Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyoroti empat pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini diungkapkan Huda dalam sebuah konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 6 September 2024. Ia menjelaskan bahwa peningkatan pengetahuan siswa tentang sejarah bangsa juga merupakan bagian penting dari upaya ini. "Itu bagian dari ekses, dari upaya kita yang belum memenuhi target dari peningkatan mutu dan kualitas pendidikan kita," kata Huda, menekankan pentingnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan di Tanah Air.
Adapun keempat pekerjaan rumah yang disampaikan Huda adalah mutu dan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, manajemen pendidikan, dan infrastruktur pendidikan. Dalam konteks ini, Huda mendorong adanya dana wajib atau anggaran wajib yang dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan menolak ide untuk mengkaji ulang alokasi tersebut. Menurutnya, setiap pengurangan atau perubahan pada anggaran pendidikan akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.
Pernyataan Huda muncul setelah Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Rabu, 4 September 2024, mengusulkan agar anggaran wajib pendidikan dikaji ulang dari 20 persen belanja negara menjadi 20 persen dari pendapatan negara. Sri Mulyani beralasan bahwa mengalihkan alokasi dari belanja negara ke pendapatan negara akan mengurangi ketidakpastian yang sering terjadi dalam alokasi anggaran. "Kami sudah membahasnya di Kementerian Keuangan, ini caranya mengelola APBN tetap comply atau patuh dengan konstitusi, di mana 20 persen setiap pendapatan kita harusnya untuk pendidikan," kata Sri Mulyani.
Syaiful Huda menjelaskan bahwa perubahan aturan mengenai anggaran pendidikan dapat menciptakan situasi yang tidak stabil untuk mendanai sektor pendidikan. Menurutnya, jika anggaran pendidikan diambil dari belanja negara, maka kemungkinan adanya fluktuasi dan ketidakpastian akan meningkat. Huda berusaha menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi salah satu prioritas utama dalam perencanaan anggaran negara, agar dapat memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Kurikulum pendidikan juga menjadi perhatian utama dalam pembicaraan ini. Huda mengungkapkan bahwa kurikulum yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Dalam dunia yang semakin kompleks dan berubah cepat, pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Relevansi kurikulum menjadi penting agar siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang relevan di dunia kerja.
Satu aspek yang tidak kalah penting, yaitu manajemen pendidikan, diharapkan dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Huda mencatat bahwa pengelolaan sumber daya pendidikan, baik berupa tenaga pengajar maupun fasilitas belajar, perlu ditingkatkan. Pelatihan dan peningkatan kemampuan guru juga menjadi fokus penting agar dapat mengajar dengan metode yang lebih inovatif dan bermanfaat bagi perkembangan siswa.
Infrastruktur pendidikan menjadi topik lain yang juga perlu perhatian serius. Menurut Huda, pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah, fasilitas olahraga, dan ruang kelas yang memadai, sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dalam hal ini, alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah.
Huda menyatakan bahwa keempat poin ini merupakan hal mendasar yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dia berharap dengan adanya dorongan dari Komisi X DPR, pemerintah dapat lebih fokus dalam upaya penyelesaian masalah pendidikan. "Kami berharap para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mencari solusi nyata atas permasalahan ini," tutup Huda.
Penting untuk diingat bahwa pendidikan adalah salah satu sektor yang sangat krusial bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Sehingga, perbaikan di sektor ini tidak hanya akan berdampak pada individu, tetapi juga akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan. Komisi X DPR RI berkomitmen akan terus memantau perkembangan dan kemajuan dalam sektor pendidikan, serta mendorong kebijakan yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam konteks ini, publik diharapkan dapat ikut serta dalam menyuarakan aspirasi dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan dunia pendidikan di Indonesia. Dengan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, diharapkan solusi yang diambil dapat memberikan dampak positif untuk menciptakan generasi yang lebih unggul dan siap menghadapi tantangan di era global.
