Badan Pengusahaan (BP) Batam baru saja menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada hari Senin (2/9/2024). Rapat ini menjadi momen penting untuk membahas dua hal signifikan: Rancangan Kerja dan Anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran untuk Tahun 2024 hingga Triwulan II.
Dalam pertemuan tersebut, BP Batam diwakili oleh Wakil Kepala, Purwiyanto, yang membawa beberapa pejabat eselon II, termasuk Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain dan Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto. Dalam paparan yang disampaikan, Purwiyanto mengungkapkan, bahwa perencanaan jangka panjang untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam untuk periode 2025-2045 telah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun.
Purwiyanto menyatakan bahwa perencanaan tersebut sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 yang berfokus pada “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Dengan demikian, BP Batam akan lebih fokus pada investasi yang mengarah pada pengembangan industri di sektor-sektor strategis. Sektor ini termasuk hub logistik internasional, industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, serta pariwisata kesehatan.
Dalam hal anggaran, Purwiyanto menjelaskan bahwa pagu anggaran BP Batam Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1.992,7 miliar. Namun, angka ini mengalami penurunan sebesar Rp69,78 miliar atau sekitar 3,38 persen dari pagu indikatif sebelumnya. Penurunannya disebabkan oleh adanya pengurangan anggaran dari pinjaman luar negeri yang semula dialokasikan dalam TA 2025. Sebagian dari anggaran tersebut ditarik kembali ke TA 2024 untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan yang sedang berlangsung.
Lebih lanjut, Purwiyanto memberikan rinciannya mengenai realisasi anggaran BP Batam untuk tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus. Di mana, realisasi belanja telah mencapai 39,82 persen dari alokasi Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sementara itu, untuk penerimaan, BP Batam mencatatkan realisasi sebesar 62,87 persen dari target yang ditetapkan. Kinerja ini menunjukkan adanya peningkatan nominal sebesar 9,29 persen dibandingkan dengan realisasi belanja pada periode yang sama di tahun 2023.
Atas pencapaian ini, Purwiyanto dan jajarannya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI. Dukungan mereka dianggap sangat penting untuk pengembangan kawasan ekonomi strategis Batam, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan, terutama dalam lima tahun terakhir. Selain itu, Purwiyanto menambahkan, “Dukungan dari Komisi VI DPR RI menjadi penambah semangat dan keyakinan BP Batam dalam upaya untuk mewujudkan kawasan Batam Rempang Galang menjadi kawasan ekonomi yang berprestasi dan maju.”
Sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi dan industri, Batam memiliki peranan strategis yang terus diperkuat melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, diharapkan Batam dapat terus melaju dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kontek anggaran yang lebih luas, penataan keuangan BP Batam menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya sekadar melaporkan angka, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan infrastruktur dan industri di kawasan tersebut. Focus pada sektor-sektor strategis menjadi salah satu strategi untuk menarik lebih banyak investasi, yang tentu saja akan berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan rencana aksi yang terperinci, BP Batam menegaskan komitmennya untuk tetap berkontribusi dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional. Keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 dan rencana yang solid untuk tahun 2025 menjadi sinyal positif bagi investor dan stakeholder lainnya untuk melihat Batam sebagai destinasi yang tepat bagi investasi.
Secara keseluruhan, pertemuan ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara BP Batam dan DPR RI dalam upaya memajukan kawasan ekonomi yang vital ini. Berlanjutnya dialog konstruktif dan suportif diharapkan dapat membawa hasil positif yang tidak hanya berdampak pada Batam, tetapi juga pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Ke depan, BP Batam akan terus mengupayakan semua pihak terkait untuk bersama-sama memajukan kawasan ini sebagai pusat ekonomi yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi.