Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi jejak karbon dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan dengan mendorong angkutan umum menuju penggunaan kendaraan listrik. Melalui imbauan dari Kementerian Perhubungan, diharapkan angkutan umum, seperti angkutan kota (angkot) dan bus, dapat beralih dari kendaraan berbasis bahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Meskipun imbauan ini berpotensi besar untuk mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi, keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada keberadaan infrastruktur yang memadai, khususnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Menurut Ellen Tangkudung, seorang pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, masalah utama yang ada saat ini adalah keterbatasan SPKLU. Ia menyatakan bahwa transisi ke kendaraan listrik untuk angkutan umum tidak dapat dilaksanakan tanpa perhitungan yang matang terkait ketersediaan SPKLU. “Sampai saat ini kendala ketersediaan SPKLU menjadi isu utama. Imbauan Menhub agar angkot dan bus umum beralih menggunakan kendaraan listrik tentu harus diawali dengan perhitungan matang terkait ketersediaan SPKLU yang dapat diandalkan di berbagai lokasi,” ujar Ellen.
Dari penilaian yang ada, Jakarta merupakan kota yang relatif lebih siap dalam peralihan menuju kendaraan listrik dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Meski telah ada usaha awal dengan pengoperasian bus Transjakarta berbasis listrik, tantangan utama yang masih harus dihadapi adalah ketersediaan SPKLU yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik di berbagai titik strategis.
Kendati Jakarta sudah melakukan langkah maju, kebutuhan pasokan listrik untuk kendaraan listrik di kota ini dipastikan akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan listrik yang beroperasi. Oleh karena itu, Ellen menegaskan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu segera mengambil langkah untuk meningkatkan kapasitas pasokan listrik. “Hal ini penting agar pasokan listrik untuk kendaraan listrik dapat terjaga dengan baik,” jelasnya.
Selain Jakarta, kota-kota lain di Indonesia harus mulai mempersiapkan infrastruktur SPKLU secara bertahap. Persiapan infrastruktur yang dini diharapkan dapat menghindarkan adanya hambatan dalam pelayanan angkutan umum kepada masyarakat ketika peralihan menuju kendaraan listrik mulai dilaksanakan. Ellen menilai, dengan adanya infrastruktur yang memadai, transisi menuju kendaraan listrik akan lebih lancar dan memberikan manfaat lebih optimal bagi masyarakat.
Ellen juga mencatat, pengalaman Jakarta dengan bus Transjakarta berbasis listrik bisa menjadi studi kasus yang berharga untuk memahami keuntungan dan tantangan dari penggunaan kendaraan listrik dalam transportasi umum. Pada umumnya, kendaraan listrik dikenal dengan biaya operasional yang lebih rendah dan emisi yang lebih bersih dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional.
Namun, selain infrastruktur, ada beberapa aspek lain yang juga perlu diperhatikan dalam pengembangan kendaraan listrik di sektor angkutan umum. Salah satunya adalah aksesibilitas harga bagi pengelola angkutan umum untuk berinvestasi dalam kendaraan listrik serta pemahaman masyarakat mengenai kendaraan ini. Sebab, transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik bukan hanya sekadar perubahan fisik, melainkan juga memerlukan perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat.
Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran krusial dalam memberikan insentif bagi operator angkutan umun untuk beralih ke kendaraan listrik. Insentif ini bisa berupa subsidi, keringanan pajak, atau program pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang teknologi kendaraan listrik.
Menyusuri keberadaan SPKLU, Ellen menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal pengadaan teknologi dan investasi dalam infrastruktur. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga terkait menjadi sangat penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ini.
Dengan dorongan dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, serta investasi yang memadai, maka transisi menuju angkutan umum berbasis listrik bukanlah hal yang mustahil. Keberhasilan ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi lingkungan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga akan memperbaiki kualitas udara serta meningkatkan kesehatan masyarakat di area perkotaan.
Pengharapan besar ada di tangan pemerintah untuk tidak hanya mengimbau, tetapi juga bertindak nyata dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung. Dengan mengambil langkah yang tepat dan perhitungan yang cermat, pelaksanaan kendaraan listrik di sektor angkutan umum dapat menjadi contoh sukses transisi energi yang diinginkan oleh Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Terakhir, harapan akan keberadaan SPKLU yang tersebar di berbagai lokasi strategis harus sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas listrik nasional. Hanya dengan sinergi antara semua pihak, realisasi angkutan umum yang ramah lingkungan di Indonesia dapat tercapai, dan masyarakat bisa menikmati manfaat dari perubahan besar ini.
