Bareskrim Polri dijadwalkan akan mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika IIA Bandung pada hari Senin, 5 Agustus 2024, untuk memeriksa tujuh terpidana yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky. Kunjungan ini bertujuan untuk meminta keterangan mengenai dugaan kesaksian palsu yang diberikan oleh Aep dan Dede, serta laporan penganiayaan yang dilakukan oleh Iptu Rudiana.
Salah satu kuasa hukum para terpidana, Roely Panggabean, mengungkapkan bahwa tim penyidik Mabes Polri akan melakukan investigasi terhadap kedua dugaan ini. "Minggu depan rencananya tim lidik (penyelidikan) Mabes akan mengunjungi para terpidana," tuturnya, menegaskan pentingnya pengumpulan keterangan untuk mencari kebenaran dari bukti yang telah diajukan.
Di sisi lain, Titin Prilianti, kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal, menyatakan bahwa pemeriksaan semula yang direncanakan berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, terpaksa diundur. "Karena semua penyidik hari Senin itu ke lapas tujuh terpidana," kata Titin. Setelah pemeriksaan di Lapas Bandung, penyidik Bareskrim direncanakan akan melanjutkan perjalanan ke Polres Cirebon Kota.
Kepala penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menginformasi bahwa mereka tengah menyelidiki kesaksian palsu yang diduga dilakukan oleh Aep dan Dede. Apabila ditemukan bukti yang cukup, kasus tersebut akan dinaikkan ke tahap penyidikan, di mana tersangka dapat ditetapkan jika minimal dua alat bukti ditemukan.
Dalam konteks ini, enam terpidana yang mengajukan laporan tersebut terdiri dari Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, dan Rivaldi Aditya Wardana, sementara satu terpidana lainnya, Sudirman, tidak ikut melaporkan karena statusnya sebagai saksi.
Laporan yang diajukan oleh para terpidana tersebut terdaftar dengan nomor: LP/B/227/VI/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI pada tanggal 10 Juli 2024. Kasus ini melibatkan dugaan tindakan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, yang dilakukan di Rutan Kelas I Bandung, Lapas Narkotika IIA Bandung, dan Polres Cirebon pada periode antara 2 September 2016 hingga 23 November 2016, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP.
Selanjutnya, laporan atas tindakan penganiayaan terhadap Iptu Rudiana, yang merupakan ayah dari Eky, diterima oleh Bareskrim Polri diberi nomor: LP/B/235/VII/2024/SPKT BARESKRIM POLRI pada 17 Juli 2024. Iptu Rudiana akan dihadapkan pada beberapa pasal, antara lain Pasal 422 KUHP, Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Pasal 333 Ayat (1) KUHP, Pasal 335 Ayat (2) KUHP, dan Pasal 242 Ayat (2) KUHP.
Selain memeriksa terpidana, kegiatan ini juga mencerminkan upaya Bareskrim Polri untuk menjaga integritas proses hukum. Pengumpulan keterangan dari para terpidana di Lapas Bandung digarap serius agar dapat memperjelas posisi hukum semua pihak yang terlibat. Melalui kolaborasi antara penyidik dan kuasa hukum, diharapkan proses ini dapat memperlihatkan kebenaran di tengah kompleksitas kasus yang ada.
Proses hukum yang berlangsung dalam kasus ini dinilai penting tidak hanya bagi para terpidana, tetapi juga bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Laporan mengenai kesaksian palsu dan tindakan penganiayaan sangat sensitif dan memerlukan transparansi serta akuntabilitas dari aparat penegak hukum.
Sebagai bagian dari investigasi yang lebih luas, hasil dari kunjungan ke Lapas Bandung dan pemeriksaan para terpidana diharapkan dapat menjadi salah satu landasan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jika dilakukan dengan tepat, langkah-langkah ini bisa jadi menjadi preseden bagi penanganan kasus-kasus hukum yang serupa di masa mendatang.
Dalam konteks ini, masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam mengenai nasib dan kondisi hukum para terpidana, sehingga mereka bisa memahami lebih baik mengenai apa yang sedang berlangsung di balik layar proses hukum di negara ini.
Pemeriksaan ini mengindikasikan langkah Bareskrim Polri dalam melakukan investigasi yang lebih mendetail dan sistematis, yang diharapkan dapat membawa kejelasan bagi semua pihak yang terlibat. Sementara itu, harapan akan keadilan akan terus dinanti oleh keluarga korban maupun para terpidana dalam kasus ini.
Dari sinilah, kasus ini tidak hanya menjadi sorotan media, tetapi juga perhatian publik akan pentingnya penegakan hukum yang fair dan transparan di Indonesia.
