Pengusutan perkara dugaan pemalsuan tanda tangan yang melibatkan terdakwa Kusumayati terus berlanjut dengan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh pihak Kejaksaan. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Karawang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Rika Fitriani, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) terdakwa telah sesuai dengan bukti yang ada.
Rika menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap Kusumayati telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP). Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang disampaikan saksi di persidangan setelah pembacaan hasil pemeriksaan di BAP menemukan banyak ketidaksesuaian dengan keterangan yang diberikan Kusumayati sebelumnya.
“Kalau kami tadi hasil sidang ini hanya verbalisan saja, pemeriksaan pekan kemarin banyak yang tidak diakui saksi Kusumayati, tapi tadi penyidik memberikan keterangan dalam pemeriksaan (Kusumayati) sudah sesuai dengan SOP,” ujar Rika dalam keterangannya setelah sidang pada Rabu, 11 September 2024. Pernyataan tersebut memberikan gambaran tentang intensi jaksa dalam memastikan bahwa proses hukum berlangsung adil dan transparan.
Sesuai dengan penetapan pengadilan, JPU menegaskan bahwa bukti-bukti yang ada dalam BAP dan di persidangan sudah terkonfirmasi. Rika menyebutkan bahwa barang bukti yang disita dari notaris maupun sumber lainnya selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang telah dihadirkan di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak kejaksaan serius dalam menyajikan bukti dan keterangan yang koheren selama proses persidangan.
Pemeriksaan penyidik dihadirkan dalam sidang untuk memberikan keterangan verbalisan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah keterangan yang diberikan oleh Kusumayati saat diperiksa oleh majelis hakim berada di bawah tekanan atau tidak. Rika menggarisbawahi pentingnya mematuhi SOP dalam pemeriksaan, yang memang menjadi pedoman bagi penyidik dalam menjalankan tugas mereka. Keterangan penyidik ini penting karena menunjukkan tanggung jawab profesional dalam menjalankan proses hukum.
“Kenapa harus verbalisan, kita lihat Ibu Kusumayati saat memberikan keterangan di bawah tekanan atau tidak, tapi penyidik ini memeriksa Ibu Kusumayati sesuai SOP," imbuh Rika. Pernyataan tersebut menyoroti perhatian pihak kejaksaan terhadap hak-hak terdakwa serta keadilan dalam proses hukum.
Dalam proses persidangan, Kusumayati didapati memberikan keterangan yang tidak konsisten. Rika mencatat bahwa terdapat perbedaan antara keterangan yang disampaikan oleh Kusumayati di persidangan dan saat penyidikan. Hal ini dapat mempengaruhi kredibilitas saksi dan potensi penerapan hukuman bagi terdakwa jika terbukti bersalah. Rika menekankan bahwa keterangan yang divergent ini menjadi faktor penting dalam pertimbangan majelis hakim.
"Artinya, bahwa keterangan Ibu Kusumayati dalam persidangan tidak sesuai dengan keterangannya sendiri pada saat di BAP penyidik Polda," tambahnya. Pernyataan tersebut jelas menggambarkan adanya kejanggalan dalam proses keterangan dari Kusumayati yang bisa berdampak pada keputusannya.
Menanggapi pertanyaan dari Hakim Ketua Nelly Andriani, Kusumayati mengonfirmasi bahwa dia setuju dengan apa yang disampaikan penyidik. Respon singkatnya, “Benar,” menunjukkan bahwa ia tidak membantah keterangan yang disampaikan oleh penyidik. Hal ini menambah kompleksitas dalam analisis keterangan yang harus dilakukan hakim.
Proses pemeriksaan ini tidak hanya menjadi agenda jalannya kasus tetapi juga mencerminkan bagaimana hukum dijalankan di Indonesia. Penting untuk memastikan proses hukum yang transparan dan adil, termasuk perlindungan hak-hak terdakwa. Pengawasan ketat terhadap prosedur pemeriksaan dan kesesuaian keterangan di depan pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum yang berintegritas.
Sebagai catatan, kasus ini juga membuka diskusi lebih luas tentang peran hukum dalam melindungi hak-hak individu serta perlunya proses yang memenuhi syarat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran serius seperti pemalsuan. Tindakan pemalsuan tanda tangan bisa berimplikasi hukum yang berat (hukuman penjara, denda), sehingga penting bagi semua pihak untuk berpegang pada kebenaran dan fakta selama persidangan.
Menunggu keputusan akhir dari majelis hakim, masyarakat berharap transparansi dan keadilan dapat ditegakkan dalam setiap proses hukum yang berlangsung di tanah air. Diskursus seputar masalah ini menjadi relevan di tengah tantangan dan dinamika hukum yang terus berubah. Dengan demikian, kasus Kusumayati menjadi momen penting untuk mengingatkan kita pada prinsip-prinsip keadilan dan integritas dalam sistem peradilan.
