Sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Aceh, hingga Bali, menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berlangsung dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Kebijakan pemutihan ini diharapkan dapat meringankan beban pajak masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki tunggakan pajak.
Program Pemutihan Pajak Kendaraan memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak dengan melunasi pokok pajak saja tanpa harus membayar denda keterlambatan. Ini adalah kesempatan yang berharga bagi pemilik kendaraan yang ingin memperbarui status pajak masing-masing.
Secara umum, program pemutihan ini merupakan kewenangan pemerintah daerah, sehingga jenis keringanan dan rentang waktu yang ditawarkan dapat bervariasi antar daerah. Setiap wilayah memiliki jadwal dan keringanan yang berbeda-beda. Berikut adalah jadwal pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jakarta hingga Bali:
DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang menawarkan pemutihan pajak. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mulai menggelar kebijakan relaksasi pajak mulai 11 Juni hingga 31 Agustus 2024. Kebijakan ini diambil untuk memperingati HUT ke-497 Kota Jakarta dan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Pemutihan ini mencakup penghapusan sanksi administrasi untuk PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), walaupun Bapenda masih akan memungut Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sesuai ketentuan.
Sementara itu, di Jawa Barat, Bapenda memberikan program kemudahan berupa diskon sebesar 10% untuk PKB, yang berlaku terbatas dari 1 April hingga 23 Desember 2024. Namun, diskon hanya dapat diperoleh di Samsat Digital Terminal Leuwipanjang, membuat aksesnya lebih terbatas bagi masyarakat.
Berlanjut ke Jawa Tengah, pengumuman terkait program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini berlangsung dari 20 Mei hingga 19 Desember 2024. Keringanan yang ditawarkan meliputi pembebasan BBNKB II dan diskon pajak tahun berkala. Khusus untuk tunggakan PKB, keringanan juga bakal berlangsung hingga 20 Agustus 2024, memberikan waktu yang cukup bagi pemilik kendaraan untuk memperbaiki status pajaknya.
Di Kepulauan Riau, pemutihan pajak dimulai dari 5 Agustus hingga 5 Oktober 2024. Program ini menarik karena menawarkan pengurangan pokok tunggakan PKB hingga 50%, serta pembebasan sanksi administrasi. Selain itu, denda SWDKLJJ dan BBNKB II akan dihapus selama masa pemutihan ini.
Pemprov Aceh juga tak mau ketinggalan dengan program pemutihan pemungutan pajak yang diberlakukan dari 18 Desember 2023 hingga 31 Desember 2024. Dalam program ini, masyarakat dapat menikmati pembebasan pajak progresif dan denda pajak kendaraan bermotor. Untuk mendapatkan keringanan ini, masyarakat diharuskan membawa STNK dan KTP asli sesuai nama yang tertera pada STNK.
Beralih ke Bali, pemutihan pajak 2024 dimulai pada 14 Agustus hingga 30 September. Pada periode ini, pemilik kendaraan diberi kesempatan untuk menikmati penghapusan sanksi administratif berbentuk bunga dan denda terhadap PKB serta BBNKB. Selain itu, bebas dari BBNKB II juga menjadi keuntungan yang ditawarkan untuk pemilik kendaraan yang mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.
Dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pajak secara lebih ringan. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu, demi kelangsungan pembangunan daerah.
Masyarakat diharapkan tidak melewatkan kesempatan ini dan segera mengurus pembayaran pajak mereka sesuai jadwal yang berlaku di masing-masing daerah. Mengingat masing-masing provinsi memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda, penting untuk mengunjungi situs resmi atau menghubungi instansi terkait untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan proses administrasi lainnya.
Secara keseluruhan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sangat relevan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak oleh kondisi ekonomi atau memiliki tunggakan pajak. Semoga dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dapat lebih aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan mendukung pembangunan daerah masing-masing.
