruktur menjadi kurang berarti. Edukasi dan pelatihan tentang teknologi informasi dan digital perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekosistem digital.
Masyarakat yang sadar akan teknologi tetapi tidak mengetahui cara memaksimalkan perannya, menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk komunitas dan lembaga pendidikan, untuk mengembangkan program-program yang mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital masyarakat. Ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih luas.
Kesenjangan digital bukan hanya masalah akses, tetapi juga mencakup bagaimana orang-orang dapat menggunakan teknologi untuk kepentingan mereka. Dengan adanya literasi digital yang bagus, masyarakat di daerah tertinggal dapat lebih jauh berkembang dan memanfaatkan teknologi untuk membuka usaha baru, melaksanakan transaksi online, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini juga yang diharapkan oleh pemerintah dalam melalui rezim baru yang lebih menekankan upaya pemerataan.
Dengan alokasi anggaran yang cukup besar untuk teknologi informasi dan komunikasi serta kesadaran perusahaan di kota-kota besar akan pentingnya transformasi digital, ada potensi besar bagi semua daerah di Indonesia untuk mengejar ketertinggalan, terutama melalui pendidikan dan pelatihan. Jika kedua sektor ini—pembangunan infrastruktur dan peningkatan literasi digital—dapat terintegrasi dengan baik, maka visi pemerataan akses teknologi akan dapat terwujud.
Integrasi kebijakan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan global di era digital. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di daerah tertinggal, dapat terwujud melalui pemanfaatan teknologi yang lebih optimal, sampai pada titik di mana tidak ada lagi yang tertinggal dalam perkembangan digital ini. Kualitas sumber daya manusia yang meningkat akan mempercepat inovasi dan daya saing nasional di panggung dunia.
