Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Andap Budhi Revianto baru-baru ini meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Utama. Ini merupakan pencapaian signifikan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang, berdasarkan data, telah mencapai cakupan kepesertaan 100% di wilayah tersebut. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah, yang dinilai berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan cakupan minimum sebesar 95%.
Seremoni penyerahan penghargaan berlangsung di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2024 dan dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa penghargaan ini mencerminkan keberhasilan Pemprov Sultra dalam menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. “Penghargaan UHC ini merupakan wujud apresiasi dari pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah daerah,” ujar Muhadjir Effendy.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin juga memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan yang diambil Pemprov Sultra. Ia mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang memadai. "Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pihak untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambah Ma’ruf Amin. Ia juga mendorong agar pemerintah daerah memperluas cakupan kesehatan, dengan melibatkan tokoh masyarakat serta pendekatan yang solutif bagi mereka yang belum memenuhi kewajiban iuran.
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas penghargaan tersebut. Dalam sambutannya, Andap mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan BPJS Kesehatan cabang Sultra. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini adalah langkah awal untuk melanjutkan misi dalam menyediakan akses layanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi seluruh masyarakat.
Andap juga menyatakan bahwa layanan kesehatan harus dapat diakses dengan mudah, cepat, dan setara, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). "Tidak ada artinya apabila masyarakat tidak mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat dan setara. Utamanya bagi masyarakat pada daerah 3T," ungkap Andap. Ini menunjukkan komitmen Pemprov Sultra dalam memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan.
Capaian ini tentu saja tidak lepas dari kerjasama antara berbagai stakeholder, termasuk Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Menurut data yang dihimpun, per 1 Agustus 2024, total peserta JKN di Sultra mencapai 2.849.818 jiwa, yang merupakan 100% dari total populasi yang terdaftar. Hal ini menjadi indikator bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan, serta memudahkan akses ke program tersebut, telah menunjukkan hasil yang positif.
Sebelumnya, pada tahun 2023, Sultra telah meraih penghargaan UHC namun belum masuk dalam kategori utama. Peningkatan ke kategori utama di tahun 2024 ini menjadi catatan penting bagi Pemprov Sultra dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Komitmen yang konsisten dari pemerintah daerah sangatlah penting dalam memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berencana untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program JKN yang berjalan, dengan harapan dapat menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh daerah. “Pastikan adanya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan,” jelas Ma’ruf Amin.
Keberhasilan Pemprov Sultra dalam meraih penghargaan UHC kategori Utama ini diharapkan dapat menginspirasi provinsi lain untuk mengambil langkah serupa demi meningkatkan cakupan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Pemerintah tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam program JKN. Dukungan dari tokoh masyarakat dianggap sangat penting dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, terutama dalam hal kepesertaan yang belum optimal.
Di tengah tantangan yang dihadapi oleh sektor kesehatan, seperti isu-isu pembiayaan dan keterbatasan infrastruktur, pencapaian 100% cakupan kepesertaan JKN di Sultra menunjukkan bahwa dengan kerjasama yang baik dan komitmen yang kuat, hal-hal yang tampaknya mustahil pun bisa dicapai. Pemprov Sultra berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan layanan kesehatan agar setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali, mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.
Melalui penghargaan ini, diharapkan seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, dapat terus bersinergi dalam mengoptimalkan program kesehatan demi tercapainya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Tidak ada jalan lain, kerjasama yang komprehensif dan partisipatif adalah kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.
