Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan pergeseran dari tingkat rendah menjadi tingkat menengah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia secara keseluruhan juga mengalami peningkatan dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 74,39 pada tahun 2023.
Kepala BPS Papua, Adriana H. Carolina, mengungkapkan bahwa rata-rata IPM Provinsi Papua meningkat sebesar 1,00 persen per tahun dari tahun 2010 hingga 2022. Pada tahun 2022, nilai IPM Papua tercatat di angka 61,39, meningkat 0,77 poin atau 1,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 60,62. Pada tahun 2023, IPM Papua semakin meningkat menjadi 62,25.
Tenaga Ahli Utama KSP, Theo Litaay, menegaskan bahwa peningkatan IPM Papua adalah yang tercepat di antara provinsi lainnya. "Papua mengalami kemajuan Indeks Pembangunan Manusia dari tingkat rendah menjadi tingkat menengah dalam waktu yang cepat," ujarnya. Dalam konteks ini, dia menambahkan bahwa pencapaian tersebut terkait dengan koordinasi yang baik antara presiden, wakil presiden, dan 40 kementerian serta lembaga lainnya.
IPM sendiri merupakan indeks yang diperkenalkan oleh Badan Program Pembangunan Manusia PBB (UNDP) yang dirancang untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM memiliki skala dari 0 hingga 100, yang menunjukkan keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kualitas hidup warganya.
Peningkatan IPM tidak terlepas dari perhatian pemerintah terhadap akses pendidikan masyarakat lokal. Theo Litaay menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya membangun sekolah baru, laboratorium, dan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakhadiran guru di sekolah-sekolah. Untuk mengatasinya, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan guru yang berkualitas dengan mengimplementasikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Papua.
"PPG dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas baik guru yang sudah ada maupun perekrutan guru baru, dengan prioritas kepada putra-putri asli setempat. Tujuannya agar guru tidak jauh dari rumah sehingga bisa selalu hadir di sekolah," jelas Theo.
Selain pendidikan, aspek kesehatan juga menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan IPM Papua. Melalui program-program kesehatan, pemerintah berusaha memastikan bahwa masyarakat Papua mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, yang juga berkontribusi pada harapan hidup dan kualitas hidup yang lebih baik.
Dalam hal ekonomi lokal, pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat Papua guna mengurangi tingkat kemiskinan. Data menunjukkan bahwa dengan meningkatnya IPM, ada korelasi positif terhadap peningkatan kualitas hidup dan daya beli masyarakat.
Kepala BPS Papua menekankan pentingnya kerja sama antar lembaga dalam meningkatkan IPM, yang mencakup berbagai aspek. "Diperlukan kolaborasi yang sinergis agar program-program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat," katanya.
Pandemi COVID-19 memberikan tantangan tersendiri bagi Papua dalam pengembangan dimensi-dimensi IPM. Akan tetapi, dengan langkah-langkah strategis yang telah dilakukan, terlihat bahwa pemulihan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua mulai menunjukkan hasil.
Inisiatif seperti pembangunan infrastruktur, program sosial, dan peningkatan keterampilan masyarakat juga dianggap penting dalam mempercepat peningkatan IPM di Papua. Theo Litaay menilai bahwa respons cepat pemerintah dalam menangani masalah sosial dan ekonomi di Papua menunjukkan komitmen untuk memajukan daerah ini.
Dengan perbaikan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua selama sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo menyoroti harapan baru bagi masyarakat Papua. Masyarakat diharapkan dapat menikmati hasil dari upaya kolektif ini dan turut mengambil peran aktif dalam pembangunan, dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
Informasi ini menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk terus meningkatkan IPM sebagai indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia, tidak hanya di Papua, tetapi di seluruh Indonesia. Ke depannya, diharapkan akan ada kebijakan yang lebih inklusif dan berfokus pada kebutuhan masyarakat Papua, yang dapat mengakselerasi peningkatan kualitas hidup mereka lebih lanjut.
