Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang dalam proses menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) khusus untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan pemberdayaan sektor tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa melalui penyusunan RPOJK ini, diharapkan akan tercipta ketahanan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih solid di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 12 Agustus 2024.
Dian mengungkapkan bahwa saat ini rancangan peraturan tersebut masih dalam tahap analisis, di mana OJK mengumpulkan masukan serta tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor UMKM itu sendiri maupun masyarakat luas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aspek dalam RPOJK dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional.
RPOJK ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang ini berfokus pada mendorong lembaga jasa keuangan, baik bank maupun non-bank, untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM. Dalam konteks ini, penjaminan pembiayaan untuk UMKM diupayakan menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga para pelaku usaha kecil dapat bersaing dengan lebih baik. Namun, semua ini tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko yang sesuai.
Skema Khusus untuk Pembiayaan UMKM
Dalam RPOJK, terdapat beberapa ketentuan yang akan diatur secara spesifik, di antaranya adalah penyusunan skema pembiayaan khusus bagi UMKM. Ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam proses penyaluran dana kepada pelaku usaha kecil. Melalui skema ini, diharapkan UMKM dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Selain itu, RPOJK juga menekankan pentingnya penggunaan perangkat penilaian kredit, atau yang sering disebut sebagai credit scoring. Penggunaan sistem ini akan membantu lembaga jasa keuangan dalam memberikan penilaian yang lebih akurat terhadap kelayakan kredit UMKM. Dengan demikian, akses mereka terhadap pembiayaan menjadi lebih mudah, karena risiko yang dihadapi oleh lembaga penyedia dana dapat diminimalisir.
Edukasi Keuangan dan Pengembangan SDM
Salah satu poin penting dalam RPOJK adalah kewajiban bagi lembaga jasa keuangan untuk melakukan edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Edukasi ini mencakup berbagai aspek penting seperti manajemen keuangan, pemasaran, serta pemahaman yang lebih baik terkait produk-produk keuangan yang tersedia. Dengan pengetahuan yang lebih baik, pelaku UMKM diharapkan dapat mengelola usaha mereka dengan lebih efektif dan berkelanjutan.
Tidak hanya itu, perkembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di dalam lembaga jasa keuangan pun menjadi fokus. Lembaga tersebut diharapkan dapat mempersiapkan tim yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mendukung akses pembiayaan UMKM. Hal ini penting agar mereka dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada para pelaku usaha kecil.
Dian Ediana Rae menambahkan bahwa dalam RPOJK ini, tidak ada kewajiban bagi lembaga jasa keuangan untuk menetapkan porsi kredit UMKM sebesar 30 persen dari total kredit yang mereka salurkan. Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi lembaga keuangan dalam menentukan strategi pembiayaan yang paling sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan UMKM.
Dampak Positif Terhadap Ekonomi Nasional
Dengan ditetapkannya RPOJK yang berfokus pada UMKM, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM sebagai sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tentu memerlukan dukungan yang lebih kuat dalam hal akses pembiayaan dan pengembangan kapasitas.
Melalui regulasi ini, OJK berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, dengan memberikan berbagai fasilitas yang memudahkan mereka dalam mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk berkembang. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan inovasi, serta memperkuat daya saing produk lokal di pasar.
Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
Penting untuk dicatat bahwa penyusunan RPOJK ini juga melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Suara dan aspirasi dari pelaku UMKM, asosiasi usaha, serta komunitas lainnya dianggap sebagai bagian integral dalam menyusun regulasi yang dapat benar-benar menjawab kebutuhan sektor ini. Pendekatan yang inklusif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari kebijakan yang akan diterapkan.
Pada akhirnya, langkah OJK dalam menyusun RPOJK khusus untuk UMKM menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor ini agar tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Dengan regulasi yang tepat, serta dukungan dari berbagai pihak, UMKM di Indonesia diharapkan dapat semakin berdaya, mandiri, dan berkontribusi signifikan dalam memajukan ekonomi bangsa.
