Setelah mengalami serangan ransomware yang signifikan pada 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya hingga kini masih belum sepenuhnya pulih. Hingga berita ini diturunkan pada 8 Agustus 2024, proses pemulihan terus dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, ikut serta dalam upaya pemulihan tersebut dengan melakukan kunjungan ke NeutraDC. Dalam kunjungan yang didampingi oleh berbagai pejabat kementerian, Budi menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan seluruh layanan yang terdampak. "Proses ini tetap memperhatikan prinsip ketelitian dan kehati-hatian," ujar Budi dalam keterangan resminya. Berdasarkan informasi yang ada, Kemenkominfo menerapkan metode dekripsi untuk memulihkan aset dan layanan pemerintah yang terkena dampak serangan.
Secara bertahap sejumlah layanan pemerintah pulih melalui metode dekripsi atau membuka data yang dikunci hacker, ungkap Budi. Hal ini menjadi penting mengingat dampak dari insiden tersebut tidak hanya pada sistem data, tetapi juga pada berbagai proyek strategis pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan bahwa serangan ransomware ini mempengaruhi sekitar 10% dari proyek yang sedang dilelang, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis, menjelaskan bahwa setelah insiden tersebut, pihaknya terpaksa harus melakukan proses lelang proyek secara manual untuk memastikan bahwa target konstruksi tetap dapat dijalankan sesuai jadwal. Namun, ia tidak merinci proyek-proyek mana saja yang terkena dampak secara langsung.
Serangan ransomware ini, yang diidentifikasi sebagai Lockbit 3.0, berhasil mengguncang sistem PDNS 2 dan berdampak pada 239 instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ariandi Putra, menjelaskan bahwa aktivitas mencurigakan terdeteksi sejak 17 Juni, dan situasi menjadi lebih buruk pada tanggal 20 Juni saat serangan mulai mengganggu fungsi sistem secara masif dengan melemahkan berbagai fitur keamanan.
Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni pukul 00.54 WIB, di antaranya melakukan instalasi file malicious, menghapus file sistem penting, dan menonaktifkan layanan yang sedang berjalan, kata Ariandi. Dari semua instansi, hanya 43 yang berhasil menjaga keamanan data utama mereka karena data tersebut tersimpan di lokasi lain seperti PDNS 1 di Tangerang Selatan dan PDNS 3 di Batam.
Sementara pemerintah terus berupaya mengatasi krisis ini, ancaman yang terus berkembang dari serangan siber membuat banyak pihak khawatir bahwa permasalahan ini bisa memicu kerawanan dalam sistem pelayanan publik. Komitmen yang diekspresikan oleh Menteri Budi Arie Setiadi menunjukkan kesadaran akan urgensi masalah ini, terutama menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang tinggal beberapa hari lagi. Masyarakat menunggu informasi lebih lanjut perihal pemulihan layanan dan dampaknya terhadap pelayanan publik, khususnya menjelang momen bersejarah bagi bangsa ini.
Berbicara tentang pemulihan dan masa depan, Kemenkominfo sangat berharap seluruh data dari PDNS dapat pulih sepenuhnya pada bulan Agustus ini. Namun, sejauh mana pemulihan dapat dilakukan dalam waktu singkat masih menjadi tanda tanya. Pemulihan ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga menuntut banyak hal termasuk kebijakan baru dalam menjaga dan mempertahankan keamanan data agar kasus serupa tidak terjadi di kemudian hari.
Dari perspektif legislatif dan pengawasan, pertanyaan munculkan mengenai apa langkah-langkah lanjutan yang akan diambil oleh pemerintah untuk memperkuat infrastruktur siber. Para ahli keamanan siber meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada pemulihan, tetapi juga memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dapat diterapkan untuk menghindari serangan di masa mendatang.
Dengan banyaknya sektor yang terpengaruh, dari layanan publik hingga proyek infrastruktur strategis, situasi ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapan dalam menghadapi ancaman siber. Seiring waktu berjalan, bagaimana pemerintah bergerak untuk menangani masalah mendesak ini akan menjadi fokus perhatian banyak pihak, termasuk masyarakat yang menggantungkan kepercayaan pada integritas dan keamanan layanan pemerintah.
Dengan semangat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang kian dekat, harapan akan kebangkitan dan pemulihan sektor layanan publik menjadi sangat penting. Semoga pemerintah dapat segera menghadirkan kepercayaan kembali kepada masyarakat melalui langkah-langkah nyata dalam memulihkan layanan yang telah terhambat akibat insiden ransomware yang mencoreng wajah digital lingkungan pemerintahan.
