Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkomitmen serius untuk melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan budaya di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sekitarnya. Dalam acara Festival Harmoni Budaya Nusantara (FHBN) 2024 yang digelar di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek, Sjamsul Hadi, menjelaskan bahwa upaya ini bertujuan untuk mendorong eksistensi dan pemberdayaan masyarakat adat melalui pendekatan kearifan lokal.
Sjamsul menekankan pentingnya penguatan masyarakat adat di wilayah IKN. “Kemendikbudristek mendorong penguatan masyarakat adat di sini, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, salah satunya melalui sekolah lapangan kearifan lokal dan program-program pemberdayaan lainnya,” ujarnya. Inisiatif ini tidak hanya mengedepankan pelestarian budaya, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat adat dengan memperkenalkan kuliner tradisional, produk pertanian, dan karya seni mereka.
Dalam konteks ini, Sjamsul menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sekitar 200 objek pemajuan kebudayaan, yang mencakup berbagai aspek budaya seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, bahasa, seni, dan olahraga tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa Kemendikbudristek serius dalam mendokumentasikan dan mempromosikan kekayaan budaya lokal yang ada di sekitar IKN.
Advokasi Masyarakat Adat
Menghadapi berbagai isu yang muncul, termasuk isu terkait penggusuran masyarakat adat, Kemendikbudristek, bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan instansi terkait lainnya, terus menjalankan advokasi yang proaktif. Sjamsul menegaskan bahwa tidak ada penggusuran terhadap masyarakat adat di IKN. “Kami mendengar isu penggusuran lalu langsung turun ke lapangan, berkoordinasi dengan kepala desa dan pemangku adat. Pada prinsipnya tidak ada penggusuran, tetapi ada bangunan yang disewa oleh orang luar,” jelasnya.
Isu penggusuran ini menjadi salah satu perhatian utama karena masyarakat adat seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam setiap proses pembangunan. Kemendikbudristek berkomitmen untuk melakukan advokasi terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat, termasuk penyelesaian masalah ganti rugi yang telah ditangani dengan baik hingga saat ini.
Inventarisasi Data Masyarakat Adat
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Lestari, menambahkan bahwa saat ini timnya tengah melakukan inventarisasi data masyarakat adat yang tinggal di sekitar IKN. Inventarisasi ini mencakup area yang berbatasan dengan IKN, seperti Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara. “Kami sedang menginventarisasi masyarakat adat di kabupaten-kabupaten yang berdekatan dengan IKN, yang jaraknya hanya 30 menit sampai satu jam,” kata Lestari.
Menurutnya, langkah ini sangat penting agar masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut dapat dipersiapkan dengan baik dalam menghadapi pergeseran budaya dan perkembangan yang terjadi. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa suara masyarakat adat tetap diakui dan diangkat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan IKN.
Misi Pelestarian Budaya Lokal
Sjamsul Hadi menekankan bahwa meskipun IKN merupakan proyek besar yang diharapkan mampu menjadi simbol kemajuan bangsa, pelestarian budaya lokal tetap menjadi prioritas. Kemendikbudristek berkomitmen untuk menyiapkan generasi muda masyarakat adat agar tetap mampu mempertahankan dan mengembangkan budaya mereka. “Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk menghadapi masalah-masalah adat. Sesuai janji Presiden Jokowi, kami tetap mengedepankan budaya lokal,” tegasnya.
Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Kemendikbudristek berusaha keras untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada keberlanjutan budaya yang telah ada sejak lama. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian identitas budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat.
Peran masyarakat adat di IKN tidak boleh dianggap sepele. Mereka adalah penanda sejarah, tradisi, dan kearifan lokal yang harus tetap ada di tengah arus modernisasi. Dengan melibatkan masyarakat adat, pembangunan budaya di IKN diharapkan dapat tercipta dengan lebih baik dan lebih inklusif. Melalui serangkaian program dan inisiatif ini, diharapkan masyarakat adat dapat memainkan peran aktif dalam membentuk identitas baru IKN yang kaya akan nilai-nilai kultural dan kearifan lokal.
Membangun Kolaborasi
Oleh karena itu, penting untuk membangun kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan tidak hanya akan mendatangkan keuntungan bagi mereka secara ekonomi, tetapi juga akan menguatkan jaringan sosial dan budaya yang ada. Adanya ruang untuk menampilkan kuliner tradisional, produk lokal, serta karya seni akan membantu melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia di kancah nasional bahkan internasional.
Dengan langkah-langkah yang sedang diambil oleh Kemendikbudristek dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan budaya lokal di IKN dapat terus tumbuh dan berkembang, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini merupakan sebuah harapan untuk menciptakan sebuah Ibu Kota yang tidak hanya modern dan inovatif, tetapi juga kaya akan nilai-nilai budaya yang berakar pada masyarakat adatnya.
