Di Provinsi Enga, Papua Nugini, sebuah bentrokan brutal antarsuku yang meletus baru-baru ini mengakibatkan 20 orang tewas dan menyebabkan ratusan wanita serta anak-anak terpaksa mengungsi dari area sekitar tambang emas Porgera. Pertikaian ini dipicu oleh ketegangan yang berkepanjangan di antara para penambang ilegal yang beroperasi di wilayah kaya sumber daya tersebut.
Kekerasan yang terjadi di Enga telah menarik perhatian luas setelah kejadian tragis tersebut. Melansir berita dari rnz.co.nz pada Minggu, 15 September 2024, kekerasan mulai meningkat secara signifikan pada malam Sabtu ketika salah satu suku melancarkan serangan ke suku lain, yang tinggal paling dekat dengan lokasi tambang. Dalam insiden tersebut, beberapa orang tewas, menambah jumlah korban dari pertikaian yang terus berlangsung.
Seorang anggota senior komunitas Porgera, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, menyatakan bahwa “Tingkat kekerasan ini belum pernah terjadi sebelumnya.” Ia mengungkapkan keprihatinan mengenai meningkatnya jumlah pembunuhan acak di wilayah itu dan mengindikasikan bahwa unsur-unsur kriminal telah mengambil alih suasana di kota, menciptakan ketakutan di kalangan penduduk.
Peristiwa ini juga menyebabkan beberapa bangunan dibakar selama serangan balasan yang terjadi pada Minggu pagi. Akibat pertikaian yang meluas ini, operasi di tambang Porgera telah ditangguhkan untuk menjaga keselamatan pekerja. Pekerja di tambang diarahkan menuju lapangan squash yang terletak di area tambang demi menghindari bahaya, dengan banyak di antara mereka mengungkapkan kekhawatiran akan keselamatan diri mereka.
Di tengah kekacauan, perempuan dan anak-anak yang tinggal terdekat dengan tambang melarikan diri dan mencari perlindungan di area kamp yang menampung pekerja lokal. Puluhan orang lainnya mencari perlindungan di Mountain Lodge, sebuah motel yang berada dekat lokasi tambang, sementara beberapa diangkut menggunakan truk ke tempat yang lebih aman, jauh dari bentrokan.
Saat ini, pemerintah setempat telah mengerahkan 122 personel keamanan ke lokasi terjadinya konflik, yang terdiri dari anggota regu bergerak dan pasukan Pertahanan Papua Nugini. Namun, pengacara dan pemimpin masyarakat setempat, Lakis Ruing, menilai bahwa jumlah personel polisi dan militer yang dikerahkan tidak mencukupi untuk mengatasi pertempuran yang sedang berlangsung.
Menurut Ruing, ada kebutuhan mendesak untuk dukungan lebih dari pemerintah. “Kami butuh kepemimpinan. Kami butuh pemerintah untuk mengirim lebih banyak polisi dan militer untuk meredakan pertempuran,” tuturnya. Ia menekankan urgensi situasi yang dihadapi oleh penduduk setempat serta tantangan yang dihadapi oleh personel keamanan dalam mengontrol kekacauan.
Tetapi situasi semakin memburuk, dan untuk merespons krisis ini, Komisaris Polisi Papua Nugini, David Manning, mengeluarkan perintah darurat pada malam Sabtu. Perintah ini mengizinkan personel keamanan untuk menggunakan kekuatan dalam rangka melindungi “infrastruktur penting” serta masyarakat yang "diteror dan diserang oleh para penambang ilegal.” Manning juga mengumumkan bahwa stasiun Porgera dinyatakan sebagai area terlarang bagi semua orang yang bukan penduduk, serta menerapkan jam malam dari pukul 6 pagi hingga 8 pagi di seluruh Lembah Porgera tanpa kecuali.
“Kami tidak akan menerima terorisme seperti itu oleh mereka yang menyusup ke lembah Porgera,” tegas Manning, menandakan komitmennya untuk menegakkan keamanan di daerah yang sedang bermasalah ini.
Bentrokan antarsuku di Papua Nugini, khususnya di Provinsi Enga, mengungkapkan kerentanan daerah tersebut terhadap konflik akibat persaingan atas sumber daya alam. Kebijakan dan respon yang efektif sangat diperlukan untuk membantu meredakan ketegangan dan melindungi masyarakat yang mengalami dampak langsung dari kekerasan tersebut. Dengan situasi yang semakin tidak menentu, harapan untuk perlindungan dan pemulihan bagi penduduk yang terdampak menjadi sangat penting di tengah tantangan yang ada.
