Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota negara hingga Keputusan Presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur resmi diterbitkan. Dalam pernyataannya pada Minggu, 4 Agustus 2024, Heru menyampaikan, "Jika Keppres belum ada, maka Jakarta masih tetap ibu kota." Ini menunjukkan bahwa Jakarta masih memegang peran penting dalam administrasi negara walaupun rencana pemindahan telah dicanangkan.
Sejak wacana pemindahan ibu kota bergulir, banyak pihak mempertanyakan keseriusan dan kesiapan IKN sebagai pengganti Jakarta. Heru Budi mengaku tidak memiliki informasi terkini mengenai kapan keppres pemindahan ibu kota itu akan terbit. Ketika ditanya apakah keputusan tersebut akan dikeluarkan setelah upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024, ia menjawab, "Wah saya belum monitor." Pertemuan konsentrasi pengurus kegiatan 17-an di IKN adalah fokus utama yang dia lakukan saat itu.
Pertimbangan pemindahan ibu kota ini semakin terang dengan adanya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2024. Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memilih untuk melaksanakan pelantikan di Jakarta. Keputusan ini didasari oleh beberapa alasan penting, salah satunya adalah kesiapan sarana dan prasarana Jakarta yang jauh lebih baik ketimbang di IKN.
Dasco menjelaskan keputusan tersebut tak hanya berdasarkan logistik, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kenyamanan tamu negara yang dijadwalkan hadir. "Jika pelantikan dilakukan di Jakarta, tamu-tamu bisa lebih mudah menginap pada lokasi-lokasi sekitar. Seperti Bali, Cengkareng, atau Tangerang," jelasnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur yang memadai agar acara tingkat nasional dapat terlaksana dengan baik, tanpa ada kendala yang berarti.
Lebih jauh, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno juga memberikan penjelasan terkait tertundanya penerbitan keppres pemindahan ibu kota. Dia menyatakan bahwa ada beberapa pertimbangan yang perlu dievaluasi, khususnya menyangkut pelantikan presiden dan wakil presiden baru. Pratikno berujar, “Kesiapan IKN itulah yang masih terus dimatangkan hingga saat ini.”
Menurutnya, pelantikan presiden dan wakil presiden harus dilakukan di ibu kota negara. Dengan demikian, segala aspek yang terkait dengan lokasi pelantikan menjadi variabel penting dalam keputusan pemindahan tersebut. “Jadi, jika ada keppres pemindahan, berarti harus siap juga untuk tempat pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru,” tutup Pratikno.
Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara memiliki banyak dimensi, baik dari segi administrasi, sosial, maupun ekonomi. Sementara Jakarta, sebagai ibu kota saat ini, memenuhi banyak kebutuhan penting bagi negara, termasuk dalam hal aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan pemerintahan.
Melihat situasi ini, berbagai elemen masyarakat dan pengamat juga menyoroti akan pentingnya dialog dan sosialisasi yang jelas dari pemerintah mengenai masa depan Jakarta dan IKN. Sebagai kota yang sudah terintegrasi dengan banyak jaringan bisnis dan masyarakat, memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah baru tidaklah sederhana. Diskusi dan kajian mendalam perlu dilakukan agar langkah ke depan tidak hanya memenuhi agenda pemindahan, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, tantangan bagi IKN Nusantara juga tak kalah besar. Infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi publik, dan layanan publik lainnya harus segera dibangun agar IKN dapat berfungsi dengan baik sebagai ibu kota baru. Rencana pembangunan IKN tentunya diharapkan tidak sekadar menjadi jargon, tetapi diwujudkan dalam bentuk kemajuan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Dengan masih jadinya Jakarta sebagai ibu kota, perencanaan yang matang menjadi sangat krusial. Semua stakeholder, baik pemerintah maupun masyarakat, diharapkan dapat berkolaborasi untuk menjaga kestabilan dan kemajuan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, langkah ke depan perlu diambil dengan hati-hati untuk memastikan transisi yang mulus ketika saatnya tiba untuk berpindah ke IKN Nusantara.
Di tengah berbagai dinamika ini, jelas bahwa Jakarta masih memiliki peran yang signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Masa depan kota ini dan rencana pemindahan ke IKN tetap menjadi perhatian utama, yang membutuhkan kebijakan yang cerdas dan efektif untuk menguntungkan seluruh rakyat Indonesia.
