Persoalan demurrage atau denda terhadap beras impor yang mencapai angka fantastis sebesar Rp 294,5 miliar menyeret perhatian publik dan mengungkap kejanggalan dalam sistem kerja lintas sektoral, khususnya antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Sebagaimana diungkapkan oleh pemerhati kebijakan publik, Agus Pambagio, situasi ini mencerminkan adanya benang kusut dalam komunikasi dan koordinasi antara dua lembaga tersebut, yang sejatinya memiliki peran krusial dalam rantai pasokan pangan nasional.
Dalam keterangannya, Agus menekankan pentingnya kejelasan dalam proses pengambilan keputusan terkait impor beras, termasuk kapan Bapanas mendeklarasikan kebutuhan akan beras impor dan, selanjutnya, kapan Bulog melakukan tender untuk penyediaan beras tersebut. “Harus diketahui pasti, kapan keputusan Bapanas (untuk impor), kapan Bulog melakukan penunjukan atau tender beras itu," ujarnya, menambahkan bahwa keputusan yang tidak jelas ini berkontribusi pada besarnya jumlah denda yang harus dibayar.
Denda demurrage muncul akibat dari keterlambatan dalam proses pengapalan beras yang seharusnya dapat dihindari dengan adanya komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat, termasuk importir, transporter, dan pelabuhan. Agus menggarisbawahi bahwa seharusnya dilakukan komunikasi yang intensif untuk mencegah terjadinya masalah dokumen yang bertele-tele, yang akhirnya mengarah pada tingginya biaya demurrage. “Kalau bertele-tele begitu, ujungnya pasti ada korupsi,” tegasnya, menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya sebatas administratif tetapi juga menyentuh aspek etika dan integritas operasional.
Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa transparansi dalam sistem dan mekanisme impor beras yang diterapkan oleh Bapanas dan Bulog perlu diperjelas. “Pokoknya, harus dipertanyakan itu secara runut, kapan Bulog menerima peraturan Bapanas, kapan Bulog melakukan pemesanan, kapan kapal itu akan sampai,” ungkap Agus. Ia menilai jika semua langkah tersebut dikoordinasikan dengan benar, biaya demurrage yang besar ini seharusnya tidak pernah terjadi.
Masyarakat juga berhak untuk mengetahui akar permasalahan dari tingginya demurrage tersebut. Hal ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga pada harga beras di dalam negeri, yang pada akhirnya merugikan konsumen. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi Bapanas dan Bulog untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses kerja mereka. Mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diperbaiki serta memastikan adanya kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan akan menjadi hal yang krusial ke depannya.
Sementara itu, beberapa kalangan menganggap bahwa kekacauan ini adalah cermin dari lemahnya sistem koordinasi yang ada di dalam pemerintahan. Ketidakpastian dan ketidakjelasan informasi seringkali bisa menyebabkan dampak yang fatal bagi keberlangsungan pasokan pangan. Di saat yang bersamaan, persoalan ini menunjukkan perlunya pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat terhadap kebijakan pangan di Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus demurrage ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sektor pangan Indonesia, yang sering kali dipengaruhi oleh variabel eksternal seperti fluktuasi harga dunia, perubahan kebijakan pemerintah, serta kondisi cuaca yang dapat memengaruhi hasil pertanian. Begitu banyak faktor yang saling terkait ini menjadikan pengelolaan pangan menjadi tugas yang kompleks dan memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai lembaga.
Masyarakat pun harus diingatkan bahwa permasalahan ini bukanlah hal yang sepele, melainkan sebuah isu yang bisa mempengaruhi kestabilan pangan nasional. Dalam upaya untuk memperbaiki masalah ini, diperlukan keterlibatan aktif setiap elemen, mulai dari pemerintah, pelaku usaha hingga masyarakat sebagai konsumen. Hanya dengan kolaborasi yang baik maka kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif.
Ketidakpuasan terhadap tingginya denda demurrage tidak hanya mengirimkan sinyal kepada pemerintah untuk segera melakukan pembenahan, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap pengelolaan pangan yang transparan dan akuntabel. Hanya dengan cara itu, kepercayaan publik terhadap institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pangan dapat terjaga, sekaligus mendorong terciptanya sistem yang lebih baik di masa depan.
Seraya berharap agar asap dari masalah demurrage ini segera teratasi, penting bagi semua pihak untuk belajar dari kesalahan yang telah terjadi. Proses belajar yang berkelanjutan, ditunjang dengan sistem yang lebih baik, akan sangat berkontribusi pada pencapaian ketahanan pangan yang diharapkan. Melalui langkah-langkah konkret untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar lembaga, diharapkan masalah serupa tidak akan terulang, dan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tepat waktu.
