Insiden kebakaran mobil listrik yang terjadi di area basement apartemen baru-baru ini telah mengundang perhatian besar dari Pemerintah Korea Selatan (Korsel). Sebagai respons terhadap insiden tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang melarang kendaraan listrik (EV) dengan baterai yang terisi lebih dari 90 persen untuk parkir di area bawah tanah. Aturan ini diharapkan mulai berlaku pada September 2024.
Dalam peraturan yang baru diterapkan itu, pemilik EV diwajibkan untuk membatasi pengisian daya baterai hingga tidak lebih dari 90 persen. Pemerintah juga menetapkan standar keselamatan baru bagi produsen kendaraan listrik, di mana selisih antara kapasitas maksimum baterai dan yang dapat digunakan akan diperbesar menjadi 10 persen, meningkat dari sebelumnya yang hanya 3-5 persen. Pemilik kendaraan listrik yang mematuhi aturan ini akan mendapatkan sertifikat khusus yang memungkinkan mereka untuk parkir di basement.
Pembatasan pengisian daya juga dikenakan di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Pemerintah telah menetapkan batasan pengisian hingga 80 persen di seluruh SPKLU yang ada di Korsel. Langkah ini diterapkan untuk semua operator SPKLU dengan dalih bahwa pengisian daya yang berlebihan dapat berpotensi membahayakan.
Namun, langkah pemerintah ini tidak sepenuhnya disetujui oleh para pakar dan pemilik kendaraan listrik. Profesor Yoon Won-sub, seorang pengajar di Universitas Sungkyunkwan yang juga kepala riset baterai, menyatakan bahwa pengisian daya baterai yang berlebih bukanlah penyebab langsung dari kebakaran yang melibatkan kendaraan listrik. Ia menjelaskan bahwa kendaraan listrik dirancang tidak pernah untuk terisi penuh, meskipun tampil di dashboard menunjukkan angka 100 persen.
Prof. Yoon menambahkan bahwa pengisi daya lithium-ion, misalnya tipe baterai nickel cobalt manganese, dirancang untuk menyimpan daya maksimum 275 mAh, namun dalam penggunaan sehari-hari, baterai tersebut hanya terisi sekitar 210 mAh. Keseimbangan ini, menurutnya, digunakan pabrikan untuk mengindikasikan kondisi penuh.
Banyak pemilik EV merasa kebijakan ini mengurangi kenyamanan mereka dan mengganggu kemampuan mereka untuk menggunakan kendaraan listrik. Dalam diskusi yang berkembang di kalangan pemilik EV, mereka menunjukkan adanya pertentangan antara kebijakan pemerintah yang mendorong peralihan menuju kendaraan ramah lingkungan ini, sementara di sisi lain menerapkan berbagai pembatasan yang cukup ketat dalam penggunaan dan parkir.
Dampak kebijakan ini pun menjadi sorotan, di mana banyak pemilik kendaraan elektrik merasa terjebak dalam dilema. Mereka mengeluhkan bahwa batasan pengisian daya dapat mengurangi jarak tempuh yang menjadi salah satu faktor utama dalam penggunaan kendaraan listrik. Keputusan untuk menerapkan aturan semacam ini menjadi tantangan untuk kepatuhan di kalangan pemilik EV yang ingin mendukung transisi menuju kendaraan ramah lingkungan.
Pemerintah Korsel, di satu sisi, berupaya untuk meningkatkan keamanan publik dan mengurangi risiko kebakaran di area parkir yang padat. Namun, di sisi lain, mereka mungkin perlu mempertimbangkan kembali kebijakan yang diambil agar tidak mempersulit pemilik kendaraan listrik, terutama ketika banyak negara di seluruh dunia sedang mempromosikan penggunaan EV sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah polusi dan perubahan iklim.
Isu keselamatan kendaraan listrik dan regulasi yang menyertai tentu akan tetap menjadi topik penting dalam diskusi kebijakan transportasi ke depan. Pembakaran yang melibatkan kendaraan listrik, meskipun masih terbilang jarang, tetap menjadi pengingat bahwa industri otomotif, terutama dalam transisi ke kendaraan listrik, harus terus beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan yang dihadapi.
Dalam konteks ini, dialog antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, produsen kendaraan, dan pemilik mobil, menjadi sangat penting untuk mencari solusi yang dapat meminimalisir risiko sekaligus mendukung pertumbuhan dan adopsi kendaraan yang lebih bersih dan efisien. Protes dari pemilik EV, yang melihat kebijakan ini sebagai langkah mundur dalam penggunaan kendaraan listrik, perlu ditanggapi secara serius agar tercipta kebijakan yang lebih seimbang dan mendukung seluruh ekosistem kendaraan ramah lingkungan.
Sebagai negara yang berkomitmen untuk mengurangi emisi dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan, Korsel menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa transisi ini tidak hanya aman tetapi juga feasible bagi masyarakatnya. Menjaga keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan penggunaan kendaraan listrik adalah langkah krusial dalam mewujudkan masa depan transportasi yang lebih berkelanjutan.
