PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan berkendara melalui pelatihan dan sertifikasi bagi sopir truk. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya, yang seringkali disebabkan oleh kelalaian sopir. Kecelakaan akibat human error menjadi faktor dominan yang memperburuk kondisi keselamatan transportasi di Indonesia, khususnya yang melibatkan truk.
Sales Director PT Hino Motors Sales Indonesia, Susilo Darmawan, menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi perusahaan adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih. Hal ini berdampak pada kelancaran pengiriman logistik dan meningkatkan risiko kecelakaan. "Kendala biasanya karena kurang tersedianya sopir yang terlatih. Efeknya pengiriman logistik terkendala, belum lagi kalau kecelakaan dikarenakan human error," ungkap Susilo dalam sebuah wawancara yang diadakan pada 24 Oktober 2024.
Hino berencana untuk memperkuat kolaborasi dengan Kemenhub, mengingat pentingnya peningkatan kompetensi sopir dalam menjaga keselamatan saat berkendara. Melalui Hino Total Support Customer Center (HTSCC) dan kerjasama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), perusahaan ini berupaya mengembangkan materi pelatihan yang relevan. "Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam peningkatan keselamatan berkendara melalui peningkatan kemampuan pengemudi di Hino Indonesia Academy, sertifikasi pengemudi yang mengacu kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi [BNSP]," tambah Susilo.
Kerjasama yang terjalin diharapkan dapat terus berkembang dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi di Indonesia. Susilo berharap kepada Menteri Perhubungan periode 2024-2029, Dudy Purwagandhi, agar terus mendukung sektor transportasi dan logistik. "Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berkembang, dan Hino siap mendukung semua program pemerintah untuk menjadikan transportasi lebih aman, nyaman dan efisien," jelasnya.
Peran truk dalam perekonomian nasional sangat signifikan, terutama dalam hal pengiriman barang dan bahan baku ke berbagai daerah. Namun, truk juga memiliki risiko tinggi terkait kecelakaan berkat ukuran besar yang dimilikinya dan jarak berhenti yang jauh. Kelelahan pengemudi akibat jam kerja yang panjang menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, pada tahun 2023, terdata lebih dari 200 kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh truk kelebihan muatan, sebuah kondisi yang dikenal dengan istilah Over Dimension Over Loading (ODOL).
Laporan dari pihak Korlantas Polri menyoroti bahwa mayoritas kecelakaan lalu lintas terjadi akibat human error, di mana pengemudi melanggar batas kecepatan, ceroboh saat berkendara, lalai memeriksa kondisi kendaraan, serta melanggar aturan lalu lintas. Selain itu, kelelahan pengemudi juga menjadi faktor yang sering diabaikan, meskipun memiliki dampak yang serius.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan periode 2016-2024, Budi Karya Sumadi, menyampaikan harapannya agar kebijakan zero ODOL dapat segera diimplementasikan, meskipun pada kenyataannya kebijakan ini beberapa kali ditunda. Terdapat sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kementerian Perindustrian, yang menginginkan penundaan kebijakan zero ODOL hingga tahun 2025. Mereka beralasan bahwa kondisi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19 menambah beban bagi sektor usaha dan industri.
Memasuki bulan Oktober 2024, pelaksanaan kebijakan zero ODOL tampak masih dalam tahap kajian. Menjadi tugas berat bagi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mewujudkan kebijakan tersebut secara efektif. Empat aspek hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan zero ODOL pada tahun 2023 mencakup ukuran/dimensi kendaraan, pengawasan uji berkala, pengawasan operasional, dan pengawasan di pelabuhan penyeberangan.
Implementasi pelatihan dan sertifikasi sopir truk menjadi langkah strategis bagi Hino dan Kemenhub untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur transportasi yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah sopir yang terlatih dan tersertifikasi, diharapkan keselamatan berkendara dapat ditingkatkan, sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan efisiensi dalam pengiriman barang.
Inisiatif Hino ini mencerminkan kesadaran industri akan tanggung jawab sosialnya dalam menjaga keselamatan di jalan raya. Dukungan dari pemerintah menjadi kunci dalam menyukseskan program-program tersebut dan menyatukan visi untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman. Ini adalah langkah penting yang menunjukkan bahwa keselamatan tidak bisa diabaikan, terutama dalam industri yang begitu vital seperti transportasi barang dan logistik.
