Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menekankan pentingnya hasil inklusif dalam KTT Perubahan Iklim PBB COP29 yang akan digelar di Baku, Azerbaijan, pada 11 hingga 22 November 2024. Ia menyatakan bahwa tema yang diangkat pada COP29 adalah "In a Solidarity for a Green World," yang mengedepankan kebutuhan untuk berinvestasi saat ini demi menyelamatkan masa depan. Tema ini terstruktur berdasarkan dua pilar utama, yaitu meningkatkan ambisi dan memungkinkan tindakan.
Pilar pertama menekankan penggabungan elemen-elemen kunci untuk memastikan semua pihak berkomitmen pada rencana nasional yang ambisius dan transparan. Sementara itu, pilar kedua mencerminkan peran penting pendanaan sebagai alat utama untuk menerjemahkan ambisi menjadi tindakan konkret, sekaligus mengurangi emisi, beradaptasi, dan menangani kerugian akibat perubahan iklim. Menteri Siti menggarisbawahi bahwa fokus utama adalah memastikan bahwa hasil KTT tersebut bersifat inklusif dan berbasis solusi bersama.
Dalam pertemuan Kick-off Persiapan Delegasi Indonesia menuju COP29 di Jakarta, Siti berharap para negosiator Indonesia dapat memahami dan memetakan lanskap negosiasi di COP29 dan mencari peluang untuk mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Ia mencontohkan pentingnya penetapan New Collective Quantified Goal (NCQG) sebagai target pendanaan iklim baru untuk negara berkembang, yang harus diputuskan dalam COP29. Siti mencatat bahwa Indonesia harus belajar dari pengalaman sebelumnya dan mendorong terciptanya aliran pendanaan yang memadai sesuai komitmen yang telah dibuat sebelumnya, terutama untuk mencapai aliran pendanaan sebesar 100 milyar USD per tahun yang dijanjikan sejak tahun 2020.
“Ini menunjukkan bahwa kita mendukung Azerbaijan dalam meningkatkan aliran pendanaan yang menunjang transisi yang adil dan merata menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim, jelasnya." Dalam konteks itu, Indonesia berkomitmen untuk memperlihatkan kepemimpinan dengan menunjukkan ambisi pengurangan emisi karbon yang tinggi dan telah dikenal sebagai negara yang berhasil dalam pengendalian perubahan iklim.
Dari sisi kebijakan, Indonesia sudah menunjukkan kemajuan dalam pengendalian perubahan iklim melalui peningkatan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 29% menjadi 31,89% dengan pendanaan nasional, serta 41% menjadi 43,20% berkat dukungan internasional yang telah dilaporkan ke UNFCCC pada tahun 2022. Selain itu, negara ini telah mengembangkan sejumlah kebijakan penting termasuk FOLU Net-sink 2030, Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050, serta visi Net Zero Emission 2060.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Indonesia telah membangun infrastruktur penyelenggaraan sistem transparansi, seperti Sistem Inventarisasi GRK Nasional SIGN-SMART, Sistem Registri Nasional, dan MRV. Penghargaan yang diterima Indonesia dari United Nations Public Service Award 2024 untuk kategori Tackling Climate Change menunjukkan keseriusan dan komitmen negara dalam menghadapi tantangan iklim.
Di samping itu, Indonesia juga telah mendirikan Bursa Karbon, Rumah Kolaborasi, dan Konsultasi untuk isu iklim serta pusat kolaborasi dalam pengelolaan perubahan iklim yang menjadi landasan penting bagi pengembangan kebijakan yang berkelanjutan. Menteri Siti menegaskan, “Ini tidak main-main, kita kerja keras betul, jadi Indonesia sangat serius dalam upaya pengendalian perubahan iklim.”
Menyusul komitmen internasional untuk meninjau dan memperkuat target NDC pada tahun 2024, Indonesia merencanakan pengeluaran dokumen Second NDC yang diharapkan dapat diserahkan ke UNFCCC sebelum akhir tahun. Di dalamnya, Indonesia akan mengintegrasikan skenario suhu 1,5°C dengan target Net Zero Emission pada tahun 2060 dan diselaraskan dengan LTS-LCCR 2050. Target pengurangan emisi juga akan mencakup semua jenis Gas Rumah Kaca, termasuk CO2, CH4, N2O, dan HFC.
Indonesia berencana untuk memberikan rincian mengenai transisi yang adil, dengan menekankan pentingnya implementasi program berbasis hasil seperti REDD+, serta komitmen adaptasi yang akan meliputi peningkatan kapasitas serta komunikasi adaptasi yang lebih baik. Dalam hal ini, sektor pengelolaan biomassa diharapkan dapat lebih diperkuat.
Siti Nurbaya juga menyoroti bahwa Visi Indonesia Emas 2045 akan menjadi pendorong untuk mencapai target pengurangan emisi GRK yang ambisius. “Kami berkomitmen untuk menurunkan intensitas emisi menuju Net Zero Emission yang ditargetkan sebesar 93,5%,” tambahnya. Ia optimis bahwa penguatan dalam kebijakan pengendalian perubahan iklim akan memberikan dampak signifikan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan dan pengkatalis investasi untuk aksi iklim yang efektif.
“Kita semua optimis bahwa secara bersama-sama Indonesia akan mampu menghadapi tantangan dan dampak perubahan iklim yang meluas baik di tingkat nasional maupun global,” pungkas Menteri Siti. Kesiapan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang progresif jelang COP29 menjadikan Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam upaya global menghadapi masalah perubahan iklim.
