Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang mengumumkan penghentian penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tigaraksa, yang berlangsung antara Tahun Anggaran 2020 hingga 2022. Pernyataan ini disampaikan oleh Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Tangerang, Doni Saputra, pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurutnya, setelah melakukan rangkaian penyelidikan, tim penyidik menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung tuduhan korupsi yang diarahkan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut.
Doni menjelaskan bahwa peristiwa hukum yang terjadi dalam kasus ini lebih banyak terkait dengan sengketa administratif dan keperdataan ketimbang tindak pidana korupsi, disebabkan oleh tumpang tindih hak atas tanah. Hal ini melibatkan hak tanah yang berasal dari PT PWS yang telah dinyatakan pailit dan menjadi hak Kementerian Keuangan, serta hak tanah milik TWS. "Ini pada dasarnya adalah persoalan hak atas tanah," kata Doni.
Selama proses penyidikan, Kejari Kabupaten Tangerang melakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi, dokumen yang relevan, serta pendapat dari ahli hukum pidana dan keuangan negara. Hasil audit menunjukkan bahwa tidak ada indikasi niat atau kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan tindakan melawan hukum, maupun penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
Dalam analisisnya, Doni mengungkapkan bahwa proses jual-beli atau pelepasan hak atas tanah antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dan TWS secara sukarela telah dibatalkan, dengan pihak TWS telah mengembalikan seluruh dana yang diterima kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Tangerang. Dalam perkembangan selanjutnya, Pemkab Tangerang melakukan pembelian tanah tersebut langsung melalui Kementerian Keuangan, dengan menggunakan kurator yang ditunjuk berdasarkan penetapan Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga. "Dengan pembayaran hak Kementerian Keuangan, Pemkab Tangerang kini memiliki hak atas tanah yang telah digunakan untuk membangun RSUD Tigaraksa," jelas Doni.
Penghentian penyidikan ini didasarkan pada keputusan tim penyidik setelah melakukan gelar perkara. Keputusan tersebut diambil sesuai dengan Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang penghentian penyidikan. Dalam hal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (P-14) dengan nomor Print-2464/M.6.12/Fd.1/08/2024.
Doni, dalam pernyataannya, menyatakan bahwa segala keputusan yang diambil oleh tim penyidik telah melalui proses secara objektif dan cermat, dengan pertimbangan yang mendalam berdasarkan bukti-bukti yang ada. Proses ini juga telah mempertimbangkan tujuan penegakan hukum yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, Doni juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini telah memberikan perhatian dan dukungan selama proses penyidikan berlangsung.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan tanah untuk proyek-proyek pemerintah. Masyarakat diharapkan dapat memahami proses hukum yang berlangsung, serta pengambilan keputusan yang berlandaskan pada bukti yang akurat. Dengan dihentikannya penyidikan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk Pemkab Tangerang yang kini berhak atas tanah tersebut.
Penghentian penyidikan ini menjadi sorotan di kalangan masyarakat, mengingat besarnya nilai investasi yang terlibat dalam pembangunan RSUD Tigaraksa, yang diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Penegakan hukum yang adil serta kejelasan dalam penguasaan hak atas tanah menjadi penting agar proyek-proyek pemerintah dapat berjalan tanpa hambatan dan mempertahankan kepercayaan publik.
Masyarakat Tunggu Kejelasan Lanjutan
Seiring dengan keputusan ini, masyarakat pun menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai proses pengadaan tanah dan pembangunan RSUD Tigaraksa, termasuk bagaimana langkah-langkah ke depan yang akan diambil oleh Pemkab Tangerang. Harapannya, pembangunan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang luas bagi warga.
Terlepas dari hasil penyidikan ini, kasus pengadaan tanah untuk RSUD Tigaraksa memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesepahaman mengenai hak atas tanah serta tata kelola yang baik dalam setiap proyek pemerintah. Masyarakat diharapkan terus mengawasi dan berperan aktif dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah, guna mencegah potensi munculnya masalah serupa di masa yang akan datang. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang juga diharapkan dapat terus mempertahankan profesionalisme dalam penegakan hukum agar masyarakat mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.
