Dalam konteks pemerintahan yang baru, pemilihan menteri kabinet di bawah Prabowo Subianto menjadi sorotan berbagai pihak, terutama para buruh. Para buruh lebih memilih untuk menilai aspek kinerja menteri yang berdampak positif dan memihak rakyat, daripada hanya memperhatikan latar belakang politik mereka. Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), menyampaikan hal ini dalam sebuah keterangan tertulis pada Jumat, 18 Oktober 2024.
“Salah satu fokus utama kami adalah memastikan bahwa menteri yang dilantik benar-benar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan mempertimbangkan nasib buruh di Indonesia,” ungkap Mirah. Dia menilai bahwa pemilihan menteri yang ada saat ini belum sepenuhnya menjawab tantangan yang dihadapi buruh, dan mengekspresikan penyesalan atas kurangnya perhatian terhadap masalah ketenagakerjaan yang sifatnya mendasar.
Mirah juga mencermati bahwa dalam susunan kabinet saat ini, banyak diisi oleh unsur partai politik. Menurutnya, terlalu banyaknya keterlibatan politik dalam pemilihan menteri dapat mengaburkan fokus pada isu-isu yang lebih krusial bagi buruh. Dia menilai bahwa calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan yang terpilih mungkin belum sepenuhnya memegang pemahaman yang tepat mengenai masalah yang dihadapi oleh buruh. “Bahkan mereka yang berasal dari latar belakang serikat pekerja pun terkadang tidak memiliki wawasan yang mendalam tentang kebutuhan riil buruh,” tambahnya.
Menyusul perkembangan ini, Mirah menyampaikan harapannya agar Prabowo mengambil langkah-langkah proaktif dalam menunjuk menteri yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan. "Kami masih berharap akan adanya waktu untuk melakukan penunjukan orang yang berpengalaman dan memahami permasalahan ini,” ujar Mirah, menunjukkan harapan adanya perwakilan buruh yang lebih baik di dalam kabinet.
Dalam konteks ini, kualifikasi menteri menjadi sangat penting. Buruh ingin menteri yang mampu memahami dan memberikan solusi konkret terhadap berbagai masalah yang dihadapi, mulai dari upah yang layak, perlindungan hak-hak pekerja, hingga isu ketidakadilan dalam masyarakat kerja. “Bisa dibayangkan jika menteri tidak paham dengan situasi di lapangan; tentunya dampaknya akan merugikan para buruh yang memperjuangkan hak-haknya,” tegasnya.
Sejak lama, kondisi buruh di Indonesia telah menjadi perhatian publik, dengan berbagai laporan mengenai ketidakpuasan terkait kesejahteraan, perlindungan kerja, dan hak sipil. Buruh sering kali merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Dalam konteks pemerintahan yang baru, harapan untuk perbaikan di sektor ketenagakerjaan sangat besar, namun hal ini sangat bergantung pada siapakah yang akan mengisi posisi strategis di kabinet.
Sementara itu, banyak pihak di luar buruh juga mengharapkan Prabowo untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap isu-isu ketenagakerjaan. Sektor-sektor penting dalam perekonomian, seperti industri manufaktur dan konstruksi, sangat membutuhkan kejelasan dan kepastian yang bisa diberikan oleh menteri yang memahami kondisi di lapangan.
Menanggapi tekanan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh, Prabowo diharapkan dapat menyeimbangkan antara kepentingan politik dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan komposisi kabinet yang seharusnya dapat merepresentasikan berbagai elemen, harapan terhadap kebijakan pro-buruh menjadi semakin relevan.
Dengan memperhatikan berbagai masukan dari lembaga buruh, Fokus kini haruslah pada menteri yang tidak hanya memiliki kedekatan politik, tetapi juga paham tentang dunia ketenagakerjaan. Ini untuk memastikan bahwa kementerian yang dibentuk tidak hanya berfungsi sebagai alat politik, tetapi juga sebagai solusi bagi tantangan yang dihadapi buruh di Indonesia.
“Kompetensi menteri dalam bidang ini harus diutamakan. Buruh perlu melihat perubahan yang nyata, bukan sekedar retorika yang indah,” kilas Mirah, mengingatkan perlunya aksi nyata. Hal ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa masalah ketenagakerjaan adalah isu mendasar yang menjadi kunci keberlangsungan ekonomi bangsa.
Oleh karena itu, dalam proses penunjukan menteri mendatang, buruh dan serikat pekerja akan terus mengawasi dan menuntut transparansi serta keadilan dalam pemilihan. Ini adalah upaya mereka untuk memastikan suara buruh tetap terdengar dan terwakili dengan baik di gerbang kebijakan nasional.
Dengan semangat yang tinggi dan harapan akan adanya perubahan, buruh Indonesia menanti. Mereka tidak hanya ingin diakui, tetapi juga ingin memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi di bawah pemerintahan yang akan datang. Sesi dialog antara pemerintah dan wakil buruh sangat dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada mereka.
Sebagai catatan akhir, aspirasi dan harapan buruh di Indonesia terletak pada ketelusan dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak pekerja. Kebangkitan kesadaran dan advokasi terhadap hak buruh menjadi hal yang krusial agar kemajuan yang diharapkan dapat tercapai. Buruh ingin agar suara mereka tidak hanya menjadi angka dalam statistik, tetapi benar-benar menjadi pedoman bagi arah kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.
