Daftar Isi
Pendahuluan
Pemerintahan Orde Baru merupakan salah satu periode pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Selama kurun waktu pemerintahan Orde Baru, terdapat berbagai kebijakan dan ciri khas yang membedakannya dengan periode pemerintahan sebelumnya maupun sesudahnya. Namun, tak semua hal yang terkait dengan pemerintahan Orde Baru bisa diidentifikasi sebagai ciri khasnya. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa hal yang bukan termasuk dalam ciri-ciri pemerintahan Orde Baru.
Tidak Adanya Konstitusi yang Demokratis
Salah satu hal yang bukan ciri pemerintahan Orde Baru adalah tidak adanya konstitusi yang demokratis. Pada masa pemerintahan Orde Baru, terdapat berbagai pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta kebebasan berkumpul. Hal ini tercermin dalam berbagai undang-undang yang dibuat pada masa tersebut, seperti UU Penyiaran yang memberikan kontrol penuh kepada pemerintah atas media massa. Selain itu, terdapat juga berbagai pembatasan terhadap kegiatan politik, termasuk larangan terhadap partai politik yang tidak sejalan dengan pemerintah.
Penindasan terhadap Aktivis dan Oposisi
Selama pemerintahan Orde Baru, banyak terjadi penindasan terhadap aktivis dan oposisi politik. Hal ini tercermin dalam banyaknya kasus penangkapan dan penahanan terhadap mereka yang dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintahan Soeharto. Banyak aktivis hak asasi manusia, mahasiswa, dan tokoh oposisi yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan beberapa di antaranya menghilang secara misterius. Tidak adanya kebebasan berekspresi dan kebebasan politik menjadi salah satu hal yang sangat tidak demokratis dan bukan ciri pemerintahan Orde Baru.
Penyalahgunaan Keuangan Negara
Salah satu hal yang tidak bisa diidentifikasi sebagai ciri pemerintahan Orde Baru adalah penyalahgunaan keuangan negara. Selama masa pemerintahan Orde Baru, terdapat banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan keluarga Soeharto. Uang negara digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sementara rakyat miskin terus merasakan kesulitan ekonomi. Skandal korupsi seperti perkara “Hambalang” dan “BLBI” menjadi bukti nyata dari penyalahgunaan keuangan negara pada masa tersebut.
Tidak Adanya Sistem Pendidikan dan Kesehatan yang Merata
Pemerintahan Orde Baru juga tidak dapat diidentifikasi dengan sistem pendidikan dan kesehatan yang merata. Meskipun terdapat berbagai program pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, namun pemerataan akses terhadap dua hal tersebut masih belum tercapai. Terdapat kesenjangan yang sangat besar antara pendidikan dan kesehatan di perkotaan dan di pedesaan. Banyak anak-anak di pedesaan yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, sementara fasilitas kesehatan di daerah terpencil masih sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Orde Baru tidak bisa diidentifikasi dengan sistem pendidikan dan kesehatan yang merata.
Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang tidak dapat diidentifikasi sebagai ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Tidak adanya konstitusi yang demokratis, penindasan terhadap aktivis dan oposisi, penyalahgunaan keuangan negara, dan ketidakmerataan sistem pendidikan dan kesehatan adalah beberapa di antaranya. Dengan memahami hal-hal tersebut, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai pemerintahan Orde Baru dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Semoga dengan pembahasan ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai periode penting dalam sejarah Indonesia.
