Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap solid dan mengikuti aturan yang ada demi kemajuan bersama, serta menjaga kestabilan dunia usaha dan ekonomi Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, sebagai upaya menjaga integritas organisasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Antara pada 15 September 2024, Arsjad Rasjid mengajak seluruh anggota dan pengurus Kadin untuk tetap solid dan tegak lurus, dalam rangka menegakkan aturan dan menjalankan program-program organisasi. Ia menegaskan bahwa Kadin merupakan wadah bagi para pengusaha Indonesia, dan setiap langkah yang diambil harus berfokus pada kepentingan bersama.
Kepatuhan pada AD/ART dan Peraturan yang Berlaku
Arsjad menekankan pentingnya kepatuhan Kadin pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2022. Dengan struktur organisasi yang jelas, Kadin berkomitmen untuk menjadi satu-satunya organisasi yang mewakili dunia usaha di Indonesia. Dalam konteks ini, Kadin memiliki tugas besar untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen serta visi Indonesia Emas 2045.
"Masih banyak tugas ekonomi yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan ke depan, kita harus bisa memastikan organisasi-organisasi kita tetap berjalan sesuai kepentingan. Mari kita bekerja sama, gotong royong mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen untuk Indonesia Emas 2045," terang Arsjad.
Dinamika Internal dan Musyawarah Nasional Luar Biasa
Kadin saat ini dihadapkan pada dinamika internal yang cukup signifikan dengan adanya penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024. Munaslub tersebut diinisiasi oleh Dewan Pertimbangan dan beberapa pengurus Kadin, yang menghasilkan kesepakatan untuk menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 menggantikan Arsjad Rasjid.
Namun, Arsjad menanggapi situasi ini dengan menegaskan bahwa Kadin tidak akan ragu untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, terutama yang tidak sesuai dengan AD/ART. Ia berkomitmen untuk mengambil tindakan pendisiplinan kepada pihak-pihak yang terlibat guna memastikan Kadin tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh pengusaha dari mikro hingga besar.
Pentingnya Ketentuan AD/ART dalam Organisasi
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin, Dhaniswara K. Harjono, mengemukakan bahwa berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia Pasal 18, penyelenggaraan Munaslub hanya bisa dilakukan jika terdapat pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan, atau jika Dewan Pengurus tidak berfungsi. Ia menegaskan bahwa tidak ada bukti maupun surat peringatan yang menunjukkan adanya pelanggaran oleh Ketua Umum atau Dewan Pengurus Kadin.
Lebih jauh, Yukki Nugrahawan Hanafi, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi menerangkan bahwa Munaslub yang telah berlangsung tidak hanya dianggap ilegal, tetapi juga mengganggu keharmonisan organisasi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian inklusif dan berkelanjutan.
Penolakan Terhadap Munaslub
Penolakan terhadap pelaksanaan Munaslub ini juga datang dari 21 dari total 35 Kadin Provinsi di Indonesia. Provinsi-provinsi tersebut termasuk Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan banyak lainnya yang secara tegas menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Arsjad Rasjid. Penolakan ini menunjukkan betapa pentingnya konsensus dalam suatu organisasi yang besar seperti Kadin, di mana keberagaman kepentingan dan pandangan harus dijalin dalam sebuah kesatuan.
Dengan semangat gotong royong, Kadin berusaha untuk kembali pada jalur yang benar dan mengkonsolidasikan kekuatan. Hal ini sangat penting di tengah tantangan ekonomi yang ada saat ini, ditambah dengan berbagai dinamika yang muncul akibat pergeseran kepemimpinan dalam internal organisasi.
Sebagai langkah ke depannya, Kadin berharap bahwa semua pihak dapat berkomitmen untuk menjaga dan menegakkan aturan yang ada. Kadin harus menjadi lembaga yang mendukung pencapaian visi pembangunan Indonesia, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, Kadin Indonesia tetap optimis bahwa dengan kerjasama dan sinergi semua pengusaha dan stakeholder, visi besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan internal, cita-cita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang substansial tetap menjadi fokus utama Kadin Indonesia.
