Sidang pembacaan putusan terkait gugatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengenai penetapan hasil Pemilu 2024 yang melibatkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, telah ditunda. Jadwal pembacaan putusan yang semula dijadwalkan pada Kamis, 10 Oktober 2024, terpaksa ditunda dan akan berlangsung pada 24 Oktober 2024. Penundaan ini diakibatkan oleh kondisi kesehatan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menangani perkara tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun.
Hakim Sakit, Sidang Putusan Ditunda
Gayus Lumbuun menegaskan bahwa keadaan kesehatan Ketua Majelis Hakim menjadi penyebab utama penundaan ini. "Putusan ditunda sampai tanggal 24 Oktober disebabkan Ketua Majelis sakit," jelasnya melalui pesan singkat. Penundaan ini menjadi hal yang menarik, karena pembacaan putusan baru akan dilakukan empat hari setelah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 mendatang. Penempatan waktu tersebut menimbulkan sejumlah spekulasi dan kekhawatiran di kalangan publik terkait proses dan keabsahan pelantikan tersebut.
Perjalanan Perkara
Perkara dengan nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT ini telah bergulir lebih dari empat bulan, dimulai sejak sidang perdana yang digelar pada 30 Mei 2024. Pada sidang pertama, majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan permohonan pemohon intervensi yang diajukan oleh Prabowo dan Gibran, yang kemudian ditetapkan sebagai Tergugat II dalam perkara ini. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia juga dihadirkan sebagai Tergugat I, menambah kompleksitas kasus ini.
Rangkaian persidangan telah diwarnai dengan penelitian sejumlah bukti dan kesaksian yang diajukan oleh berbagai pihak. Proses hukum ini tidak hanya berkaitan dengan konflik internal antara partai, tetapi juga menyentuh aspek-aspek legalitas penetapan pasangan calon yang terpilih dalam pemilihan umum. Dengan rincian tersebut, publik semakin menunggu hasil sidang, melihat apa yang akan diputuskan oleh majelis hakim.
Tuntutan PDIP
Dalam gugatan yang dilayangkan, PDIP mengajukan tuntutan untuk membatalkan Keputusan KPU RI nomor 360 tahun 2024 yang menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dalam petitum yang diajukan, PDIP meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan KPU agar mencabut keputusan tersebut.
Di dalam petitum ini tercantum permintaan untuk mencoret nama pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih tersebut berdasarkan suara terbanyak yang tercantum dalam keputusan KPU. "Memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan tindakan mencabut dan mencoret pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih," demikian bunyi petitum yang disampaikan oleh PDIP dalam tuntutannya.
Situasi ini menunjukkan bahwa persidangan ini bukan sekadar masalah hukum biasa, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika politik yang lebih besar, mengingat PDIP adalah partai yang memiliki posisi strategis dalam panggung politik nasional.
Jadwal Pelantikan Prabowo-Gibran
Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Menilik jadwal yang padat, dengan pelantikan yang hanya terpisah empat hari dari pembacaan putusan yang baru dilakukan, banyak kalangan berpendapat bahwa situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan politik.
Jika gugatan PDIP dapat diterima dan diputuskan dengan hasil yang mengejutkan, maka ini bisa berakibat pada legitimasi pelantikan yang diharapkan. Dengan kondisi ini, publik memiliki harapan tinggi untuk mendapatkan kejelasan mengenai hasil sidang ini, yang akan memberikan gambaran lebih lanjut tentang langkah-langkah hukum dan politik yang akan diambil oleh masing-masing pihak. Para pengamat dan masyarakat umum pun tidak dapat lepas dari spekulasi mengenai potensi implikasi dari keputusan yang akan dikeluarkan oleh majelis hakim PTUN.
Menjelang pelantikan, ketegangan politik semakin meningkat, membuat pengamat politik dan masyarakat menantikan dengan seksama hasil putusan minggu depan. Percaturan politik yang melibatkan kekuatan legislatif, eksekutif, dan berbagai pihak terkait lainnya semakin tampak jelas, dan PTUN tengah menjadi pusat perhatian. Dalam konteks ini, sidang yang berlangsung di PTUN Jakarta menjadi salah satu momen penentu di dalam sejarah politik Indonesia menuju Pemilu 2024.
