Pemerintah Indonesia saat ini masih belum memberikan keputusan terkait insentif untuk mobil hybrid, meskipun penantian tersebut semakin mendesak di kalangan pelaku industri otomotif. Pakar otomotif dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, mengingatkan bahwa setiap keputusan mengenai insentif perlu dipertimbangkan dengan matang. Hal ini mengingat kondisi pasar otomotif yang cenderung lesu saat ini. Yannes menekankan bahwa prioritas pemerintah saat ini lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik murni (battery electric vehicle/BEV). Oleh karena itu, penerapan insentif untuk mobil hybrid mungkin dapat menjadi beban fiskal bagi pemerintah, terutama jika penjualannya belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Yannes juga menyampaikan analisis mendalam mengenai potensi dampak penurunan penjualan mobil hybrid. Jika penjualan mobil hybrid mengalami penurunan drastis, hal itu bisa menggerogoti daya hidup industri komponen otomotif dalam negeri, yang saat ini berada dalam tekanan. "Bahaya serius jika sales [mobil hybrid] turun berpotensi menggerogoti daya hidup industri-industri komponen dalam negeri," tegas Yannes. Dalam pandangannya, mobil hybrid sebenarnya dipersepsikan sebagai teknologi transisi menuju kendaraan listrik murni, dengan segmentasi pasar yang berbeda dari calon pembeli BEV.
Menurut data yang dirilis oleh Gaikindo, penjualan mobil hybrid menunjukkan tren positif. Pada Agustus 2024, penjualan mobil hybrid mencapai 6.099 unit, meningkat 23,11% dibanding bulan sebelumnya. Di saat yang sama, penjualan BEV tercatat sebesar 5.290 unit, dengan peningkatan sebesar 23,91% dibanding bulan Juli. Meskipun peningkatan penjualan ini mengindikasikan adanya permintaan yang kuat, pemerintah tampaknya masih berhati-hati dalam memberikan insentif.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sempat mengakui bahwa beberapa pihak mengharapkan kebijakan baru untuk segmen hybrid. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mematuhi kebijakan yang ada dan tidak secara tegas menolak adanya insentif untuk mobil hybrid. Dalam pernyataannya, Airlangga mengungkapkan bahwa "selama ini tanpa insentif, penjualan hybrid sudah cukup baik." Pernyataan tersebut menunjukkan optimisme pemerintah terhadap potensi mobil hybrid meskipun tidak ada insentif khusus.
Penerapan pajak karbon juga muncul sebagai salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Menurut Yannes, pajak tersebut dapat menjadi pertimbangan yang adil untuk semua ekosistem industri otomotif, baik untuk mobil berbasis BBM (internal combustion engine/ICE), hybrid electric vehicle (HEV), maupun BEV. Prioritas ini sangat penting agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang tidak melemahkan ketahanan industri otomotif lokal, tanpa melupakan program utama dalam transisi menuju BEV.
Dari sudut pandang industri, potensi konsumen memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pemerintah dalam memberikan insentif. Mobil hybrid, yang memadukan mesin pembakaran dalam dan motor listrik, menawarkan kemudahan bagi konsumen yang masih ragu untuk beralih sepenuhnya ke BEV. Pemudahan dalam pengisian daya dan kapasitas tangki bahan bakar yang lebih besar menjadi daya tarik tersendiri. Namun, segmen pasar ini memiliki tantangannya tersendiri, mengingat banyak konsumen yang lebih memilih untuk menunggu perkembangan teknologi dan kebijakan yang lebih mendukung kendaraan listrik.
Karena ketidakpastian yang masih dirasakan, Yannes mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian lebih lanjut yang komprehensif terkait insentif untuk mobil hybrid, sehingga dapat membuat keputusan yang seimbang. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya mendukung industri otomotif secara keseluruhan, tetapi juga mempercepat transisi ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
Dengan kondisi pasar otomotif yang terus berubah, insentif untuk mobil hybrid nampaknya akan menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan dalam diskusi kebijakan otomotif ke depan. Kenaikan dalam angka penjualan mobil hybrid dapat memberikan sinyal kepada pemerintah bahwa konsumen mulai terbuka terhadap teknologi ini, namun langkah selanjutnya harus didasarkan pada analisis dan kajian mendalam agar tidak menambah beban fiskal yang dapat merugikan perekonomian negara.
Seiring dengan meningkatnya penjualan dan pemahaman masyarakat tentang kendaraan listrik, perhatian pemerintah dan pelaku industri terhadap potensi mobil hybrid akan semakin meningkat. Dengan demikian, keputusan yang diambil di masa depan harus dapat menciptakan ekosistem otomotif yang saling mendukung, memungkinkan Indonesia bertransformasi menuju era kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
