Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengonfirmasi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 akan diterapkan dalam revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024. Dalam putusan ini, syarat usia minimal bagi calon kepala daerah akan dihitung dari tanggal penetapan pasangan calon, bukan dari tanggal pelantikan. Kebijakan ini akan berdampak signifikan bagi Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, yang ramai diperbincangkan akan maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Saat penetapan pasangan calon, Kaesang diperkirakan masih berusia 29 tahun, yang membuatnya tidak memenuhi syarat usia minimal yang ditetapkan.
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menyampaikan bahwa penghitungan usia minimal calon kepala daerah akan mulai berlaku sejak penetapan pasangan calon. “Pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 23 Agustus 2024. Penetapan ini tentu saja mengecilkan peluang Kaesang untuk ikut serta dalam Pilgub.
Lebih jauh, Afif menjelaskan bahwa KPU akan memperbarui Pasal 15 dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 agar sejalan dengan keputusan MK. Formulir pernyataan calon yang ada dalam lampiran PKPU juga akan disesuaikan untuk mencerminkan ketentuan baru tersebut. KPU akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh jajaran KPU di daerah untuk memastikan bahwa proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah mengikuti aturan baru sesuai dengan keputusan MK. Proses pendaftaran pasangan calon akan berlangsung antara 24 hingga 26 Agustus 2024.
Keputusan mengenai syarat usia calon kepala daerah ini muncul setelah adanya perubahan aturan dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa syarat usia dihitung saat pelantikan calon terpilih. Aturan ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama mengenai waktu yang tepat untuk memenuhi syarat usia minimal. Sebelumnya, ada dugaan bahwa banyak calon muda akan terganjal oleh ketentuan ini.
Namun, dengan putusan MK, syarat usia minimal diubah kembali sehingga dihitung sejak penetapan pasangan calon. Hal ini berangkat dari gugatan yang diajukan oleh dua mahasiswa, Fahrur Rozi dan Anthony Lee, terkait pasal 7 ayat (2) huruf e dalam UU 10/2016 tentang Pilkada. Mereka mendesak perubahan untuk memberikan kepastian hukum bagi calon yang ingin berpartisipasi dalam Pilkada.
Keputusan MK ini berdampak langsung kepada calon muda seperti Kaesang, yang memiliki keinginan untuk berkontribusi di pemerintahan dan berpartisipasi dalam Pilgub. Dengan ketentuan baru, jika Kaesang tidak memenuhi syarat usia pada saat penetapan pasangan calon, kemungkinan besarnya untuk maju akan tertutup.
Keputusan ini menciptakan situasi di mana partai politik harus mengevaluasi kembali calon-calon yang telah ada, terutama yang berasal dari generasi muda. Jika Kaesang tidak bisa maju, akan ada pencarian alternatif untuk calon yang dapat mewakili aspirasi pemilih muda. Hal ini memperlihatkan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan keseimbangan antara pengalaman dan keinginan untuk membawa suara generasi muda ke level pemerintahan yang lebih tinggi.
Kemungkinan akan ada dampak yang lebih luas lagi terkait dengan langkah-langkah ke depan yang akan diambil oleh partai-partai politik yang memiliki potensi untuk mendukung kandidat muda. Dengan demikian, evaluasi dan strategi yang baik akan diperlukan agar bisa memenuhi permintaan dan harapan publik. Penutupan kesempatan bagi Kaesang menjadi pengingat akan pentingnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan mengikuti perkembangan yang ada dalam dunia politik.
Dengan pengumuman pendaftaran yang akan dimulai, semua pihak akan memantau situasi ini dengan seksama. KPU dijadwalkan untuk memulai pendaftaran pasangan calon pada tanggal 27-29 Agustus. Dalam proses ini, penting bagi calon-calon untuk bersiap dengan segala persyaratan dan memahami perubahan terbaru yang ditetapkan oleh KPU dan MK.
Kabar ini menjadi perhatian tidak hanya bagi pendukung Kaesang, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menginginkan keterwakilan generasi muda dalam pemerintahan. Apakah peluang yang muncul setelah adanya keputusan KPU dan MK ini akan diisi oleh tokoh muda lainnya? Ataukah akan terjadi ketidakpastian yang berlanjut hingga pendaftaran calon ditutup?
Secara keseluruhan, keputusan terbaru ini memberi tekanan pada partai politik untuk menata ulang visi mereka dan memperhitungkan apakah mereka akan tetap mengusung calon muda dalam Pilgub. Semakin jelas bahwa syarat usia dan mekanisme penghitungan usia akan terus menjadi isu penting di dalam perpolitikan Indonesia, terutama menjelang pemilu yang semakin dekat.
Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh lembaga-lembaga berwenang memiliki dampak langsung pada dinamika politik, dan bagaimana para calon diharapkan untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Dengan pergeseran kebijakan yang terjadi, bisa jadi kita akan menyaksikan munculnya wajah-wajah baru di kancah politik, memperkaya pilihan bagi pemilih di seluruh Indonesia.
