Pemerintah Indonesia akan memperkuat dukungan terhadap kelas menengah dengan menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). langkah ini diambil untuk mendorong konsumsi dan meningkatkan sektor perumahan sebagai bagian dari penggerak perekonomian negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa insentif PPN DTP untuk properti akan meningkat dari 50 persen untuk semester II-2024 menjadi 100 persen yang berlaku hingga Desember 2024. Selain itu, target kuota FLPP juga akan mengalami penambahan dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit, mulai 1 September 2024. Langkah ini diharapkan dapat memberi daya dorong yang signifikan bagi kelas menengah, yang disebut Airlangga sebagai motor penggerak perekonomian.
Airlangga menjelaskan bahwa masyarakat kelas menengah memiliki pola konsumsi yang mencakup pengeluaran terbesar di sektor makanan dan minuman, diikuti oleh perumahan, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Dengan sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran terbesar bagi kelas menengah, kebijakan pemerintah yang fokus pada sektor ini menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. “Sektor konsumsi dan perumahan itu multiplier effect-nya tinggi,” sambungnya.
Dampak Positif dari Kebijakan
Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menilai bahwa penambahan insentif PPN serta kuota subsidi rumah memiliki dampak yang positif terhadap keberlanjutan kelas menengah ke depan. Susiwijono menggarisbawahi bahwa insentif PPN DTP ini sangat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah dan diharapkan dapat memberikan dorongan ekonomi yang baik. “Kita memang menambah jumlah unit rumah untuk FLPP dan memperpanjang PPN DTP properti,” ujarnya.
Dukungan ini juga sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo dan saat ini sedang disiapkan aturan rincinya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Harapannya adalah agar kebijakan ini dapat segera dilaksanakan untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa kuota rumah subsidi untuk skema FLPP pada tahun 2025 akan disesuaikan dengan program presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang berkomitmen untuk menyediakan tiga juta rumah. “Kuota FLPP di 2024 sebelumnya sebanyak 166 ribu unit rumah, namun kuota tersebut saat ini telah habis,” jelas Basuki.
Hal ini membawa pesan bahwa pemerintah tidak hanya berencana untuk menambah kuota, tetapi juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan mendesak di lapangan. Pemberian kuota yang lebih besar diharapkan akan berkontribusi pada pemulihan kondisi perekonomian, terutama di sektor perumahan yang dikenal dengan dampak penting terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Dalam pandangan pemerintah, investasi di sektor perumahan menjadi salah satu prioritas, seiring dengan meningkatnya permintaan untuk hunian yang terjangkau. Selama ini, sektor perumahan terlihat sangat vital bagi ekonomi. Analisis menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat terhadap perumahan memiliki efek yang luas dan berkelanjutan, bukan hanya untuk sektor itu sendiri tetapi juga berimplikasi pada sektor terkait lainnya seperti konstruksi, material bangunan, serta perdagangan.
Menjawab Kebutuhan Kelas Menengah
Pemerintah juga semakin sadar akan pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah. Dalam pandangan Airlangga, masyarakat kelas menengah diharapkan mampu berperan aktif dalam perekonomian nasional. Komitmen pemerintah untuk memberikan insentif dan subsidi diharapkan juga akan memperkuat daya beli masyarakat terkait kebutuhan perumahan.
Dengan adanya penambahan kuota dan insentif pajak, diharapkan semakin banyak masyarakat kelas menengah yang dapat mengakses perumahan yang layak. Kondisi ini diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup, serta menyokong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Secara keseluruhan, pemerintah berupaya menemukan solusi yang tepat dan efisien untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan dan menstabilkan perekonomian negara. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang telah menyebabkan banyak perubahan di berbagai sektor, termasuk sektor perumahan.
Denominasi kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan mengutamakan perumahan sebagai fokus utama, pemerintah berharap dapat memberikan jalan yang lebih baik bagi kelas menengah untuk mencapai kondisi yang lebih baik dalam aspek ekonomi dan sosial.
Dengan melihat potensi dampak dari kebijakan ini, penambahan insentif dan kuota subsidi diharapkan menghasilkan efek berantai yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Diharapkan, langkah ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kelas menengah, yang merupakan bagian integral dari struktur ekonomi Indonesia yang lebih besar.
