Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (Bappenas), Amich Alhumami, mengungkapkan bahwa masalah guru honorer di Indonesia sulit untuk diselesaikan. Dalam sebuah simposium mengenai Peta Jalan Pendidikan 2024-2034 yang diadakan di Kampus Akademi Bela Negara pada 8 Agustus 2024, Amich menyoroti bahwa kebijakan pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak cukup efektif dalam mengatasi permasalahan ini.
Amich, yang telah berpengalaman selama 30 tahun di Bappenas, menyatakan bahwa proses pengganti PNS yang pensiun tidak pernah mudah. Kebijakan "zero growth" untuk PNS yang diterapkan di masa lalu mengakibatkan penggantian guru-guru berstatus PNS yang pensiun tidak dapat dilakukan, dan yang terjadi adalah kepala daerah atau kepala sekolah merekrut guru honorer dengan standar yang berbeda-beda.
Kebijakan PPPK Munculkan Masalah Baru
Walaupun pemerintah telah meluncurkan kebijakan PPPK untuk menggantikan guru honorer, Amich mencatat bahwa kebijakan ini justru menimbulkan berbagai komplikasi. Salah satunya adalah proses transisi guru bersertifikat yang bekerja di sekolah swasta ke posisi PPPK, yang sering kali menimbulkan keresahan di kalangan pihak-pihak yang merasa terpinggirkan. Amich menekankan bahwa kebijakan PPPK banyak mengalami kesalahan, dan hal ini harus segera diperbaiki.
Dia mengusulkan agar saat ini fokus dialihkan pada pengadaan guru baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh guru yang akan pensiun. Pemerintah perlu mencari pengganti bagi rata-rata 55.000 hingga 60.000 guru yang pensiun setiap tahunnya. Data mengenai kuota guru pensiun dapat dikumpulkan dari provinsi atau kabupaten/kota.
Merekrut Guru Baru Secara Efisien
Amich menekankan pentingnya pemerintah membuka rekrutmen guru baru berdasarkan data pensiun yang ada. Dengan merujuk pada data dari Dapodik, pemerintah dapat mengidentifikasi guru berdasarkan mata pelajaran dan tahun pensiun mereka, yang akan mempermudah dalam angkatan kerja baru.
Lebih lanjut, dia menelurkan ide agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) berbicara dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) untuk meminta kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS). Selain itu, pemerintah juga diharapkan bisa memerintahkan gubernur, bupati, dan wali kota untuk mencari sekolah-sekolah yang kekurangan guru.
Mengoptimalkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
Pada poin lainnya, Amich mengusulkan agar Mendikbud memerintahkan para rektor dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk secara rutin mengirimkan lulusan terbaik dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) setiap tahunnya. Targetnya adalah untuk mengirimkan sekitar 60.000 orang yang memenuhi kualifikasi terbaik.
Amich menjelaskan bahwa proses seleksi untuk menggantikan guru pensiun tersebut seharusnya dilakukan dengan pendekatan meritokratik. Dengan cara ini, diharapkan bahwa transformasi pendidikan di Indonesia dapat tercapai dan menghasilkan generasi emas.
Melihat realita di lapangan, Amich menyampaikan, para guru yang telah mendedikasikan diri selama bertahun-tahun harus dihargai tanpa dipertentangkan kemampuan kompetensinya. Masyarakat dan pemerintah perlu memberikan penghargaan yang pantas kepada mereka yang telah berkontribusi besar dalam pendidikan di tanah air.
Tantangan Ke Depan
Kedepannya, pemerintah perlu lebih proaktif dalam menangani masalah opresif yang dihadapi oleh guru-guru honorer, terutama dalam penerapan kebijakan yang berimplikasi langsung pada keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Kebutuhan akan guru yang berkualitas menjadi semakin mendesak, terlebih dengan jumlah pensiun guru yang terus meningkat setiap tahun.
Amich mengharapkan perubahan dan perbaikan dalam sistem pendidikan Indonesia. Dia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan data serta rekrutmen guru. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dapat membawa pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik, sekaligus menjawab tantangan di masa yang akan datang.
