Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena penurunan kelas menengah menjadi perhatian utama di Indonesia, seiring dengan adanya berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Menurut pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Rissalwan Habdy Lubis, realita yang dihadapi masyarakat menunjukkan bahwa kelas menengah semakin rentan terhadap penurunan status sosial. Oleh karena itu, program jaminan sosial (jamsos) perlu berjalan lebih efektif untuk memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.
Sebagaimana dipaparkan dalam riset yang dilakukan, kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk kelas menengah pada tahun 2019 mencapai 57,33 juta orang, namun jumlah tersebut berkurang drastis menjadi 48,27 juta orang pada tahun 2023. Penurunan ini pula disertai dengan peningkatan jumlah warga yang masuk dalam kategori menuju kelas menengah, dari 128,85 juta orang pada tahun 2021 menjadi 137,50 juta orang pada tahun 2024.
Transformasi yang terjadi di tengah masyarakat kelas menengah menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, Rissalwan menekankan pentingnya ketepatan sasaran program jaminan sosial yang berbasis pada data akurat. Dengan data yang tepat, program-program jaminan sosial dapat dijalankan dengan lebih efektif, termasuk dalam hal alokasi anggaran yang besar dan diharapkan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program jaminan sosial yang ada di Indonesia meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan Kartu Prakerja yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi. Selain itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga berperan penting dalam meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat. Namun, inovasi dalam program jaminan sosial tidak hanya terbatas pada inisiatif pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk melakukan inovasi guna mengoptimalkan sumber daya lokal dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan.
Kondisi yang lebih mengkhawatirkan adalah peningkatan jumlah masyarakat yang tergolong rentan miskin, yang data BPS catat dari 54,97 juta orang pada tahun 2019 menjadi 67,69 juta orang pada tahun 2023. Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa penguatan daya beli masyarakat harus menjadi fokus, tidak hanya untuk kelompok miskin tetapi juga untuk kelas menengah dan mereka yang sedang berjuang menuju kelas menengah.
Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani masalah ini dengan mencari data akurat mengenai masyarakat kelas menengah yang berisiko mengalami penurunan kelas sosial. Dengan informasi yang mencukupi, penyaluran bantuan bisa dilakukan lebih tepat sasaran untuk menjaga daya beli mereka.
Pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap program jamsos menjadi sangat mendesak. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan evaluasi yang terus-menerus, tidak mustahil jika implementasi program jaminan sosial tidak sesuai harapan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk menjalankan dan mengawasi program ini agar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
Dari sudut pandang ekonomi, kelas menengah merupakan penggerak penting dalam ekonomi Indonesia. Penurunan kelas menengah dapat memiliki dampak luas tidak hanya di sektor ekonomi tetapi juga di sektor sosial. Oleh karena itu, menjaga kelas menengah dari penurunan sangatlah penting untuk memelihara stabilitas sosial dan ekonomi negara.
Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang menuju kelas menengah, pemerintah diharapkan bisa politik dan strategi yang lebih inklusif untuk menjawab tantangan ini. Masyarakat perlu didorong tidak hanya untuk bertransisi ke kelas menengah tetapi juga mempertahankan dan memperkuat posisi tersebut agar dapat bertahan di tengah goncangan ekonomi.
Mengingat situasi yang ada, langkah-langkah konstruktif serta inovasi dalam program jaminan sosial tidak dapat dielakkan. Pendekatan yang inovatif dalam merespons perubahan sosial-ekonomi menjadi agenda utama tidak hanya bagi pemerintah pusat tetapi juga bagi pemerintah daerah demi memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik.
Menjadi harapan besar bahwa dengan adanya regulasi yang lebih baik, pengelolaan data yang lebih tepat, dan inovasi yang berkesinambungan, masyarakat kelas menengah di Indonesia tidak akan mengalami penurunan lebih lanjut, serta dapat menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
