Pavel Durov, CEO dan pendiri platform messaging Telegram, ditangkap oleh pihak kejaksaan Prancis pada hari Senin, 26 Agustus 2024, di Bandara Beauvais, yang berlokasi sekitar 80 km utara dari Paris. Penangkapan tersebut merupakan bagian dari sebuah investigasi yang melibatkan dugaan kejahatan serius, termasuk pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan yang terjadi di platform Telegram.
Pernyataan resmi oleh Jaksa Prancis, Laure Beccuau, mengungkapkan bahwa Durov ditangkap dalam rangka investigasi yang telah dimulai sejak 8 Juli 2024. Investigasi ini ditujukan untuk menelusuri aktivitas ilegal yang diduga dijalankan melalui platform Telegram. Selama pernyataan tersebut, Jaksa Beccuau menjelaskan bahwa kejahatan yang sedang diselidiki meliputi operasi ilegal, pencucian uang, penolakan memberikan informasi kepada pihak berwajib, serta penyediaan layanan kriptografi yang dimanfaatkan oleh para penjahat.
Menanggapi berita penangkapan ini, muncul berbagai reaksi dari publik dan tokoh masyarakat. Di media sosial, netizen terutama menganggap penangkapan Durov sebagai upaya untuk mengekang kebebasan berpendapat. Elon Musk, CEO X (dulu dikenal sebagai Twitter), menjadi salah satu tokoh yang menunjukkan solidaritas kepada Durov dengan meluncurkan tagar #FreePavel di akunnya. Musk menyatakan kepedulian terhadap kebebasan berpendapat di Eropa dan mengritik penangkapan Durov.
Sementara itu, pandangan berbeda muncul dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang juga menggunakan platform X untuk mengklarifikasi situasi tersebut. Dalam pernyataannya pada hari yang sama, Macron menekankan bahwa penangkapan Durov sepenuhnya terkait dengan proses hukum dan tidak memiliki motif politik. Ia menegaskan komitmen Prancis terhadap kebebasan berekspresi dan inovasi, serta menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum tidak ditujukan untuk meredam suara individu atau menghalangi kebebasan berpendapat.
Penangkapan Pavel Durov ini menuai perhatian karena Telegram sendiri telah menjadi platform yang kontroversial, dengan beberapa laporan menyebutkan bahwa aplikasi tersebut sering disalahgunakan untuk kegiatan ilegal. Keberadaan Telegram yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara anonim menjadikannya sarana yang menarik bagi para pelaku kriminal, dan Durov telah menghadapi kritik terkait perlunya regulasi yang lebih ketat di platformnya untuk mencegah penyalahgunaan.
Sebagai langkah tambahan, Kejaksaan Prancis melakukan investigasi menyeluruh tidak hanya terhadap Durov tetapi juga terhadap sejumlah individu lain yang tidak disebutkan namanya, dalam upaya untuk mengidentifikasi jaringan kriminal yang memanfaatkan platform Telegram dalam aktivitas mereka. Kejaksaan menyatakan bahwa mereka secara aktif bekerja untuk menuntaskan kasus ini dan mengungkap fakta-fakta yang lebih mendalam tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi di platform tersebut.
Penting untuk dicatat bahwa meski Durov ditangkap dalam konteks penyelidikan ini, ia masih memiliki hak untuk membela dirinya dalam jalur hukum yang berlaku. Durov diperkirakan akan ditahan sampai hari Rabu, 28 Agustus, dan selama periode tersebut, penyelidikan akan terus berlangsung. Ini membawa perhatian besar tidak hanya kepada sistem hukum Prancis namun juga kepada potensi dampak yang lebih luas pada kebijakan privasi dan regulasi internet yang berlaku di Eropa.
Sebagai CEO Telegram, tanggung jawab Durov atas konten yang tersedia di platformnya menjadi sorotan. Penangkapan ini menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai peran media sosial dalam masyarakat dan bagaimana perusahaan teknologi dapat mencegah penyalahgunaan yang terjadi di platform mereka. Adanya tantangan dalam menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dan responsibilitas hukum bagi penyedia layanan online semakin menjadi isu yang kompleks.
Kejaksaan Prancis telah menunjukkan bahwa meskipun ada perdebatan mengenai kebebasan berbicara dan regulasi, mereka berkomitmen untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari potensi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas ilegal di platform digital. Penangkapan ini merupakan sinyal bahwa penegakan hukum tidak mengenal batasan di dunia digital, dan para pelaku yang dianggap melanggar hukum akan dihadapkan pada konsekuensinya.
Dengan perkembangan ini, banyak pihak yang mengikuti dan menganalisis situasi secara mendalam. Reaksi masyarakat dan pengamat hukum terhadap penangkapan Durov mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang bagaimana negara menangani isu kebebasan berekspresi dalam lingkungan digital yang terus berkembang.
Dari sisi Telegram, perusahaan menghadapi tantangan baru untuk memastikan bahwa platform mereka tidak digunakan untuk aktivitas ilegal, serta bagaimana Durov sebagai pendiri akan menghadapi konsekuensi hukum yang dihadapi. Jelas bahwa situasi ini akan menjadi sorotan utama di media dan menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai keamanan siber dan regulasi media sosial di seluruh dunia.
