Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Universitas Negeri Malang telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema penting terkait etika penyelenggaraan negara, khususnya dalam konteks pendidikan di Indonesia. Kegiatan ini, yang berlangsung pada 7 September 2024, menghadirkan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo, sebagai salah satu pembicara utama. Ia menekankan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia di tengah arus kapitalisme global yang semakin dominan.
Benny menegaskan bahwa pendidikan seharusnya berfungsi sebagai pilar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, merujuk pada amanat yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia telah kehilangan arah. Kenyataannya, pendidikan kita kini cenderung mengedepankan orientasi ekonomi, di mana tujuan utamanya beralih menjadi sekadar menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai, menjauhkan dari nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang sejatinya menjadi inti pendidikan nasional.
Pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia kini justru tereduksi menjadi komoditas. Masalahnya, akses terhadap pendidikan berkualitas semakin terbatas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang ekonomi yang kuat. Benny menekankan bahwa kapitalisme global telah meresapi sistem pendidikan kita, sehingga pendidikan lebih dimaknai sebagai sarana profit, bukan sebagai wadah untuk membentuk individu yang merdeka dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi.
Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tidak lagi memprioritaskan pendidikan untuk semua. Biaya pendidikan yang terus meningkat membuat pendidikan berkualitas hanya dapat dijangkau oleh segelintir orang, menciptakan kesenjangan sosial yang semakin tajam di antara anak-anak bangsa. Sistem pendidikan yang berfokus pada persaingan di pasar kerja, menurut Benny, justru membuat siswa mengalami kekurangan dalam nilai-nilai luhur yang seharusnya membentuk karakter mereka.
Dalam pandangannya, pendidikan Ki Hajar Dewantara seharusnya mendorong individu untuk berpikir secara kritis dan merdeka. Namun, Benny mencatat dengan prihatin bahwa sistem pendidikan saat ini lebih banyak memproduksi individu-individu yang terjebak dalam pola pikir pragmatis dan mekanistik. Pancasila harus kembali menjadi landasan utama dalam sistem pendidikan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi negara, tetapi seharusnya menjadi moral dan etika yang mengarahkan seluruh aspek pendidikan di tanah air.
Dalam konteks ini, Pancasila perlu diimplementasikan secara nyata dalam sistem pendidikan. Tidak hanya berfungsi untuk mengeluarkan lulusan yang kompeten, pendidikan berlandaskan Pancasila juga diharapkan dapat membentuk manusia yang mencintai tanah air, memahami budaya, serta berpikir kritis. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh hanya bertujuan untuk meraih gelar, tetapi juga harus menciptakan individu-individu yang merdeka dalam pikiran dan tindakan.
Guru memiliki peran sentral dalam perubahan paradigma pendidikan ini. Benny menekankan pentingnya pemberdayaan guru sebagai agen perubahan. Pendidikan yang berbasis Pancasila membutuhkan guru yang tidak hanya berfungsi sebagai instruktur, tetapi juga sebagai pembimbing yang dekat dengan siswa, memberikan teladan yang baik dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila baik di dalam kelas maupun kehidupan sehari-hari.
Reformasi mendalam dalam pelatihan dan kompetensi guru perlu dilakukan agar mereka dapat mendidik siswa dengan pendekatan yang interaktif dan relevan. Benny percaya bahwa guru harus dibekali dengan kebebasan untuk mengajar dengan hati, sehingga nilai-nilai etis yang sesuai dengan tantangan zaman dapat tertanam dalam diri siswa. Selain itu, pembelajaran harus mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi, mencintai bangsa serta budaya Indonesia.
Menyusuri berbagai tantangan yang ada, Benny mengemukakan bahwa hilangnya nilai-nilai luhur dalam pendidikan merupakan salah satu isu utama. Dengan adanya pengaruh kapitalisme global, pendidikan kita seringkali terperangkap dalam paradigma yang mengutamakan hasil jangka pendek, sementara nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, persaudaraan, dan gotong royong seringkali terabaikan. Benny mengingatkan bahwa sistem pendidikan yang ada terlalu banyak mengandalkan pendekatan pengajaran monologis dan dogmatis, yang fokus pada penghafalan tanpa memberikan pemahaman menyeluruh kepada siswa.
Oleh karena itu, reformasi dalam penyusunan kurikulum pendidikan sangatlah penting. Pancasila harus menjadi landasan utama dalam merancang kurikulum dan metode pengajaran. Mengadaptasi nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan modern sangat penting agar siswa tidak hanya membaca dan menghafal, tetapi juga memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Benny juga menyerukan kepada BPIP untuk menyusun buku teks dan modul pendidikan yang tidak hanya mengandung teori, tetapi juga memberi inspirasi bagi siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dengan modul yang tepat, diharapkan dapat terbentuk pola pikir kritis dan etis di kalangan siswa, serta mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
Lebih jauh, Benny mengingatkan bahwa pendidikan dalam konteks seperti ini harus bersifat interaktif dan kontekstual, memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dan kritis terhadap situasi sosial yang ada. Dalam hal ini, siswa diharapkan mampu mempertanyakan kondisi sosial serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi bangsa.
Namun, tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini adalah hilangnya keteladanan dari para pemimpin dan penyelenggara negara. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan pemimpin dapat menghancurkan moralitas dan etika yang seharusnya menjadi pedoman bagi dunia pendidikan. Dalam pandangan Benny, perubahan pendidikan harus dimulai dari para pengambil kebijakan yang memiliki visi jelas dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
Benny mencatat bahwa pendidikan yang berlandaskan Pancasila tidak hanya akan mencetak generasi kompeten, tetapi juga individu yang memiliki integritas moral dan etika yang tinggi. Dengan kata lain, reformasi pendidikan yang menekankan Pancasila sebagai fondasi utama diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih cerdas, beretika, dan memiliki tanggung jawab sosial tinggi, demi tercapainya cita-cita bangsa yang lebih baik di masa depan.
