Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mewakili Indonesia dalam pembentukan Ministerial Group for the Protection of Humanitarian Personnel, sebuah inisiatif yang dipimpin oleh Australia. Pembentukan kelompok ini berlangsung di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum ke-79 PBB yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (24 September 2024).
Grup tersebut bertujuan untuk mendorong komitmen terhadap penegakan hukum humaniter internasional serta perlindungan bagi pekerja dan aktor kemanusiaan yang beroperasi di wilayah konflik. Dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima oleh media, kelompok ini juga menyoroti peningkatan jumlah korban di kalangan pekerja kemanusiaan di berbagai bagian dunia, termasuk yang terjadi di Gaza.
Data terbaru mencatat bahwa pada tahun 2023, lebih dari 280 pekerja kemanusiaan dilaporkan menjadi korban dalam konflik bersenjata, dengan lebih dari setengah dari angka tersebut terjadi di Gaza. Situasi ini memicu keprihatinan tidak hanya di kalangan negara-negara yang terlibat, tetapi juga di komunitas internasional yang lebih luas. Dalam konteks ini, Menteri Retno menyampaikan bahwa tahun 2024 dapat menjadi lebih suram jika perhatian tidak ditujukan pada masalah ini. "Apa yang kita saksikan di Gaza, di mana pekerja kemanusiaan menjadi korban dari serangan udara dan konvoi vaksin polio yang diserang, sama sekali tidak dapat ditoleransi," tegas Menlu Retno.
Hal ini menjadi pengingat penting bagi seluruh komunitas internasional mengenai perlunya melindungi pekerja kemanusiaan di lapangan, menyusul laporan yang mencolok tentang nyawa yang hilang dalam menjalankan misi kemanusiaan. Menteri Retno juga menyerukan penghormatan dan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional serta menjamin bahwa pelanggaran terhadap hukum ini tidak dibiarkan tanpa hukuman.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menekankan perlunya memperkuat sistem kerja PBB dan kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan perlindungan pekerja kemanusiaan. Menlu Retno juga memperkenalkan pendekatan Indonesia dalam bidang kemanusiaan, termasuk penyelenggaraan Regional Conference on Humanitarian Assistance (RCHA) pada tahun 2024. RCHA sebelumnya diadakan pada tahun 2019 dan 2021 dengan tujuan untuk memfasilitasi kerja sama dan kemitraan di Asia Pasifik dalam isu-isu bantuan kemanusiaan.
Di akhir pertemuan, para peserta sepakat untuk mengeluarkan sebuah Pernyataan Bersama (Joint Statement) yang secara resmi meresmikan pembentukan kelompok menteri tersebut. Dalam pernyataan ini, mereka menegaskan komitmen bersama untuk menegakkan hukum humaniter internasional serta mendukung langkah-langkah konkret dalam melindungi pekerja kemanusiaan di wilayah konflik. Pernyataan tersebut didukung oleh Menteri Luar Negeri dari sembilan negara, yakni Australia, Yordania, Swiss, Indonesia, Sierra Leone, Inggris, Jepang, Brasil, dan Kolombia.
Inisiatif ini tidak hanya menjadi langkah maju dalam perlindungan pekerja kemanusiaan, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Konflik yang berkepanjangan dan meningkatnya kekerasan di beberapa wilayah, khususnya di Timur Tengah, menuntut respon yang cepat dan terkoordinasi dari komunitas internasional.
Menyusul perkembangan ini, Indonesia terus mengulangi komitmennya untuk berkontribusi dalam upaya global pelindungan hak asasi manusia, termasuk dalam aspek kemanusiaan. Dalam konteks ini, Indonesia berharap dapat mendukung dan memperkuat kerjasama regional dan global dalam mengatasi tantangan kemanusiaan yang ada.
Pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa keberadaan kelompok menteri ini akan menjadi platform penting dalam dialog tentang perlindungan pekerja kemanusiaan. Melalui kerjasama lintas negara dan penekanan pada hukum internasional, diharapkan bahwa jumlah korban di kalangan pekerja kemanusiaan dapat diminimalkan.
Ketika menghadapi situasi yang sulit dan menantang, seperti yang terjadi di Gaza dan wilayah konflik lainnya, peran serta dan perlindungan untuk pekerja kemanusiaan menjadi sangat penting. Penegakan hukum yang ketat dan kerjasama mendalam antara negara-negara menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para pekerja yang berusaha memberikan bantuan di daerah bencana.
Melalui pembentukan Ministerial Group for the Protection of Humanitarian Personnel ini, Indonesia dan sembilan negara lainnya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan adalah prioritas bersama. Upaya ini mencakup berbagai langkah konkret yang diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan serius oleh negara-negara anggota. Komitmen ini pun diharapkan akan menjadi model bagi inisiatif-inisiatif serupa di masa depan, menciptakan ruang yang aman dan terlindungi bagi semua pekerja kemanusiaan di seluruh dunia.
Sejalan dengan visi dan misi kemanusiaan global, inisiatif ini juga berperan sebagai pengingat akan pentingnya solidaritas internasional dalam menangani masalah yang mempengaruhi masyarakat luas, terutama di saat krisis. Melalui kerjasama yang efektif dan sinergi kuat antarnegara, upaya perlindungan pekerja kemanusiaan diharapkan dapat terwujud dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi mereka yang membutuhkan.
