Kekerasan dalam lingkungan pendidikan bukan hanya isu sosial yang bersifat temporer, tetapi merupakan ancaman yang serius bagi perkembangan generasi mendatang. Dalam konteks ini, Gubernur Akademi Bela Negara Partai NasDem, TNI (Purn) IGK Manila, menekankan bahwa proses pendidikan yang aman dan nyaman merupakan syarat utama bagi keberhasilan pendidikan.
Dalam wawancara yang berlangsung di Workshop Manajemen Konflik Berbasis Sekolah (MKBS) yang diadakan pada 5 Agustus 2024 di NasDem Tower, Jakarta, Manila menyatakan dengan tegas bahwa kekerasan menggagalkan proses pendidikan. Menurutnya, banyak hal besar dalam pendidikan yang mengalami kegagalan akibat dampak kekerasan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi pendidikan bebas dari kekerasan, yang mana Manila menegaskan bahwa “keadaan pendidikan tanpa kekerasan adalah kebutuhan yang mendasar.”
Dalam konteks kekerasan di pendidikan, Manila menyerukan perlunya strategi tepat untuk mengatasi dan meningkatkan situasi tersebut. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip seperti nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta hak untuk hidup dan berkembang. Prinsip-prinsip ini sangat penting guna mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak-anak. Manila berharap agar ke depan, kasus kekerasan di dunia pendidikan dapat diminimalisir, sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan seharusnya.
Workshop MKBS ini merupakan bagian dari rangkaian pra-Kongres III Partai NasDem, yang rencananya akan digelar pada 25-27 Agustus 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC). Kegiatan ini menghadirkan dua tema diskusi penting, yaitu Manajemen Sekolah untuk Merespons Perundungan dan Pengembangan Kapasitas Guru untuk Merespons Perundungan. Diskusi-diskusi ini menjadi momentum yang strategis bagi pengambilan langkah-langkah konkret dalam menangani masalah kekerasan di dunia pendidikan.
Kekerasan dalam pendidikan, terutama perundungan, telah menjadi masalah yang meluas dan memengaruhi banyak siswa di berbagai tingkatan. Menurut laporan UNICEF, lebih dari 1 dari 3 siswa di seluruh dunia mengalami perundungan di sekolah. Dalam konteks Indonesia, masalah ini masih sangat relevan, dan dampaknya dapat mengakibatkan tidak hanya hilangnya motivasi belajar, tetapi juga gangguan kesehatan mental dan fisik siswa. Dengan kata lain, kekerasan tidak hanya merusak proses pendidikan, tetapi juga berpotensi menghancurkan harapan dan impian para generasi penerus.
Kekerasan di sekolah sering kali terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perundungan verbal hingga fisik, serta cyberbullying yang semakin marak di era digital saat ini. Oleh karena itu, penting bagi semua elemen yang terlibat dalam dunia pendidikan, termasuk guru, orang tua, dan pemerintah, untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak.
Pemerintah, sebagai pengambil kebijakan, diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Hal ini bisa dilakukan melalui penerapan program yang mengedukasi siswa dan guru tentang nilai-nilai toleransi, empati, dan saling menghormati. Selain itu, perlu adanya pelatihan bagi tenaga pendidik agar memiliki kemampuan dalam mengelola konflik dan merespons situasi kekerasan yang mungkin terjadi di sekolah.
Dalam diskusi di Workshop MKBS, pemaparan tentang manajemen konflik berbasis sekolah menjadi poin penting. Manajemen yang baik dapat menjadi solusi dalam menangani konflik sebelum berlanjut menjadi kekerasan. Pengembangan kapasitas guru untuk merespons perundungan juga dianggap sangat penting, karena mereka adalah garda terdepan dalam mendidik dan melindungi siswa. Guru yang terlatih dan memiliki kompetensi dalam menangani konflik dan kekerasan akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif.
Kegiatan seperti workshop ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen semua pihak dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di sekolah. Manila menekankan bahwa pencegahan kekerasan adalah tanggung jawab bersama, yang memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan media.
Masyarakat pun memiliki peran penting dalam membantu menciptakan pendidikan yang bebas dari kekerasan. Edukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya lingkungan belajar yang aman bisa menjadi langkah awal dalam mengurangi kekerasan. Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan mendidik mereka mengenai cara mendukung anak-anak mereka di sekolah juga menjadi hal yang krusial.
Menghadapi tantangan kekerasan dalam pendidikan, penting untuk terus memperbarui pendekatan dan strategi yang digunakan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, akan ada korelasi yang lebih baik menuju pencapaian pendidikan yang berkualitas dan aman. Kekerasan adalah musuh besar yang harus diberantas bersama, agar para pelajar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung asas belajar yang menyenangkan dan konstruktif.
Dalam rangka menyukseskan harapan tersebut, komitmen dari pihak-pihak berwenang dan kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya berkualitas, tetapi juga bebas dari kekerasan, agar terwujud generasi yang cerdas dan berkarakter. Dengan langkah-langkah yang tepat dan strategi yang terencana, masa depan pendidikan yang aman dan nyaman bukanlah hal yang mustahil untuk diraih.
