Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa hingga minggu ke-33 tahun 2024, terdapat 181.079 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 1.079 kematian di seluruh Indonesia. Angka kematian ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023, di mana terdapat 44.438 kasus DBD dengan 322 kematian. Lonjakan penyebaran DBD ini menandakan peringatan serius bagi masyarakat untuk tidak menganggap remeh penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini.
Kota Bandung menjadi salah satu wilayah terparah dalam kasus DBD, dengan laporan 46.594 kasus dan 281 kematian hingga awal September 2024. Dr. R. Vini Adiani Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan serius dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD. "Setiap tahun, banyak warga terkena dampak penyakit ini, terutama di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi," ujarnya.
Tingginya angka kasus DBD di Bandung dan Jawa Barat ini mendorong pemerintah daerah untuk mengambil tindakan. Dr. Vini menekankan bahwa pencegahan DBD memerlukan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. "Pencegahan DBD bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tanggung jawab bersama," imbuhnya. Dalam rangka mengurangi kasus DBD, pemerintah menerapkan program pengendalian vektor dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya pencegahan.
Strategi pencegahan yang diusung melibatkan praktik 3M Plus, di mana masyarakat diajak untuk Menguras tempat penampungan air, Menutup tempat penyimpanan air, dan Mengubur barang-barang yang bisa jadi tempat nyamuk berkembang biak, serta vaksinasi sebagai tindakan tambahan yang penting. Vaksin sudah tersedia untuk kelompok usia 6 hingga 45 tahun dan disarankan oleh beberapa asosiasi medis untuk anak-anak usia 6-18 tahun dan orang dewasa usia 19-45 tahun.
Dr. Anas Ma’ruf, Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan RI, menegaskan bahwa Indonesia dihadapkan pada beban yang signifikan terkait DBD. "Pemerintah telah menyusun strategi nasional yang komprehensif untuk memerangi penyakit ini dengan fokus pada penguatan sistem surveilans dan pengendalian vektor," terang dr. Anas.
Sejumlah konsep yang keliru masih dapat ditemui di masyarakat terkait DBD. Banyak orang beranggapan bahwa mereka yang pernah terinfeksi DBD akan kebal dan tidak mungkin terinfeksi lagi. Dr. Buti A. Azhali, SpA, MKes, memperingatkan bahwa infeksi DBD dapat terjadi kembali karena empat serotipe virus dengue yang berbeda. Hal ini memperjelas bahwa peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai DBD, serta langkah-langkah pencegahan yang tepat, sangatlah penting.
Kegiatan edukasi yang bertajuk "Langkah Bersama Cegah DBD" dilakukan di Bandung sebagai salah satu upaya pemerintah melibatkan masyarakat dalam pencegahan DBD. Kegiatan yang berlangsung di Mal Paskal berlangsung dari 6 hingga 8 September 2024 dan menampilkan berbagai informasi serta edukasi tentang DBD dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh masyarakat.
Andreas Gutknecht, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, menegaskan perlunya kolaborasi untuk mengatasi masalah ini. "Bersama, kita akan mampu menjadikan DBD bukan lagi penyakit yang menakutkan, dan menciptakan Kota Bandung bebas DBD," imbuhnya.
Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan aktif dalam pencegahan DBD. Dengan potensi penyebaran yang cepat dan bahayanya, DBD merupakan masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian serius. Angka kematian yang meningkat menjadi sinyal bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu berperan aktif untuk mengatasi tantangan ini. Melalui langkah-langkah pencegahan yang tepat, kesadaran kolektif, dan penggunaan vaksinasi, diharapkan angka kasus dan kematian akibat DBD dapat ditekan secara signifikan di tahun-tahun mendatang.
Oleh karena itu, upaya pencegahan DBD harus menjadi prioritas utama, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Bandung. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa DBD tidak dapat dianggap remeh, dan langkah-langkah pencegahan melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan serius.
