Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi yang berjudul “Sea Level Rise” di New York, yang merupakan bagian dari Sidang Majelis Umum PBB ke-79. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membahas ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan laut, isu yang semakin mendesak bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
Dalam diskusinya, Menlu Retno menegaskan bahwa dampak dari kenaikan permukaan laut tidak hanya membebani negara-negara pesisir, tetapi juga mengancam komunitas yang terletak jauh di daratan. Menurutnya, fenomena ini bukan sekadar masalah lokal, tetapi merupakan krisis global yang memerlukan aksi dan perhatian segera dari seluruh negara di dunia.
Tiga poin utama yang disampaikan oleh Menlu Retno dalam forum ini mencakup beberapa langkah krusial untuk mengatasi masalah ini. Pertama, ia menyerukan aksi iklim yang lebih ambisius untuk atasi pemanasan global. Menurutnya, target 1,5 derajat Celsius adalah harga mati yang harus dilakukan. Ia menegaskan bahwa pencapaian tujuan ini tidak bisa hanya menjadi beban negara tertentu, melainkan perlu adanya pembagian beban yang adil di antara semua negara.
Kedua, Menlu Retno menyampaikan pentingnya penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi kenaikan permukaan laut. Dia menekankan perlunya peningkatan kapasitas, penyediaan bantuan teknis, serta langkah kolektif untuk menggalang sumber daya, termasuk pendanaan dan teknologi yang dapat diakses oleh semua negara. Dengan kolaborasi yang kuat, negara-negara akan dapat lebih mudah dalam menanggulangi kemungkinan dampak negatif dari kenaikan permukaan laut.
Ketiga, dia menekankan pada pentingnya memperkuat kehendak politik global dalam menghadapi dampak kenaikan permukaan laut. Menurut Retno, hilangnya wilayah dan terganggunya mata pencaharian akibat fenomena ini memerlukan perhatian serius dari seluruh dunia. Dalam konteks ini, ia mengusulkan perlunya agenda global khusus mengenai kenaikan permukaan laut serta penguatan kerangka hukum internasional yang dapat melindungi kedaulatan negara dan warganya. Pemajuan ilmu pengetahuan dan pengumpulan data ilmiah juga dijalankan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik dan efektif.
Pertemuan Tingkat Tinggi ini dihadiri oleh 128 negara yang berkomitmen untuk merumuskan langkah-langkah konkrit dalam mengatasi fenomena kenaikan permukaan laut. Diskusi meliputi pendanaan iklim, pengelolaan kedaulatan wilayah dan batas zona maritim, serta pengambilan keputusan yang berbasis pada data ilmiah. Kehadiran banyak negara dalam pertemuan ini mencerminkan keprihatinan global yang terus meningkat terhadap isu ini.
Dari sisi kebijakan dalam negeri, Indonesia telah mengambil langkah konkret dengan menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Tinggi pertama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil pada bulan Oktober lalu di Bali. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi internasional dalam menghadapi dampak langsung perubahan iklim, khususnya bagi negara kepulauan dan pulau kecil yang menjadi sangat rentan akibat kenaikan permukaan laut.
Menteri Retno juga menutup pernyataannya dengan seruan tegas bahwa "Kenaikan permukaan laut adalah alarm bagi dunia. Jangan tunda lagi – bertindaklah sekarang untuk melindungi jutaan jiwa dan generasi mendatang." Seruan ini jelas menunjukkan urgensi dan perlunya aksi kolektif dari semua negara untuk merespons tantangan yang satu ini.
Dalam konteks yang lebih luas, dampak dari kenaikan permukaan laut telah menjadi perhatian global yang dihadapi oleh banyak negara, baik besar maupun kecil. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, merasakan dampak yang signifikan dari isu ini. Dengan potensi hilangnya ribuan pulau sekaligus ancaman bagi kehidupan masyarakat pesisir, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan.
Sementara itu, studi terbaru menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut dapat mencapai 1,5 meter pada akhir abad ini jika tindakan yang lebih tegas tidak segera diambil. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan teknologi bersih menjadi semakin penting.
Partisipasi aktif Indonesia di forum-forum internasional menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencari solusi terhadap masalah ini. Melalui diplomasi, Indonesia berupaya mendorong komunitas internasional untuk bersatu dan bertindak bersama demi mereduksi dampak negatif dari perubahan iklim. Mulai dari pengembangan kebijakan hingga kerja sama teknis, Indonesia bertekad untuk menjadi pelopor dalam adopsi strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Sebagai kesimpulan, pertemuan tingkat tinggi ini merupakan langkah signifikan dalam upaya Indonesia untuk menduduki posisi terdepan dalam isu perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Dengan adanya kerja sama internasional dan tindakan nyata, diharapkan tantangan ini dapat ditanggulangi dengan efektif demi keberlangsungan hidup komunitas yang terancam di seluruh dunia.
