Gaya Hidup

Kritis terhadap rezim Presiden Joko Widodo, influencer Kalis Mardiasih telah mengemukakan pendapatnya melalui platform media sosial. Dalam postingan Instagramnya, Kalis yang dikenal luas sebagai figur publik menekankan bahwa ia bukan “kacung” atau pengikut tanpa suara, melainkan seorang warga negara yang peduli dengan hak konstitusi serta keadilan sosial. Melalui serangkaian unggahan, Kalis menyampaikan kritik tajam terhadap pendekatan pemerintahan yang dianggapnya tidak selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Kalis Mardiasih mengecam kebijakan pemerintah yang dinilai mengabaikan kepentingan rakyat. Ia menyatakan, "Saya bukan kacung Raja Jawa," yang mengacu pada tindakan pemerintah yang dinilai mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik. Kritik ini mengindikasikan kekecewaannya terhadap situasi politik saat ini, di mana kepentingan keluarga dan keturunan Presiden sering kali mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat luas. Salah satu fokus utama kritik Kalis adalah terkait dengan Gibran Rakabuming Raka, putra pertama Jokowi, yang diisukan akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dalam hal ini, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merubah persyaratan kandidat capres-cawapres dinilai sebagai upaya untuk memuluskan jalannya Gibran dalam pemilu yang akan datang. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bahwa proses demokrasi di Indonesia telah tercemar dengan kepentingan politik keluarga. Sikap Kalis Mardiasih dalam kritiknya tidak berhenti pada satu isu saja. Belum lama ini, Kalis juga menyoroti keputusan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai kental dengan nuansa nepotisme, yaitu keputusan yang memudahkan anak kedua Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk memperebutkan posisi pada pemilihan gubernur mendatang. Kalis menilai langkah-langkah tersebut merusak integritas dan keadilan demokrasi di Indonesia, di mana setiap keputusan seharusnya diambil untuk rakyat dan oleh rakyat. Kekecewaan Kalis Mardiasih bukan hanya sekadar opini pribadi, tetapi juga merupakan refleksi dari suara masyarakat yang lebih luas. Pernyataan “Rojo Jowo rai gedheg ra nduwe isin!” yang ia bagikan menjadi bukti betapa mendalamnya ketidakpuasan yang dirasakan oleh sejumlah kalangan masyarakat. Ungkapan tersebut, yang berarti "Raja Jawa (Jokowi) tidak tahu malu," jelas menunjukkan sikap keprihatinan terhadap tata kelola pemerintahan yang dianggap semakin menjauh dari nilai-nilai demokrasi sejati. Peran media sosial dalam menyampaikan kritik ini sangat signifikan. Kalis Mardiasih memanfaatkan platform Instagram untuk menjangkau audiens yang lebih luas, memicu diskusi dan kesadaran tentang isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, sosial media tidak hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga menjadi medium untuk menggalang dukungan dan menyatukan suara-suara yang tertindas. Menghadapi situasi seperti ini, Kalis berencana untuk melibatkan tokoh publik lainnya dalam memperkuat pesan dan memperluas jangkauan kritik yang ia sampaikan. Dengan mengajak influencer lain atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh, ia berharap informasi dan kritik tersebut dapat mendorong perubahan nyata dalam respons pemerintah terhadap keluhan rakyat. Upaya ini diharapkan dapat memberi tekanan lebih kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang lebih berkeadilan dan transparan. Kritik yang dilontarkan oleh Kalis Mardiasih menunjukkan adanya harapan untuk reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Banyak pihak yang berharap agar suara masyarakat, terutama generasi muda yang aktif di media sosial, semakin diperhatikan. Perubahan yang diinginkan tentu saja harus datang dari kesadaran kolektif yang kuat, dan inisiatif Kalis bisa menjadi salah satu langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut. Kekhawatiran mengenai adanya unsur nepotisme dalam pemerintahan juga bukan hal baru di negara dengan sistem politik yang kompleks ini. Kalis Mardiasih, melalui kritiknya, berusaha mengingatkan masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam kerangka demokrasi, setiap kebijakan yang berpihak pada elit politik justru dapat mengancam stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dampak dari kritik Kalis ini diharapkan bisa menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Ketika masyarakat mulai berani bersuara dan menggugat ketidakadilan, ada harapan baru untuk memperbaiki arah kebijakan pemerintah ke depannya. Kesadaran kolektif ini penting agar suara rakyat tidak tenggelam dalam kepentingan-kepentingan tertentu yang justru merugikan. Tentu saja perjalanan untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan adanya sosok-sosok berani seperti Kalis Mardiasih yang berani angkat bicara, ada kemungkinan untuk memupuk kesadaran politik di kalangan masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam sistem demokrasi. Ini adalah langkah besar untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah akan benar-benar mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat.