Dua pelaku pembakaran Al-Quran, Salwan Momika dan Salwan Najem, kini sudah dihadapkan ke pengadilan di Swedia dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian. Penegasan dari kejaksaan Swedia tersebut disampaikan pada hari Rabu, 28 Agustus 2024. Keduanya didakwa atas kejahatan penghasutan etnis atau kebangsaan yang ditujukan kepada umat Muslim.
Jaksa Anna Hankkio menjelaskan bahwa kedua terdakwa terlibat dalam empat insiden di mana mereka melakukan tindakan pembakaran Al-Quran di luar masjid dan di tempat-tempat publik lainnya. Tindakan tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap keyakinan umat Muslim. “Mereka membuat pernyataan dan memperlakukan Al-Quran dengan cara yang dimaksudkan untuk menyatakan penghinaan terhadap umat Muslim karena keyakinan mereka,” ujar Hankkio, menegaskan sifat serius perbuatan tersebut.
Bukti kejahatan yang dimaksud kebanyakan berupa rekaman video yang mendokumentasikan tindakan kontroversial ini. Kejadian tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian moral bagi umat Muslim, tetapi juga memperburuk hubungan Swedia dengan sejumlah negara di Timur Tengah. Kecaman atas pembakarannya muncul dari berbagai pihak, menuntut penegakan hukum dan keadilan terhadap tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap agama.
Di sisi lain, ada suara penentang yang menyatakan bahwa tindakan pembakaran Al-Quran harus dianggap sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh hukum di Swedia. Pengacara terdakwa, Mark Safaryan, berpendapat bahwa izin yang diberikan untuk demonstrasi terkait kliennya mencerminkan hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi Swedia.
Safaryan menyatakan, “Hak-haknya telah dilindungi oleh konstitusi Swedia.” Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai liberal yang dijunjung tinggi oleh Swedia dan sensitivitas yang melibatkan keyakinan agama dan rasa hormat terhadap kitab suci umat Islam.
Konflik ini memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat, baik di Swedia maupun di negara-negara Muslim. Pembakaran Al-Quran pada tahun 2023 itu telah menuai gelombang protes yang keras, termasuk di Irak, di mana demonstran menyerang kedutaan Swedia di Baghdad sebanyak dua kali dalam bulan Juli 2023. Respons keras ini menunjukkan betapa besar dampak dari tindakan tersebut, bukan hanya pada individu, tetapi juga pada hubungan diplomatik dan sosial internasional.
Pemerintah Swedia sendiri mengutuk tindakan pembakaran Al-Quran tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan Islamofobia. Menanggapi situasi ini, mereka menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan prinsip kebebasan berpendapat dengan kewajiban untuk melindungi semua warga negara, terlepas dari keyakinan agama mereka.
Situasi yang dialami oleh Salwan Momika, pengungsi asal Irak yang menjadi salah satu pelaku, juga mencerminkan kompleksitas dari masalah ini. Momika sebelumnya terancam dideportasi oleh Dinas Migrasi Swedia karena laporan palsu terkait status izin tinggalnya. Namun, ancaman deportasi tersebut dibatalkan setelah dinyatakan bahwa dia berisiko mengalami penyiksaan jika kembali ke Irak.
Ada satu lagi aspek yang perlu dicermati dalam kasus ini. Isu kebebasan berpendapat versus penghinaan terhadap agama menjadi topik hangat dibicarakan dalam konteks internasional. Pembakaran Al-Quran menjadi simbol bagi sebagian orang yang ingin mengekspresikan kritik terhadap institusi keagamaan, namun di sisi lain, bagi umat Muslim, tindakan tersebut dianggap sebagai serangan serius terhadap identitas dan keyakinan mereka.
Selain itu, insiden ini telah menimbulkan polemik yang lebih luas di kalangan masyarakat tentang bagaimana seharusnya batasan kebebasan berpendapat ditetapkan, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu sensitif yang melibatkan agama. Apakah benar tindakan yang terkesan menghasut seperti ini seharusnya dilindungi oleh konstitusi, atau apakah sudah saatnya bagi negara untuk mengambil langkah-langkah tegas melawan kekerasan simbolik terhadap keyakinan agama?
Kejadian di Swedia ini bukan hanya mencerminkan persoalan lokal, tetapi juga menyorot dinamika global yang lebih besar, di mana agama dan kebebasan berekspresi sering bertentangan. Proses pengadilan terhadap kedua pelaku ini akan menjadi titik tolak bagi penentuan arah hukum terhadap tindakan yang mengandung kontroversi semacam itu di masa depan.
Dalam konteks ini, masyarakat internasional dan para pemimpin dunia diharapkan turut serta mengambil peran dalam mendiskusikan isu tanpa mengabaikan rasa hormat terhadap keragaman budaya dan agama. Apa yang terjadi di Swedia adalah sebuah pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan sangat penting untuk menjalani diskusi yang terbuka dan inklusif mengenai isu ini. Dengan cara ini, diharapkan dapat terbangun pemahaman yang lebih baik serta menghormati hak dan kebebasan semua pihak.
